Kirim Tim Hukum ke Dewan Pers, PDIP: Bukan Ancam Kebebasan Pers Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto didampingi Ketua DPP Bidang Hukum, HAM dan Perundang-Undangan Yasonna Laoly saat menyampaikan keterangan pers di kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (15/1). ANTARA FOTO/Dhemas

MerahPutih.com - Langkah tim hukum PDIP menemui Pimpinan Dewan Pers pada Jumat (17/1) bukan hendak mengancam kebebasan pers. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini ingin kualitas jurnalistik Indonesia tetap terjaga

Hal ini disampaikan Juru Bicara PDIP, Andreas Hugo Pareira, atas upaya tim hukum PDIP menemui pimpinan Dewan Pers. Menurut Andreas, PDIP merasa prihatin dengan sejumlah tone pemberitaan terkait kasus dugaan suap kepada komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Baca Juga

PDIP Kirim Tim Hukum ke Dewan Pers, Mau Apa?

"Itulah sebabnya tim hukum PDI Perjuangan ditugaskan untuk beraudiensi dan berkonsultasi dengan Dewan Pers terkait adanya pembingkaian atau framing media. Sekaligus dialog dan masukan," kata Andreas Hugo Pareira di Jakarta, Jumat (17/1).

Juru Bicara PDIP, Andreas Hugo Pareira
Juru Bicara PDIP, Andreas Hugo Pareira

Menurut Andreas, niatan dari PDIP adalah memastikan agar kualitas demokrasi tetap terjaga. Sekaligus menjaga hak publik memeroleh informasi yang benar sesuai fakta.

"Kualitas demokrasi kita harus terjaga. Tidak hanya PDIP, publik pun dirugikan atas pemberitaan yang bersifat tendensius ini. Sepertinya kaidah jurnalistik diabaikan," tegas Andreas.

Baca Juga

Hambat Kerja KPK, PDIP Dinilai Langgar Hukum

Dilanjutkan Andreas, PDIP menilai ada kesan penggiringan opini bahwa partainya, termasuk Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, sudah pasti bersalah menyangkut kasus itu. Sejumlah media massa tertentu dianggap melakukannya lewat pemberitaan.

"Jadi langkah tim hukum ini untuk mencari masukan sejauh mana prinsip-prinsip jurnalistik dilanggar atau diabaikan media."

Ditambahkan anggota DPR itu, pihaknya akan menjadikan hasil konsultasi dan dialog ini sebelum tim hukum PDIP mempertimbangkan putusan atau langkah selanjutnya atas sejumlah media massa.

"Apapun langkah yang akan diambil tim hukum PDIP, konsultasi dengan Dewan Pers ini jadi pintu masuk," kata Andreas.

Baca Juga

Tim Hukum PDIP Bertemu Dewas, KPK Tegaskan Tetap Bekerja Profesional

"Tapi kami tegaskan PDIP tidak sedang mengancam kebebasan pers. PDIP mendukung kebebasan pers. Kebebasan pers yang menghormati prinsip-prinsip jurnalistik. Hari-hari ini PDIP merasa dihakimi oleh media tertentu. Sebagai contoh cuitan Andi Arief. Ada beberapa media tertentu yang langsung memuat cuitan tersebut sebagai berita tanpa menanyakan dari mana atau bocoran dari siapa Andi Arief menerima informasi hal tersebut?," jelas Andreas.

Untuk diketahui, Tim hukum PDIP yang dikomandoi I Wayan Sudirta dan Teguh Samudera saat ini sedang di Dewan Pers untuk audiensi dan konsultasi. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA] Putri Presiden Vladimir Putin Tewas Seusai Dosis Kedua Vaksin COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Putri Presiden Vladimir Putin Tewas Seusai Dosis Kedua Vaksin COVID-19

Dalam berita tersebut, disebutkan bahwa putri Presiden Vladimir Putin menderita efek samping yang tak terduga pada vaksin COVID eksperimental Rusia dan meninggal di Moskow.

Bareskrim Tangkap Djoko Tjandra di Malaysia
Indonesia
Bareskrim Tangkap Djoko Tjandra di Malaysia

Buron kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali itu diterbangkan dari Malaysia.

Cerita Wakapolsek Tanah Abang Sembuh dari COVID-19
Indonesia
Cerita Wakapolsek Tanah Abang Sembuh dari COVID-19

Ia sebelumnya sempat dinyatakan positif COVIf-19 setelah hasil swab test beberapa waktu lalu.

Kendal Belum Terapkan PPKM, Ini Kata Gubernur Ganjar
Indonesia
Kendal Belum Terapkan PPKM, Ini Kata Gubernur Ganjar

Ganjar Pranowo meminta Bupati Kendal Mirna Annisa agar segera menerapkan kebijakan PPKM.

Pengamat Intelijen: Darurat Sipil Berpotensi Munculkan Kebijakan Otoriter
Indonesia
Pengamat Intelijen: Darurat Sipil Berpotensi Munculkan Kebijakan Otoriter

Menurutnya, jika memang pemerintah serius menangani COVID-19, tidak perlu menggunakan regulasi yang terbit melalui Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

Bencana Terjadi di Berbagai Wilayah, Ini Langkah Pemerintah Pusat
Indonesia
Bencana Terjadi di Berbagai Wilayah, Ini Langkah Pemerintah Pusat

Berkaca dari penanganan bencana-bencana sebelumnya, Menko PMK berharap kebutuhan khusus bagi perempuan, anak, dan lanjut usia (lansia) dapat lebih diperhatikan.

Menristek: Diperlukan Minimal 360 Juta Dosis Vaksin COVID-19
Indonesia
Menristek: Diperlukan Minimal 360 Juta Dosis Vaksin COVID-19

Untuk memperlancar produksi vaksin, Kementerian Riset dan Teknologi sudah menggandeng dan bernegosiasi dengan beberapa perusahaan swasta

Demi Keselamatan Rakyat, Tunda Pilkada hingga Tahun 2022
Indonesia
Demi Keselamatan Rakyat, Tunda Pilkada hingga Tahun 2022

Mengingat wabah corona yang belum usai, sejumlah pihak meminta kepada Pemerintah untuk menunda Pilkada hingga kasus virus corona terkendali demi keselamatan masyarakat.

Update Kasus Corona DKI Minggu (20/9): 62.886 Positif, 49.209 Orang Sembuh
Indonesia
Update Kasus Corona DKI Minggu (20/9): 62.886 Positif, 49.209 Orang Sembuh

Untuk rate tes PCR total per 1 juta penduduk sebanyak 77.252

 Rute Monas Ditolak Setneg, Panitia Formula Langsung Terbang ke Jakarta
Indonesia
Rute Monas Ditolak Setneg, Panitia Formula Langsung Terbang ke Jakarta

"Sore ini, tim sudah dalam perjalanan ke Jakarta untuk menentukan lokasi baru. Kita tidak bisa menentukan rute tanpa ada ahlinya" kata Anies