Klaim JKN Pasien Di-COVID-kan di Solo Capai Puluhan Miliar Awak media di Solo jalani rapid test COVID-19. (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Sebanyak 684 dari 1.139 kasus klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pasien COVID-19 di eks Karesidenan Surakarta tidak sesuai atau dispute.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Solo Rahmad Asri Ritonga mengatakan, 684 klaim dispute mencakup 33,2 persen dari total klaim kasus COVID-19 selama masa pandemi atau Maret-Oktober 2020.

"Kami temukan kasus klaim JKN pasien COVID-19 tidak sesuai (dispute) di 14 rumah sakit dengan total Rp28,4 miliar," ujar Rahmad, Minggu (25/10).

Baca Juga:

Puluhan Anak Positif COVID-19, Pemkot Solo Evaluasi Kebijakan Anak Boleh ke Mal

Rahmad memaparkan, ketidaksesuaian kasus klaim JKN COVID-19 yang terjadi di masa pandemi tersebut di antaranya pasien meninggal yang tidak terkena COVID-19, tetapi di-COVID-kan. Selain itu, penggunaan peralatan medis dan obat-obat yang dilaporkan rumah sakit tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

"Ada juga laporan rapid test, VCR, atau tes swab bagi pasien COVID-19 tidak sesuai. Lamanya pasien menginap yang dilaporkan rumah sakit, beberapa di antaranya juga tidak sesuai," papar dia.

  BPJS Kesehatan Solo melayani warga mengurus Kartu Indonesia Sehat (KIS). (MP/Ismail)
BPJS Kesehatan Solo melayani warga mengurus Kartu Indonesia Sehat (KIS). (MP/Ismail)

Ia menjelaskan, kasus klaim JKN tidak sesuai ini dilakukan rumah sakit karena tingginya nilai klaim kasus COVID-19 yang bisa diajukan pihak rumah sakit ke pemerintah pusat. Pemerintah pusat pun meminta BPJS yang ada di berbagai daerah untuk memverifikasi kasus-kasus dispute COVID-19 itu ke berbagai rumah sakit.

"Dari jumlah sebanyak itu, klaim JKN pasien COVID-19 yang sesuai sebanyak 2.059 pasien dengan senilai Rp123 miliar. Sedangkan klaim untuk 1.139 kasus masuk kategori dispute atau ketidaksesuaian pertama," kata dia.

Baca Juga:

Jokowi Diminta Tunggu Hasil Uji Klinis Sebelum Vaksinasi COVID-19

Ia menambahkan, BPJS meminta rumah sakit untuk melengkapi data-data rekam medik dan administasi para pasien dalam kasus COVID-19 untuk kemudian diajukan lagi ke pemerintah agar bisa mendapatkan klaim. Namun demikian, jika persyaratannya tidak sesuai seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan, maka klaim yang diajukan rumah sakit tidak bisa cair.

"Kami di daerah hanya sebatas melakukan verifikasi saja. Keputusan dispute atau tidak adalah Kemenkes (Kementerian Kesehatan)," tutup dia. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Pemkot Depok Mulai Data Jumlah Fasilitas dan Tenaga Kesehatan untuk Vaksinasi COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penyitas COVID-19 di Cirebon Diminta Donorkan Plasma Darah
Indonesia
Penyitas COVID-19 di Cirebon Diminta Donorkan Plasma Darah

Donor plasma sama seperti melakukan donor darah.Namun perbedaannya, terjadi pada proses pengolahan darahnya.

DPR Bakal Tagih Penjelasan Kematian Warga Usai Divaksin AstraZeneca
Indonesia
DPR Bakal Tagih Penjelasan Kematian Warga Usai Divaksin AstraZeneca

Komnas KIPI sedang melakukan pengkajian atas kasus meninggalnya Trio.

Muhammad-Saraswati Beberkan Bukti Kecurangan Pilkada Tangsel di Sidang Sengketa
Indonesia
Muhammad-Saraswati Beberkan Bukti Kecurangan Pilkada Tangsel di Sidang Sengketa

Kuasa hukum Muhammad-Sara yakni Swardi Aritonang menduga, proses pilkada di Tangsel penuh kecurangan

Hari Terakhir Bekerja di KPK, Ketua WP: Semangat Memberantas Korupsi Tak Boleh Mati
Indonesia
Hari Terakhir Bekerja di KPK, Ketua WP: Semangat Memberantas Korupsi Tak Boleh Mati

Yudi Purnomo dan 56 pegawai KPK lainnya hari ini dipecat lantaran tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).

Jokowi Soroti Berbagai Program Pemerintah yang Terhambat
Indonesia
Jokowi Soroti Berbagai Program Pemerintah yang Terhambat

Situasi krisis akibat pandemi COVID-19 ini, belanja pemerintah adalah mesin untuk mendorong permintaan dan konsumsi masyarakat.

Menkes Pastikan Peserta Vaksinasi Gotong Royong Tak Dikenakan Biaya
Indonesia
Menkes Pastikan Peserta Vaksinasi Gotong Royong Tak Dikenakan Biaya

Sasaran program Vaksinasi Gotong Royong adalah pekerja di seluruh perusahaan di Indonesia

Kubu Moeldoko Tanggapi Somasi Partai Demokrat
Indonesia
Kubu Moeldoko Tanggapi Somasi Partai Demokrat

Salah satu aktor kongres luar biasa (KLB) di Sibolangit, Darmizal, menyebut somasi terbuka yang dilayangkan Partai Demokrat tidak memiliki dasar hukum. Pasalnya, sengketa antara dua pihak itu masih akan berlanjut di pengadilan

Pecah Rekor Setelah 16 Bulan Kasus COVID-19 di Tanah Air Penambahan Capai 15.308
Indonesia
Pecah Rekor Setelah 16 Bulan Kasus COVID-19 di Tanah Air Penambahan Capai 15.308

Kasus aktif COVID-19 atau pasien yang dirawat dan isolasi kini mencapai 160.524 orang

Harga Kedelai Meroket, DPR Kritik Kementan
Indonesia
Harga Kedelai Meroket, DPR Kritik Kementan

Komisi IV DPR mengkritik Kementerian Pertanian terkait melonjaknya harga kedelai yang membuat para pengrajin tahu dan tempe menjerit, di awal tahun 2021.

PTPN Sangat Bisa Menuntut Rizieq Shihab Secara Perdata
Indonesia
PTPN Sangat Bisa Menuntut Rizieq Shihab Secara Perdata

Sejauh ini, langkah hukum yang sudah diambil PTPN VIII, yakni melaporkan Rizieq ke Bareskrim Polri