Kisah Melas Bupati Bandung Barat Kadali Penyidik KPK Bupati Kabupaten Bandung Barat Abu Bakar (tengah) saat tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/4). (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

MATAHARI sudah mulai condong ke ufuk barat di Bumi Pasundan. Waktu menunjukkan pukul 17.00, ketika rumah dinas Bupati Bandung Barat Abu Bakar, di komplek perumahan elit Kota Baru Parahyangan, dilanda kegemparan. Abu, sapaan akrab pemilik rumah tampak mengiba dengan wajah memelas memohon-mohon di hadapan dua Tim Satgas Penindakan KPK, Selasa (10/4) petang itu.

Awalnya, tak ada firasat ketika Abu mempersilakan tamu dari KPK itu masuk ke rumah saat tiba. Semua berubah, ketika keduanya langsung menyodorkan surat penangkapan terhadap pria kelahiran, Cimahi, Jabar 65 tahun itu setelah sempat berbasa-basi sebentar. Wajah politikus PDIP itu langsung pucat, diikuti adegan mengiba dan memelas dari sang tuan rumah.

Kepada kedua tamunya, Bupati memohon jangan langsung diciduk hari itu dengan alasan tengah sakit kanker dan harus menjalani kemoterapi di Bandung. Agar tak dibawa ke KPK sore itu, Abu kembali memelas dan berjanji akan datang sendiri ke lembaga antirasuah keesokan harinya setelah menjalani pengobatan.

Hati kedua penyidik itu pun iba. Atas dasar kemanusiaan, tim KPK menggelar pemeriksaan awal di rumah Bupati dan melakukan koordinasi lanjutan dengan dokter Bupati. Kepala Daerah yang diduga terlibat kasus suap senilai Rp430 juta itu batal diseret ke kantor KPK Jakarta hari itu.

Air Tuba tuk KPK

Ibarat air susu dibalas air tuba, Abu Bakar malah menggelar jumpa pers yang membantah dirinya tertangkap operasi tangkap tangan (OTT) KPK di hadapan wartawan pada malam harinya. Orang nomor satu di Pemkab Bandung Barat itu menepis mentah-mentah tuduhan KPK dirinya meminta uang kepada anak buahnya jajaran pejabat SKPD. Bahkan dengan wajar gahar, Abu Bakar mengklaim dua periode menjabat sebagai bupati sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

"Saya sudah cukup dua periode sebagai bupati bekal saya untuk berobat maupun bekal ibu sebagai calon bupati. Saya tahu persis bahwa apa yang diperlukan oleh calon bahwa Pilkada itu mahal atau murah itu relatif. Selama ini saya tahu persis. Jadi kalau lah sekarang ada keterangan ada laporan dari teman-teman KPK bahwa saya menggalang dana, saya bilang tidak benar," kilah dia, malam itu.

"Jadi (KPK) hanya meminta klarifikasi dan keterangan tentang kepala SKPD melakukan galang dana. Enggak ada penyebutan korupsi. Karena kalau korupsi ada unsur kerugian negara," imbuh Abu lagi.

KPK Berang

Aksi Abu Bakar ini sempat membuat KPK berang. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang pun langsung membantah opini yang coba dibangun Bupati Bandung Barat itu dengan menegaskan OTT benar-benar terjadi.
"Yang bersangkutan malah membuat pernyataan pers malam harinya dan menyebut KPK hanya mengklarifikasi isu tertentu dan yang bersangkutan menyanggahnya," ujar Saut dengan nada kesal, saat jumpa pers di KPK, Jakarta, sehari kemudian.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kanan) mendampingi dua penyidik KPK menunjukkan barang bukti terkait operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Bandung Barat Abu Bakar, di gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/4). Dalam operasi tangkap tangan tersebut KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka, diantaranya Bupati Bandung Barat Abu Bakar, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat Weti Lembanawati, Kepala Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Adiyoto, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bandung Barat Asep Hikayat serta mengamankan barang bukti sebanyak Rp435 juta. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz/18.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kanan) mendampingi dua penyidik KPK menunjukkan barang bukti terkait operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Bandung Barat Abu Bakar, di gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/4). (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

KPK pun langsung bergerak cepat tak melepas Abu begitu saja. Setelah beberapa kolega Abu digelandang dan dilakukan pemeriksaan intensif, penyidik telah menemukan bukti permulaaan yang cukup terkait perbuatan korupsi yang dilakukan Bupati. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, penyidik pun menetapkan Abu sebagai tersangka.

Duit Haram untuk Biaya Kampanye Istri

Bupati diduga menerima duit senilai total Rp 435 juta dari sejumlah Kepala Dinas terkait pencalonan istrinya, Elin Suharliah sebagai Bupati Bandung Barat periode 2018-2023. "Setelah melakukan pemeriksaan 1×24 jam dilanjutkan dengan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Bupati Bandung Barat,” tegas Saut.

Bupati Bandung Barat, Abu Bakar (baju putih) tiba di gedung KPK (MP/Ponco)

Tak berselang lama setelah penetapan tersangka, Abu sendiri memang memenuhi janjinya usai menjalani kemoterapi di Rumah Sakit Borromeus Bandung, Abu Bakar mendatangi Gedung KPK di Jakarta, Rabu malam (11/4). Kala itu, wajahnya kuyu dan terlihat lelah. Tiba di Gedung KPK sekitar pukul 22.40 WIB dengan menggunakan tongkat, tersangka langsung digiring masuk ke gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Usai menjalani pemeriksaan selama 18 jam, akhirnya Bupati dua periode itu resmi menyandang status tahanan KPK. Mantan Sekda Kota Bandung tersebut resmi menjadi ‘Pasien KPK’ dan harus menginap di ‘Hotel Prodeo’. "ABB (Abu Bakar) ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur untuk 20 hari ke depan," tegas Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (12/4).

Bupati Bandung Barat, Abu Bakar saat masuk gedung KPK (MP/Ponco)

Tak hanya Abu, KPK juga menahan tiga anak buah politikus PDIP di Pemkab Bandung Barat sebagai tersangka. Mereka adalah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat, Asep Hikayat; Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Wetti Lembanawati; dan Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda), Adiyoto.

Atas perbuatannya, Abu Bakar, Weti, dan Adiyoto sebagai penerimana suap, dijerat melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan, Asep sebagai pemberi suap diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Pon)

Kredit : ponco


Wisnu Cipto

LAINNYA DARI MERAH PUTIH