Kaltim Ibu Kota Baru Langsung Dibantah Presiden, Sofyan Djalil: Tunggu 2 Studi Lagi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil. Antara Aceh/M Haris SA

MerahPutih.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur masih menjadi alternatif.

Sofyan sekaligus mengklarifikasi ucapannya kemarin yang menyebut ibu kota sudah dipindah kesana. Menurut Sofyan, Bappenas masih melakukan kajian terhadap lokasi calon ibu kota.

Baca Juga:

Fadli Zon Minta Pemerintah Adakan Referendum Terkait Pemindahan Ibu Kota

"Tunggu saja, ada beberapa studi yang dikerjakan Bappenas nanti presiden akan umumkan," jelasnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (23/8).

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil

Sofyan tidak mengetahui pasti apa saja kajian yang dilakukan. "Itu kajian yang sedang dikerjakan Bappenas, saya nggak tahu, itu masalah teknis," katanya.

Mantan Menteri BUMN ini mengungkapkan setelah kajian tersebut selesai dikerjakan, maka Jokowi akan langsung memberi pengumuman lebih lanjut terkait pindah ibu kota.

"Masih ada dua studi lagi yang dikerjakan Bappenas. Saya nggak tahu studi apa. Tapi setelah studi itu lengkap baru presiden umumkan," katanya.

Baca Juga:

Belum Bahas Pemindahan Ibu Kota dengan DPR, Jokowi Dinilai Tidak Patut

"Tapi sampai sekarang belum diputuskan alternatifnya. Masih Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. Tapi yang sudah dilihat secara serius adalah Kalteng dan Kaltim," tutur Sofyan.

Sofyan melanjutkan, setelah 2 studi tersebut disampaikan ke Presiden Jokowi oleh Bappenas, maka Jokowi akan mengumumkan lokasi pasti dari ibu kota baru kedepannya. "Pak Presiden nanti umumkan setelah lengkap dua kajian itu dari Bappenas," ujarnya.

Adapun untuk pembangunan tahap pertama ibu kota baru ini, Pemerintah nantinya membutuhkan sekitar 3.000 hektare (Ha) lahan guna menyelesaikan pembangunan sesi pertamanya di daerah Kalimantan tersebut.

Gagasan rencana dan kriteria disain ibu kota negara (Bahan Paparan Kementerian PUPR)
Gagasan rencana dan kriteria disain ibu kota negara (Bahan Paparan Kementerian PUPR)

Pemerintah membutuhkan lahan sekitar 3.000 Hektare (Ha) untuk pembangunan tahap pertama. Sementara secara keseluruhan nantinya akan dibutuhkan lahan sekitar 200.000 hingga 300.000 Ha.

Begitu lokasi ibu kotaditetapkan, pemerintah akan segera mengunci lahan untuk menghindari spekulan tanah. Sementara itu, gedung-gedung yang pertama kali dibangun nantinya adalah kantor presiden, kantor menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). (Knu)

Baca Juga:

Ralat Pernyataan Sofyan, Presiden Jokowi Ungkap Lokasi Ibu Kota Baru Masih Dikaji



Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH