Headline
 Klaim Salah Prosedur, Kivlan Zen Minta Statusnya Sebagai Tersangka Dicabut Pengacara Kivlan, Tonin Tachta Singarimbun dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (22/7).(Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Tersangka kasus dugaan makar Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen meminta majelis hakim mencabut statusnya sebagai tersangka lantaran penetapannya tidak sah karena menyalahi prosedur.

Hal ini diungkapkan pengacara Kivlan, Tonin Tachta Singarimbun dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (22/7).

Baca Juga: Usai Diperiksa Selama 5 Jam, Begini Perkembangan Kasus Kivlan Zen

Menurutnya, status penetapan status Kivlan Zen sebagai tersangka tidak sesuai prosedur. Alasannya, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterima pada tanggal 21 Mei awalnya tidak terdapat nama Kivlan.

Ia menyebut ada SPDP pada tanggal 31 Mei terdapat nama Kivlan bersama tersangka lainnya Habil Marati tetapi SPDP tersebut tak pernah disampaikan ke pihak Kivlan Zen.

Kuasa Hukum Kivlan Zen Tonin Tachta Singarimbun di PN Jaksel
Kuasa hukum Kivlan Zen Tonin Tachta Singarimbun di PN Jaksel (Foto: antaranews)

Tonin menyebut penangkapan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya tidak sah karena saat Kivlan ditangkap tidak dilengkapi surat penangkapan dan surat tugas.

Selain itu ia menilai penetapan tersangka harus berdasarkan dua alat bukti permulaan yang cukup, tetapi Kivlan tidak pernah dipanggil sebagai terlapor.

"Bahwa, untuk menjadi tersangka sepatutnya 2 alat bukti dan pemeriksaan sebagai saksi (calon tersangka) dan bukan sebagai tersangka. Sebagaimana pemohon praperadilan tidak pernah dipanggil secara layak sebagai saksi terlapor dan tidak pernah juga diperiksa sebagai saksi terlapor;" ujarnya di PN Jakarta Selatan, Senin (22/7).

Sementara itu anggota pengacara Kivlan lainnya, Kolonel Chk Subagya Santosa meminta hakim praperadilan membebaskan Kivlan Zen dari penahanan yang dilakukan termohon Polda Metro Jaya.

Ia meminta hakim juga merehabilitasi nama baik kliennya dan menyatakan Sprindik dan SPDP-nya dibatalkan.

"Menyatakan batal demi hukum Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), Surat Perintah Penahanan," ujarnya.

Tersangka makar Kivlan Zen
Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen menyuruh sejumlah eksekutor untuk membunuh Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, hal ini terungkap lewat pengakuan tersangka kepada penyidik (antaranews)

Baca Juga: Kivlan Zen Perintahkan HK Tembak Massa Peserta Aksi Depan Bawaslu

Untuk diketahui, sejak kasus ini terungkap, nama Kilvan disebut-sebut memberikan perintah langsung kepada para tersangka kasus penyeludupan senjata untuk membunuh empat tokoh nasional dan satu pimpinan lembaga survei.

Enam tersangka yang telah ditahan juga sudah memberikan pernyataan terkait dugaan adanya keterlibatan Kivlan merancang pembunuhan terhadap empat tokoh nasional yang di antaranya Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menkopolhukam Wiranto.

Selain itu, ada Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, dan dan Staf Khusus Presiden Bidang Intelijen dan Keamanan Gories Mere.(Knu)

Baca Juga: Pengamat Intelijen Sebut Ada Anomali dalam Kelompok Pembunuh Bayaran Rekrutan Kivlan Zen

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Buruh Bakal Mogok Kerja Nasional, Pengusaha Ingatkan Sanksi
Indonesia
Buruh Bakal Mogok Kerja Nasional, Pengusaha Ingatkan Sanksi

Apindo mengeluarkan imbauan kepada pekerja terkait ketentuan tentang mogok kerja termasuk sanksi yang dapat dijatuhkan jika dilakukan tidak sesuai ketentuan khususnya di UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Karyawan Pabrik Esemka Tidak Lagi Makan di Kantin Akibat COVID-19, Omzet Pedagang Anjlok
Indonesia
Karyawan Pabrik Esemka Tidak Lagi Makan di Kantin Akibat COVID-19, Omzet Pedagang Anjlok

Hal tersebut diungkapkan Sutarti pemilk kantin di kompleks Pabrik Esemka atau PT Solo Manufaktur Kreasi.

RUU Omnibus Law Ciptaker Dibawa ke Baleg, Ribuan Buruh bakal Kepung DPR
Indonesia
RUU Omnibus Law Ciptaker Dibawa ke Baleg, Ribuan Buruh bakal Kepung DPR

“Ini kepentingan siapa? Patut diduga, tangan-tangan kekuatan modal sedang bekerja di DPR?, " tegasnya.

Pemerintah Bentuk Tim Akselerasi Vaksin Merah Putih
Indonesia
Pemerintah Bentuk Tim Akselerasi Vaksin Merah Putih

“Kebutuhan cukup besar. Ada sekitar 187 juta orang yang perlu divaksin,” kata Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro.

Rutan Surakarta Gagalkan Penyelundupan Narkoba dengan Dilemparkan dari Luar Tembok
Indonesia
Rutan Surakarta Gagalkan Penyelundupan Narkoba dengan Dilemparkan dari Luar Tembok

Bungkusan ini ditemukan oleh sipir yang kebetulan sedang melalukan patroli kamar tahanan pada Kamis malam.

Buntut Penyebaran COVID di Secapa AD, Gugus Tugas Ingatkan Hati-hati di Pendidikan Berbasis Asrama
Indonesia
Buntut Penyebaran COVID di Secapa AD, Gugus Tugas Ingatkan Hati-hati di Pendidikan Berbasis Asrama

Persebaran kasus di tempat pendidikan berasrama ini juga menjadi perhatian Presiden Joko Widodo.

Keluarkan Permenhub No 18, Luhut Bikin Bingung Aparat Lakukan Tindakan Hukum
Indonesia
Keluarkan Permenhub No 18, Luhut Bikin Bingung Aparat Lakukan Tindakan Hukum

PSBB khususnya yang terkait angkutan orang/penumpang dengan kendaraan roda dua akan menjadi masalah di lapangan

Kirim Tim Hukum ke Dewan Pers, PDIP: Bukan Ancam Kebebasan Pers
Indonesia
Kirim Tim Hukum ke Dewan Pers, PDIP: Bukan Ancam Kebebasan Pers

"Tidak hanya PDIP, publik pun dirugikan atas pemberitaan yang bersifat tendensius ini. Sepertinya kaidah jurnalistik diabaikan," tegas Andreas.

[HOAKS Atau FAKTA]: Ma'ruf Amin Berpakaian K-Pop
Indonesia
[HOAKS Atau FAKTA]: Ma'ruf Amin Berpakaian K-Pop

Akun Facebook bernama Jokbui mengunggah status pada tanggal 23 September 2020 di grup WAJAH SIDIMPUAN berupa foto Wakil Presiden Ma’ruf Amin dengan narasi “ANAK K-POP DRAKOR”.

Empat Komite DPD Kompak Tolak Sentralisasi di RUU Cipta Kerja
Indonesia
Empat Komite DPD Kompak Tolak Sentralisasi di RUU Cipta Kerja

Ini bisa juga menghilangkan semangat otonomi daerah yang telah kita rintis sejak awal era reformasi