Kisruh Labuan Bajo, Komisi X DPR Akan Panggil Kemenparekraf Aparat kepolisian sedang berjaga-jaga di saat unjuk rasa di Labuan Bajo. ANTARA/Intan Nuka

MerahPutih.com - Pelaku wisata di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan aksi mogok massal menolak kenaikan tiket masuk Pulau Komodo dan Pulau Padar menjadi Rp 3,7 juta per orang. Bahkan, aksi mogok massal dan unjuk rasa tersebut berujung penangkapan sejumlah aktivis dan pelaku pariwisata.

Merespons itu, Komisi X DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk mengundang Kemenparekraf, perwakilan pelaku wisata di Labuan Bajo, Badan Pelaksana Ototita Labuan Bajo-Flores (BPOLBF), dan PT Flobamora pada massa sidang yang akan datang.

“Kami akan mengagendakan RDP pada masa sidang yang akan datang," kata anggota Komisi X DPR RI I Andreas Hugo Pareira kepada wartawan, Rabu (9/8).

Baca Juga:

Pelaku Pariwisata Labuan Bajo Demo, Sandiaga Minta Tahan Diri dan Dialog

Menurut politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini, aksi mogok massal pelaku wisata di Labuan Bajo dipicu oleh dua hal, pertama karena kenaikan tarif ke Taman Nasional Kawasan Wisata Komodo yang drastis yakni sebesar Rp 3,75 juta.

Kenaikan tarif tersebut, kata Andreas, membuat para pelaku wisata di Labuan Bajo khawatir karena akan berimbas pada berkurangnya kunjungan wisatawan.

“Yang tentunya akan berimbas pada pelaku wisata dan ekraf yang baru saja mulai pulih dari situasi pandemi dengan mulai kembali ramainya kunjungan wisata ke Labuan Bajo,” ujar Andreas.

Andreas menilai, kekhawatiran ini wajar karena para pelaku wisata dan ekonomi kreatif di Labuan Bajo sebagaimana pelaku wisata daerrah lain benar-benar terpukul oleh pandemi.

"Kedua, meskipun demonstrasi menentang kenaikan tarif ke kawasan TN Komodo ini sudah dijawab dengan ditetapkannya kunjungan ke Pulau Rinca tetap dengan tarif yang berlaku, artinya tidak ada kenaikan," ujarnya.

Baca Juga:

Pelaku Wisata Labuan Bajo Mogok, Polisi Diminta Tidak Lakukan Tindakan Represif

Namun, lanjut dia, tarif masuk ke pulau Padar dan Komodo tetap dinaikan menjadi Rp 3,75 juta dengan alasan untuk kepentingan konservasi yang berbiaya mahal, sebagaimana penjelasan Pemda NTT.

“Penjelasan ini nampaknya tidak menyurutkan aksi mogok massal pelaku wisata,” tambah Andreas.

Andreas menuturkan, soal urgensi konservasi untuk Pulau Komodo dan Padar semua telah sepakat. Hal ini memang untuk kepentingan keberlanjutan hidup biawak purba Varanus comodensis dan habitat aslinya di Komodo dan Padar.

“Namun, penyebab mogok massal ini juga nampaknya dipicu juga oleh ketidakpercayaan pelaku wisata akan motif alasan kenaikan tarif dengan diberikan hak monopoli oleh Pemda NTT kepada BUMD Flobamora untuk menetapkan tarif dan mengelola TN Komodo,” papar Andreas.

Dalam kesempatan ini, Andreas juga mengusulkan agar Pemda NTT dan perwakilan organisasi-organisasi pelaku wisata duduk bersama untuk mencari solusi demi menghentikan aksi-aksi demo di Labuan Bajo.

“Situasi Labuan Bajo dengan suguhan aksi-aksi demo merupakan suguhan yang buruk bagi wisatawan dan negatif campaign untuk Labuan Bajo-Flores. Kalau demo mogok massal ini berlangsung terus, lama kelamaan wisatawan enggan dan tidak nyaman berkunjung ke Labuan Bajo - Flores,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Resmikan SPAM Wae Mese II, Jokowi Harap Infrastruktur Pariwisata Labuan Bajo Makin Terintegrasi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Legislator PDIP Bilang Kasus Gangguan Ginjal Akut Akibat Kebijakan yang tidak Sinkron
Indonesia
Legislator PDIP Bilang Kasus Gangguan Ginjal Akut Akibat Kebijakan yang tidak Sinkron

Kasus tersebut disebut akibat adanya celah kebijakan hingga peraturan yang tidak sesuai antar pemangku kepentingan.

Putin Tuding Barat Mengobarkan Perang Proksi
Dunia
Putin Tuding Barat Mengobarkan Perang Proksi

Putin mengatakan, sanksi-sanksi Barat menimbulkan berbagai kesulitan, namun diklaim tidak seperti yang diperkirakan.

Jokowi Tutup Kunjungan di Bali dengan Hadiri Rapimnas Kadin 2021
Indonesia
Jokowi Tutup Kunjungan di Bali dengan Hadiri Rapimnas Kadin 2021

Presiden direncanakan akan memberikan sambutan pada Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri 2021 di Bali Nusa Dua Convention Center, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.

Penjualan Ilegal Batu Bara Bisa Dijerat UU Minerbal
Indonesia
Penjualan Ilegal Batu Bara Bisa Dijerat UU Minerbal

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan terdapat lebih dari 2.700 pertambangan tanpa izin,

KPK Cecar Wabup Mamberamo Tengah soal Pengondisian Pemenang Proyek
Indonesia
KPK Cecar Wabup Mamberamo Tengah soal Pengondisian Pemenang Proyek

KPK mencecar Yonas ihwal dugaan pengondisian pemenang sejumlah proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamberamo Tengah oleh Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak.

Tiga Pimpinan DPR Temui Mahasiswa di Lokasi Aksi
Indonesia
Tiga Pimpinan DPR Temui Mahasiswa di Lokasi Aksi

Para mahasiswa yang berdemo di depan Gedung DPR RI akhirnya bisa menyampaikan aspirasi secara langsung di depan wakil rakyat.

Prokes Sekolah Tatap Muka Harus Jadi Perhatian Lebih
Indonesia
Prokes Sekolah Tatap Muka Harus Jadi Perhatian Lebih

Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta Pemerintah memberi perhatian lebih terhadap penerapan pembelajaran tatap muka.

20 Terminal di Jateng-DIY Jadi Tujuan Mudik di 2022
Indonesia
20 Terminal di Jateng-DIY Jadi Tujuan Mudik di 2022

Transportasi umum favorit bagi pemudik tahun ini karena adanya fasilitas mudik gratis oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub

Hadapi Krisis, Jokowi Ingatkan Tidak Boleh Ada Gangguan Pada Investor
Indonesia
Hadapi Krisis, Jokowi Ingatkan Tidak Boleh Ada Gangguan Pada Investor

Jokowi menugaskan ekonom intelijen untuk mempelajari pola iklim investasi di negara lain.

21 Nama Calon Dewan Komisioner OJK 2022-2027 yang Diserahkan ke Jokowi
Indonesia
21 Nama Calon Dewan Komisioner OJK 2022-2027 yang Diserahkan ke Jokowi

Panitia seleksi (pansel) telah menetapkan sebanyak 21 calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode 2022-2027.