KKP Hentikan Sementara Penerbitan Surat Ekspor Benur Ilustrasi: Lobster jenis Mutiara berumur kurang lebih dua minggu di Mapolda Lampung, Jumat (5/5/2017). (ANTARA FOTO/ARDIANSYAH)

MerahPutih.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan sementara penerbitan surat penetapan waktu pengeluaran (SPWP) terkait ekspor benih lobster atau benur.

"Terhitung surat edaran ini ditetapkan, penerbitan SPWP dihentikan hingga batas waktu yang tidak ditentukan," sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran NOMOR: B. 22891 IDJPT/Pl.130/Xl/2020, ditandatangani Plt Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini.

Baca Juga:

Polemik Ekspor Benur: Dilarang Era Susi, Dibuka Menteri Edhy

Kebijakan penghentian sementara dalam rangka memperbaiki tata kelola pengelolaan benih bening lobster (BBL). Aturan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMENKP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Ponunus spp.) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Pertimbangan lainnya merujuk proses revisi Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan KKP.

"Surat Edaran di keluarkan hari ini dan berlaku hingga batas waktu yang belum ditentukan," kata Sekretaris Jenderal KKP, Antam Novambar dalam keterangan resmi KKP, Kamis (26/11).

KKP memberi kesempatan bagi perusahaan eksportir yang memiliki BBL di packing house untuk segara mengeluarkan komoditas tersebut dari Indonesia, paling lambat satu hari setelah surat edaran terbit.

Pekerja memperlihatkan lobster siap kirim di Morotai, Maluku Utara, Selasa (8/10/2019). (ANTARA FOTO/ Wahyu Putro A/nz.)
Ilustrasi - Pekerja memperlihatkan lobster siap kirim di Morotai, Maluku Utara, Selasa (8/10/2019). (ANTARA FOTO/ Wahyu Putro A/nz.)

Surat edaran tersebut ditujukan kepada kepala dinas kelautan dan perikanan provinsi, kepala dinas kelautan dan perikanan kabupaten/kota; ketua kelompok usaha bersama penangkap benih bening lobster; serta eksportir benih bening lobster.

Sedangkan tembusan dari surat tersebut adalah kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI Ad Interim, Sekretaris Jenderal KKP, Inspektur Jenderal KKP, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengedalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

Baca Juga:

LPSK Siap Lindungi Saksi Kasus Suap Izin Ekspor Benur

Sebelumnya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menginginkan KPK usut tuntas dugaan korupsi dalam kasus ekspor benih lobster, terkait dengan penangkapan terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo serta pejabat KKP lainnya.

"KPK harus mengusut tuntas korupsi ini sampai ke akar-akarnya. Seluruh jaringan yang terlibat perlu dibongkar dan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia," kata Sekjen Kiara Susan Herawati.

Susan menyatakan, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan penangkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap Menteri Edhy Prabowo di Bandara Soekarno-Hatta, Rabu (25/11) dini hari, sepulangnya dari kunjungan ke Amerika Serikat. (Knu)

Baca Juga:

Dicokok KPK di Bandara, Menteri Edhy Tersandung Ekspor Benur

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Janji Gandakan Produksi Kedelai Dalam 2 Kali Masa Tanam
Indonesia
Pemerintah Janji Gandakan Produksi Kedelai Dalam 2 Kali Masa Tanam

produksi kedelai dalam negeri harus berdaya bersaing, baik kualitas maupun dari segi harga.

Gerakan Ekonomi, Jokowi Perintahkan Reformasi Anggaran
Indonesia
Gerakan Ekonomi, Jokowi Perintahkan Reformasi Anggaran

Iapun perintahkan melakukan lelang untuk kegiatan kementerian dan lembaga sedini mungkin atau pada bulan Desember 2020.

Vaksin AstraZeneca Jadi Polemik, Pemprov DKI Ikut Kebijakan Pusat
Indonesia
Vaksin AstraZeneca Jadi Polemik, Pemprov DKI Ikut Kebijakan Pusat

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah memberikan fatwa diizinkannya vaksin COVID-19 AstraZeneca meski disebut haram lantaran mengandung enzim tripsin babi.

Serapan Tenaga Kerja Diklaim Mulai Membaik
Indonesia
Serapan Tenaga Kerja Diklaim Mulai Membaik

Sejak kuartal I tahun lalu yaitu adanya investasi Rp210,7 triliun mampu menyerap 303.000 tenaga kerja.

Imbas COVID-19, UNS Surakarta Wisuda Ratusan Mahasiswa Secara Daring
Indonesia
Imbas COVID-19, UNS Surakarta Wisuda Ratusan Mahasiswa Secara Daring

Wisuda secara daring tersebut baru kali pertama dilakukan UNS akibat pandemi COVID-19.

Kasus Melonjak, PMI Solo Minta Pasien Sembuh COVID-19 Donorkan Plasma Darah
Indonesia
Kasus Melonjak, PMI Solo Minta Pasien Sembuh COVID-19 Donorkan Plasma Darah

Pendonor plasma masih merasa takut identitasnya diketahui publik jika mereka pernah terinfeksi COVID-19.

Wagub DKI Singgung Rizieq Soal Protokol Kesehatan
Indonesia
Wagub DKI Singgung Rizieq Soal Protokol Kesehatan

Rizieq Shihab harus mengatur jadwal kunjungan tamu-tamunya serta menerapkan 3M.

Ketua MPR Sebut Upaya Pelonggaran PSBB Harus Sesuai Kesepakatan Pemerintah Pusat dan Daerah
Indonesia
Ketua MPR Sebut Upaya Pelonggaran PSBB Harus Sesuai Kesepakatan Pemerintah Pusat dan Daerah

Bambang meminta agar tidak ada tumpang tindih kebijakan terkait penanganan COVID-19 di pusat dan daerah.

Kader Gerindra Minta Anies Mundur, Ini Penjelasan Wagub DKI
Indonesia
Kader Gerindra Minta Anies Mundur, Ini Penjelasan Wagub DKI

Gerindra DKI Jakarta tak mempersoalkan bila ada kadernya yang mengkritik kinerja Gubernur Anies Baswedan dalam memimpin ibu kota.

[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dapat Gelar Pemimpin Pembohong dari Raja Saudi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dapat Gelar Pemimpin Pembohong dari Raja Saudi

Akun Facebook Isa R Lionel Junior membagikan cuplikan pemberitaan Metro TV dengan judul “Gelar Kehormatan Dari Arab, Kerajaan Saudi Berikan Gelar Amirulkazzab Kepada Presiden.”