Klaim JKN Pasien COVID-19, BPJS Kesehatan Solo Hanya Bertugas Memverifikasi Kantor BPJS Surakarta, Jawa Tengah. (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surakarta Rahmad Asri Ritonga menanggapi pemberitaan mengenai kasus COVID-19 di Surakarta berjudul ”Klaim JKN Pasien Di-COVID-kan di Solo Capai Puluhan Miliar” yang dimuat merahputih.com pada 25 Oktober 2020.

Rahmad Asri Ritonga menegaskan, pihaknya mengklarifikasi hal tersebut.

Dikatakannya, BPJS Kesehatan diberikan tugas khusus untuk melakukan verifikasi klaim rumah sakit atas pemberian layanan kesehatan akibat COVID-19 dan berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) RI Nomor HK.01/07/MENKES/446/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu bagi Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Baca Juga:

Klaim JKN Pasien Di-COVID-kan di Solo Capai Puluhan Miliar

"Kami melayani verifikasi klaim BPJS Kesehatan Cabang Surakarta yang mencakup Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen," ujar Rahmad, Senin (26/10).

Rahmad mengatakan, dari kabupaten/kota tersebut, pihaknya mencatat sebanyak 3.198 kasus sejak awal pandemi sampai saat ini. Dari jumlah tersebut, klaim pasien COVID-19 yang sesuai sebanyak 2.059, sedangkan sebanyak 1.139 kasus yang masuk kategori dispute atau ketidaksesuaian pertama.

"Dalam dispute pertama sebanyak 1.139 klaim, sebanyak 455 klaim telah diajukan kembali. Dari jumlah 455 klaim, yang sesuai sebanyak 238 dan sisanya 217 klaim masuk kategori dispute kedua," papar dia.

BPJS Kesehatan. (Foto: MP/Istimewa)
BPJS Kesehatan. (Foto: MP/Istimewa)

Dispute kedua, lanjut dia, akan dinilai oleh Tim Dispute Kementerian Kesehatan. Kemudian maksud dispute adalah ketidaksesuaian antara apa yang di-submit rumah sakit dengan apa yang nanti harus segera dibayar.

“Maksud dispute (ketidaksesuaian) tersebut adalah ketidaksesuaian antara apa yang di-submit rumah sakit dengan apa yang nanti harus segera dibayar," kata dia.

Baca Juga:

Puluhan Anak Positif COVID-19, Pemkot Solo Evaluasi Kebijakan Anak Boleh ke Mal

Ia menjelaskan, pada kasus ini, BPJS Kesehatan hanya berwenang menentukan dari proses verifikasi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, isu dan kabar yang muncul terkait fraud atau kecurangan klaim COVID-19, BPJS Kesehatan tidak berwenang menentukan.

"Pasti nantinya akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan audit internal maupun eksternal. Sekali lagi, kami tegaskan BPJS Kesehatan bertugas melakukan verifikasi pengecekan kelengkapan data klaim sesuai aturan yang berlaku," tutup dia. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Jokowi Diminta Tunggu Hasil Uji Klinis Sebelum Vaksinasi COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketika Jokowi Teken PP Royalti, Musisi: Ini Seperti Hadiah Hari Musik Nasional
Indonesia
Ketika Jokowi Teken PP Royalti, Musisi: Ini Seperti Hadiah Hari Musik Nasional

Melalui peraturan ini, para pemakai lagu dan musik seperti restoran, kafe, bioskop hingga pertokoan yang mendayagunakan lagu karya cipta secara komersial diwajibkan untuk membayar royalti.

Bantuan Kuota Internet dari Kemendikbud Cair Bulan Ini
Indonesia
Bantuan Kuota Internet dari Kemendikbud Cair Bulan Ini

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan bantuan kuota internet tahun 2021 bagi pelajar hingga dosen kembali dicairkan pada Maret ini.

Uji Klinis Vaksin COVID-19 Sinovac di Bandung Diklaim Paling Aman
Indonesia
Uji Klinis Vaksin COVID-19 Sinovac di Bandung Diklaim Paling Aman

“Ini termasuk uji klinis yang aman selama ini dibandingkan dengan waktu saya melakukan uji klinis tifus, tetanus difteri," Profesor Kusnandi Rusmil.

Pemerintah Bantah Selalu Diskreditkan Islam, Mahfud: Presiden Orang Islam
Indonesia
Pemerintah Bantah Selalu Diskreditkan Islam, Mahfud: Presiden Orang Islam

Menurutnya omong kosong kalau ada yang mengatakan saat ini di Indonesia terjadi Islamofobia

Biar Bertahan, Ridwan Kamil Lelang 21 Produk Lokal Hasil Kolaborasi
Indonesia
Biar Bertahan, Ridwan Kamil Lelang 21 Produk Lokal Hasil Kolaborasi

Dana dari hasil lelang tersebut pun akan dikembalikan kepada pemilik merek sebagai modal usaha dan rencananya, produk kolaborasi itu rencananya akan diproduksi secara massal.

Ganjar: PDIP Bukan PKI
Indonesia
Ganjar: PDIP Bukan PKI

"Maaf ya kita orang beragama, anti PKI," pungkas Ganjar

Tersandung Kasus Korupsi, Program Rumah DP 0 Rupiah Tetap Lanjut
Indonesia
Tersandung Kasus Korupsi, Program Rumah DP 0 Rupiah Tetap Lanjut

Dari total 9 kasus pembelian tanah yang dilaporkan ke KPK, terindikasi merugikan keuangan negara sekitar Rp1 triliun.

Pemprov DKI Kerahkan 25 Bus Sekolah Angkut Lansia untuk Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI Kerahkan 25 Bus Sekolah Angkut Lansia untuk Vaksinasi COVID-19

Anak buah Anies Baswedan ini berjanji, pihaknya akan menambah jumlah armada bus jika yang saat ini sudah dikerahkan masih dirasa kurang.

Hasil Denda Operasi Yustisi Capai Rp1,6 Miliar
Indonesia
Hasil Denda Operasi Yustisi Capai Rp1,6 Miliar

Polri menyebut tim gabungan telah mengumpulkan uang denda dari pelanggaran yang ditindak dalam Operasi Yustisi senilai Rp1,6 miliar.

PDIP Minta Anies Siap Hadapi Lonjakan Kasus Corona di Jakarta
Indonesia
PDIP Minta Anies Siap Hadapi Lonjakan Kasus Corona di Jakarta

Masyarakat Indonesia di luar negeri bisa tertib