Kivlan Zen Menjawab ke Mana Isu PKI Selama 10 Tahun Era SBY

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Sabtu, 13 Oktober 2018
Kivlan Zen Menjawab ke Mana Isu PKI Selama 10 Tahun Era SBY
Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zein. (Ist)

MerahPutih com - Pengamat Politik Boni Hargens mempertanyakan terkait isu soal kebangkitan PKI di Indonesia saat ini semakin kencang di saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi pimpinan Negeri ini.

Mantan komisaris kantor berita Antara itu juga mempertanyakan mengapa di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono yang berkuasa selama 10 tahun, isu tersebut tak di kencang seperti era kepemimpinan Jokowi Saat ini.

"Saya punya pertanyaan kenapa 10 tahun SBY berkuasa tidak ada isu PKI. Kalaupun ada tidak sekencang hari ini. Kenapa waktu Jokowi isu itu kencang," kata Boni, dalam acara diskusi bertajuk Membedah Agenda Politik Komunisme & Khilafah di Pilpres 2019” di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/10).

Presiden RI ke-6 sekaligus Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Menurut Boni, isu kebangkitan komunisme itu bukan fakta hukum, tetapi hanyalah ilusi untuk menjatuhkan Presiden Jokowi. "Saya mau mengatakan bahwa hati-hati kita harus membedakan kapan kita berilusi dan kapan kita berbicara kenyataan," tegas dia.

Sebaliknya, mantan Kepala Staf Kostrad ABRI, Mayjen (Purn) TNI Kivlan Zen menjawab kebangkitan PKI merupakan sebuah fakta. Jenderal purnawirawan bintang tiga itu menambahkan para aktivis mahasiswa, elemen PKI juga ikut dalam aksi melengserkan Presiden RI ke-2, Soeharto.

"Soeharto hancur, siapa yang menghancurkan elemen komunis. Elemen Partai Rakyat Demokratik, Forkot, Fordem saya lihat mereka demo pakai (lambang) komunis. Saya enggak sendiri. Sampai di Tugu Proklamasi dia bawa anak Forkot, Fordem dan PDI," kata dia, di tempat yang sama.

PKI
Aksi Demo Anti PKI depan Istana Negara Jumat (3/6) Foto: MP/Yohanes Abi

Menurut Kivlan, pada era pemerintahan Presiden RI Abdurahman Wahid (Gus Dur) elemen komunis juga masih terus beraksi dengan cara terang-terangan mendesak pemerintah untuk meminta maaf kepada keluarga PKI. "Gus Dur minta maaf tapi secara pribadi bukan presiden," tegasnya.

Pada 2003, lanjut Kivlan, ada juga upaya dari elemen komunis yang meminta dibuatkan Undang-Undang Rekonsiliasi. Namun pada akhirnya UU itu dibatalkan Mahkamah Konstitusi. "Namanya UU rekonsiliasi supaya mereka tidak salah, ini fakta bukan ilusi," tegas dia.

Lebih jauh, Kivlan menjelaskan komunisme yang masih eksis di Indonesia dibina seorang profesor dari Amerika Serikat. Kata dia, profesor itu yang mendidik kader-kader komunis agar bisa masuk ke dunia kepemerintahan, dan DPR.

jokowi
Presiden Jokowi menginspeksi pasukan dalam upacara HUT ke-73 TNI, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Jumat (5/10) pagi. (Foto: OJI/Humas)

"Waktu Jokowi mau jadi presiden mereka datang dan menawarkan dukungan 15 juta dengan syarat Jokowi harus minta maaf dan meminta rehabilitasi. Waktu itu Jokowi tolak," imbuh dia.

Untuk itu, Kivlan meminta semua pihak berhati-hati akan bahaya laten dari komunis tersebut. "Orang komunis ini sifatnya adalah militan, propaganda, fitnah segala macam. Itu makanya kita hati-hati," tutupnya. (gms)

Bagikan
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Bagikan