Klaim JKN Pasien Di-COVID-kan di Solo Capai Puluhan Miliar Awak media di Solo jalani rapid test COVID-19. (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Sebanyak 684 dari 1.139 kasus klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pasien COVID-19 di eks Karesidenan Surakarta tidak sesuai atau dispute.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Solo Rahmad Asri Ritonga mengatakan, 684 klaim dispute mencakup 33,2 persen dari total klaim kasus COVID-19 selama masa pandemi atau Maret-Oktober 2020.

"Kami temukan kasus klaim JKN pasien COVID-19 tidak sesuai (dispute) di 14 rumah sakit dengan total Rp28,4 miliar," ujar Rahmad, Minggu (25/10).

Baca Juga:

Puluhan Anak Positif COVID-19, Pemkot Solo Evaluasi Kebijakan Anak Boleh ke Mal

Rahmad memaparkan, ketidaksesuaian kasus klaim JKN COVID-19 yang terjadi di masa pandemi tersebut di antaranya pasien meninggal yang tidak terkena COVID-19, tetapi di-COVID-kan. Selain itu, penggunaan peralatan medis dan obat-obat yang dilaporkan rumah sakit tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

"Ada juga laporan rapid test, VCR, atau tes swab bagi pasien COVID-19 tidak sesuai. Lamanya pasien menginap yang dilaporkan rumah sakit, beberapa di antaranya juga tidak sesuai," papar dia.

  BPJS Kesehatan Solo melayani warga mengurus Kartu Indonesia Sehat (KIS). (MP/Ismail)
BPJS Kesehatan Solo melayani warga mengurus Kartu Indonesia Sehat (KIS). (MP/Ismail)

Ia menjelaskan, kasus klaim JKN tidak sesuai ini dilakukan rumah sakit karena tingginya nilai klaim kasus COVID-19 yang bisa diajukan pihak rumah sakit ke pemerintah pusat. Pemerintah pusat pun meminta BPJS yang ada di berbagai daerah untuk memverifikasi kasus-kasus dispute COVID-19 itu ke berbagai rumah sakit.

"Dari jumlah sebanyak itu, klaim JKN pasien COVID-19 yang sesuai sebanyak 2.059 pasien dengan senilai Rp123 miliar. Sedangkan klaim untuk 1.139 kasus masuk kategori dispute atau ketidaksesuaian pertama," kata dia.

Baca Juga:

Jokowi Diminta Tunggu Hasil Uji Klinis Sebelum Vaksinasi COVID-19

Ia menambahkan, BPJS meminta rumah sakit untuk melengkapi data-data rekam medik dan administasi para pasien dalam kasus COVID-19 untuk kemudian diajukan lagi ke pemerintah agar bisa mendapatkan klaim. Namun demikian, jika persyaratannya tidak sesuai seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan, maka klaim yang diajukan rumah sakit tidak bisa cair.

"Kami di daerah hanya sebatas melakukan verifikasi saja. Keputusan dispute atau tidak adalah Kemenkes (Kementerian Kesehatan)," tutup dia. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Pemkot Depok Mulai Data Jumlah Fasilitas dan Tenaga Kesehatan untuk Vaksinasi COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tanggapi Sindiran 'Kampung' dari Tito Karnavian, Anies: Clickbait, Menarik, Tweetable
Indonesia
KPU Larang Konser Musik Saat Kampanye
Indonesia
KPU Larang Konser Musik Saat Kampanye

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya melarang pasangan calon untuk menggelar konser musik saat kampanye terbuka Pilkada 2020.

Pemerintah Wajib Berikan THR Buat Pegawai Honorer
Indonesia
Pemerintah Wajib Berikan THR Buat Pegawai Honorer

Wempy melanjutkan, pemberian THR bagu pekerja honorer juga perlu diperimbangkan dengan matang.

Ketua Komisi D Minta Anies Tak Pangkas Anggaran Banjir
Indonesia
Ketua Komisi D Minta Anies Tak Pangkas Anggaran Banjir

Anggaran 2020 tidak seharusnya dipangkas meski APBD atau PAD DKI dialihkan untuk penanganan kasus corona di Jakarta.

Sepekan PSBB Transisi, Jasa Marga Catat 100 Ribu Kendaraan Masuk ke Jakarta
Indonesia
Sepekan PSBB Transisi, Jasa Marga Catat 100 Ribu Kendaraan Masuk ke Jakarta

Hal ini terlihat dari mulai macetnya sejumlah ruas jalan dan padatnya antrian di pintu-pintu tol masuk Jakarta.

Mahfud MD Enggak Mau Kejadian 'Brebes Exit' Terulang
Indonesia
Mahfud MD Enggak Mau Kejadian 'Brebes Exit' Terulang

seluruh jajaran kementerian, Polri, dan lembaga terkait hendaknya bersinergi menjalankan pengamanan

Jokowi Ingin New Normal di Tengah Pandemi Corona yang Melonjak, PKS: Bunuh Diri Massal
Indonesia
Jokowi Ingin New Normal di Tengah Pandemi Corona yang Melonjak, PKS: Bunuh Diri Massal

Kebijakan itu berpotensi menimbulkan banyak korban mengingat angka penyebaran virus corona yang makin meluas.

PSBB Segera Berakhir, Pemprov DKI Godok Peraturan Pembukaan Tempat Hiburan
Indonesia
PSBB Segera Berakhir, Pemprov DKI Godok Peraturan Pembukaan Tempat Hiburan

Ia menjelaskan, penyusunan itu dibahas bersama seluruh pelaku usaha dan Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI.

3 RW di Semanan Jakarta Barat Masih Terendam Banjir
Indonesia
3 RW di Semanan Jakarta Barat Masih Terendam Banjir

banjir yang ada di sana berasal dari luapan Kali Sungai Angke

Panglima TNI Diminta Bangun Pangkalan Militer di Perairan Aceh
Indonesia
Panglima TNI Diminta Bangun Pangkalan Militer di Perairan Aceh

Selama ini perairan Aceh juga kerap dijadikan sebagai tempat penyelundupan barang-barang berbahaya