KKP Resmikan TPI Higienis Senilai Rp 4,7 Miliar Dirjen Perikanan Tangkap KKP Sjarief Widjaja bersama nelayan Cirebon. Foto: MP/Mauritz

MerahPutih.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), Kamis (15/2), meresmikan tempat pemasaran ikan (TPI) higienis di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan Cirebon untuk meningkatkan mutu produksi perikanan tangkap.

Bukan tanpa alasan, revitalisasi TPI higienis yang menelan biaya Rp 4,7 miliar ini bertujuan agar pasokan produksi perikanan tetap terjaga kualitasnya.

TPI higienis ini juga menghapus kesan TPI yang kotor dan sanitasi yang kurang layak. Apabila produksi perikanan terjamin mutunya, maka harga yang diperoleh juga berdampak pada peningkatan pendapatan nelayan.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Sjarief Widjaja menyebutkan TPI higienis ini merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah untuk mendukung denyut perikanan di Cirebon.

“Kita ingin menghilangkan citra pelabuhan perikanan yang kumuh dan kotor, ikan harus dikelola dan ditangani dengan baik dan tidak dibiarkan begitu saja di lantai sesuai regulasi internasional,” ujar Sjarief di hadapan ratusan nelayan.

Selain itu juga KKP memberikan sejumlah bantuan untuk mendukung pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Bantuan yang diberikan 165 unit bantuan kapal perikanan beragam ukuran bantuan tahun 2017 untuk Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Garut sebanyak 23 unit kapal ukuran 3 Gross Tonnage (GT), Kabupaten Indramayu 16 unit kapal ukuran 5 GT, Kabupaten Pangandaran 44 unit ukuran 3 GT dan 2 unit ukuran 5 GT, Kabupaten Subang 2 unit ukuran 10 GT dan 3 unit ukuran 5 GT, Kabupaten Sukabumi 1 unit ukuran 10 GT dan 62 unit ukuran 3 GT, Kabupaten Tasikmalaya 12 unit ukuran 3 GT.

Sementara untuk bantuan alat penangkapan ikan ramah lingkungan di Provinsi Jawa Barat sebanyak 1.185 paket.

Bantuan ini diserahkan Terdiri dari 1.169 paket API yang sudah diserahkan jenis Gillnet Permukaan, Gillnet Dasar, Gillnet Pertengahan, Rawai Dasar, Rawai Hanyut, Trammelnet, Bubu lipat ikan dan Bubu Lipat Rajungan dengan skema replacement dan 16 paket API yang diserahkan bersamaan dengan Kapal Bantuan Jawa Barat.

Sebaran bantuan alat penangkapan ikan ini untuk Kota Cirebon 98 paket, Kabupaten Cirebon 297 paket dan Kabupaten Indramayu 790 paket.

“Bantuan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan kesejahteraan nelayan. Kami juga terus mendorong kapal nelayan dari pantai utara Jawa Pantura untuk melaut di perairan Natuna atau Perairan Laut Arafura. Natuna ini, kita semua tahu bawa harus di optimalkan. Potensi penangkapan ikan di sana besar 767 ribu ton. Tapi, jumlah nelayan di sana sangat rendah. Demikian juga di WPP 718 yang memiliki potensi 2,6 juta ton,” jelas Sjarief.

Sjarief menambahkan bantuan yang diberikan pemerintah tidak hanya menyentuh satu sisi saja namun juga menyeluruh. Tidak hanya bantuan sarana penangkapan ikan, pemerintah juga memberikan bantuan premi asuransi nelayan yang telah mencapai target 500.000 nelayan pada tahun 2017.

Untuk nelayan di Provinsi Jawa Barat, sebanyak 19.901 nelayan pada tahun 2017 telah mendapatkan bantuan premi asuransi nelayan dengan nilai total premi Rp. 3,48 miliar.

Sedangkan realisasi asuransi nelayan tahun 2017 di Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Indramayu sebanyak 8.597 orang dari target 8.050 orang dengan total nilai premi sebesar Rp. 2,44 miliar. Data penyelesaian klaim asuransi nelayan tahun 2017 sebesar Rp. 9,93 miliar untuk 76 nelayan di Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu.

“Besaran manfaat santunan asuransi nelayan akibat kecelakaan aktivitas penangkapan ikan hingga Rp 200 juta apabila meninggal dunia, Rp 100 juta apabila mengalami cacat tetap dan Rp 20 juta untuk biaya pengobatan. Sedangkan jaminan santunan kecelakaan akibat selain aktivitas penangkapan ikan Rp 160 juta apabila meninggal dunia, cacat tetap Rp 100 juta dan biaya pengobatan Rp 20 juta,” papar Sjarief.

Di saat yang bersamaan, DJPT KKP juga menggandeng Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk fasilitasi pendanaan nelayan melalui gerai permodalan nelayan. Pemerintah senantiasa memberikan fasilitasi untuk membantu dan mempermudah akses permodalan nelayan dengan perbankan.

Tercatat nilai realisasi kredit di Kab/Kota Cirebon dan Indramayu Tahun 2017 sebesar Rp. 27 miliar dengan jumlah 996 debitur. Sedangkan fasilitasi sektor perikanan di Jawa barat mencapai 37 milyar dengan 2.445 debitur.

Berita ini merupakan laporan Mauritz, kontributor merahputih.com, untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Baca juga artikel terkait di: KKP Akan Bangun 60 TPI Higenis di Seluruh Indonesia



Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH