KKP Hentikan Sementara Penerbitan Surat Ekspor Benur Ilustrasi: Lobster jenis Mutiara berumur kurang lebih dua minggu di Mapolda Lampung, Jumat (5/5/2017). (ANTARA FOTO/ARDIANSYAH)

MerahPutih.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan sementara penerbitan surat penetapan waktu pengeluaran (SPWP) terkait ekspor benih lobster atau benur.

"Terhitung surat edaran ini ditetapkan, penerbitan SPWP dihentikan hingga batas waktu yang tidak ditentukan," sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran NOMOR: B. 22891 IDJPT/Pl.130/Xl/2020, ditandatangani Plt Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini.

Baca Juga:

Polemik Ekspor Benur: Dilarang Era Susi, Dibuka Menteri Edhy

Kebijakan penghentian sementara dalam rangka memperbaiki tata kelola pengelolaan benih bening lobster (BBL). Aturan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMENKP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Ponunus spp.) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Pertimbangan lainnya merujuk proses revisi Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan KKP.

"Surat Edaran di keluarkan hari ini dan berlaku hingga batas waktu yang belum ditentukan," kata Sekretaris Jenderal KKP, Antam Novambar dalam keterangan resmi KKP, Kamis (26/11).

KKP memberi kesempatan bagi perusahaan eksportir yang memiliki BBL di packing house untuk segara mengeluarkan komoditas tersebut dari Indonesia, paling lambat satu hari setelah surat edaran terbit.

Pekerja memperlihatkan lobster siap kirim di Morotai, Maluku Utara, Selasa (8/10/2019). (ANTARA FOTO/ Wahyu Putro A/nz.)
Ilustrasi - Pekerja memperlihatkan lobster siap kirim di Morotai, Maluku Utara, Selasa (8/10/2019). (ANTARA FOTO/ Wahyu Putro A/nz.)

Surat edaran tersebut ditujukan kepada kepala dinas kelautan dan perikanan provinsi, kepala dinas kelautan dan perikanan kabupaten/kota; ketua kelompok usaha bersama penangkap benih bening lobster; serta eksportir benih bening lobster.

Sedangkan tembusan dari surat tersebut adalah kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI Ad Interim, Sekretaris Jenderal KKP, Inspektur Jenderal KKP, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengedalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

Baca Juga:

LPSK Siap Lindungi Saksi Kasus Suap Izin Ekspor Benur

Sebelumnya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menginginkan KPK usut tuntas dugaan korupsi dalam kasus ekspor benih lobster, terkait dengan penangkapan terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo serta pejabat KKP lainnya.

"KPK harus mengusut tuntas korupsi ini sampai ke akar-akarnya. Seluruh jaringan yang terlibat perlu dibongkar dan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia," kata Sekjen Kiara Susan Herawati.

Susan menyatakan, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan penangkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap Menteri Edhy Prabowo di Bandara Soekarno-Hatta, Rabu (25/11) dini hari, sepulangnya dari kunjungan ke Amerika Serikat. (Knu)

Baca Juga:

Dicokok KPK di Bandara, Menteri Edhy Tersandung Ekspor Benur

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Tim Medis Lupa Jenis Vaksin yang Diberikan, Sertifikat Harus Disimpan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Tim Medis Lupa Jenis Vaksin yang Diberikan, Sertifikat Harus Disimpan

Beredar sebuah postingan dari akun Facebook Eddy Hartono dengan klaim bahwa sertifikat vaksin melalui WhatsApp harus disimpan.

Kasus COVID-19 Aktif di Jakarta Turun 905 Orang
Indonesia
Kasus COVID-19 Aktif di Jakarta Turun 905 Orang

Pemprov DKI Jakarta menyampaikan kasus aktif COVID-19 di ibu kota mengalami penurunan.

Mengejar Bauran Energi Terbarukan Ketenagalistrikan Dari Matahari
Indonesia
Mengejar Bauran Energi Terbarukan Ketenagalistrikan Dari Matahari

Bauran energi terutama di sektor ketenagalistrikan, diungkapkan Menteri ESDM Arifin Tasrif, sebagai cara pemenuhan komitmen Indonesia dalam penurunan emisi gas rumah kaca sebagaimana yang dituangkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC) dan mendukung pencapaian net zero emission.

Mu'min Ali Gunawan Disebut Utus Tangan Kanan Urus "Sunat" Pajak Bank Panin
Indonesia
Mu'min Ali Gunawan Disebut Utus Tangan Kanan Urus "Sunat" Pajak Bank Panin

Pemilik Bank Panin Mu'min Ali Gunawan disebut mengutus orang kepercayaannya, Veronika Lindawati, untuk mengurus pengurangan nilai pajak dari Bank Panin.

Megawati Bicara Soal Petugas Partai, FX Rudy: Bukan Menyindir Ganjar
Indonesia
Megawati Bicara Soal Petugas Partai, FX Rudy: Bukan Menyindir Ganjar

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berbicara lantang tentang petugas partai yang tidak mengikuti instruksi pimpinan.

172 Ribu Tenaga Kesehatan Sudah Divaksin
Indonesia
172 Ribu Tenaga Kesehatan Sudah Divaksin

Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi tenaga kesehatan (nakes) masih terus berlangsung di seluruh daerah.

Ingin Mendaki Gunung Slamet via Bambangan? Wajib Tunjukan Sertifikat Vaksin
Indonesia
Ingin Mendaki Gunung Slamet via Bambangan? Wajib Tunjukan Sertifikat Vaksin

Biasanya bisa mencapai lebih dari 600 orang per minggu, sekarang paling 450-an orang

Kapolda Fadil Perintahkan Operasi Penindakan Knalpot Bising di Jakarta
Indonesia
Kapolda Fadil Perintahkan Operasi Penindakan Knalpot Bising di Jakarta

Satlantas Jakarta Pusat terus menggelar Operasi Penindakan terhadap pengguna knalpot racing atau Brong. Operasi tersebut dilakukan pada Sabtu (20/3) malam di sekitar kawasan Monas, Gambir, Jakarta Pusat.

Dinar Candy Tersangka Gegara Berbikini, Pengamat: Mau Ditaruh Dimana Muka Jokowi?
Indonesia
Dinar Candy Tersangka Gegara Berbikini, Pengamat: Mau Ditaruh Dimana Muka Jokowi?

Polisi sendiri telah menetapkan Dinar Candy sebagai tersangka

Mabes Polri Santai Tanggapi Ancaman Praperadilan Oleh Kubu Munarman
Indonesia
Mabes Polri Santai Tanggapi Ancaman Praperadilan Oleh Kubu Munarman

Polri juga sudah melakukan gelar perkara atas kasus dugaan tindakan terorisme yang dilakukan Munarman