KIP Gelar Sidang Terkait TWK Pegawai KPK 13 September Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

MerahPutih.com - Komisi Informasi Pusat (KIP) menjadwalkan persidangan terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 13 September mendatang.

"Agenda sementara tanggal 13 September kita sidangkan," kata Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KIP Arif Adi Kuswardono dalam keterangannya, Sabtu (28/8).

Baca Juga

Soal TWK KPK, LPPI: Ombudsman Diminta Lebih Teliti dan Cermat Baca UU

Sebelumnya, 11 orang perwakilan pegawai nonaktif KPK menggugat keterbukaan informasi terkait hasil TWK. Langkah itu ditempuh karena permohonan keterbukaan informasi yang dilayangkan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPK tidak memperoleh balasan hingga batas waktu yang ditentukan.

Informasi yang diajukan oleh para pegawai nonaktif KPK itu antara lain mengenai dasar hukum penentuan unsur-unsur pengukuran asesmen TWK, dasar hukum penentuan kriteria, kertas kerja asesor, berita acara penentuan lulus atau tidak lulus, dan hasil asesmen TWK masing-masing pegawai.

Arif menjelaskan, agenda awal pemeriksaan terkait empat hal kewenangan komisi informasi. Adapun batas waktu maksimal persidangan selama 100 hari.

"Agenda awal pemeriksaan terkait empat hal kewenangan KI (Komisi Informasi). Kewenangan absolut, relatif, jangka waktu dan legal standing," ujar Arif.

Gedung KPK - Antara/Hafidz Mubarak A
Gedung KPK - Antara/Hafidz Mubarak A

Persidangan sengketa informasi dilakukan untuk memeriksa keterangan pemohon atau kuasanya; keterangan termohon atau kuasanya; surat-surat; keterangan saksi apabila diperlukan; keterangan ahli apabila diperlukan.

Kemudian rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk apabila diperlukan; dan/atau kesimpulan dari para pihak apabila ada.

Baca Juga

Pegawai KPK Gugat Informasi Hasil TWK ke KIP

Hal itu sebagaimana termuat dalam Pasal 27 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

"Sidang ajudikasi bersifat terbuka untuk umum kecuali dalam hal Majelis Komisioner melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dikecualikan," demikian bunyi Pasal 27. (Pon)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Termasuk Risma, KPK Beri Bekal Antikorupsi Masa Pandemi Pada Petinggi Kemensos
Indonesia
Termasuk Risma, KPK Beri Bekal Antikorupsi Masa Pandemi Pada Petinggi Kemensos

Program ini meliputi dua kegiatan utama, yaitu Pembekalan Antikorupsi (Executive Briefing) bagi penyelenggara negara beserta pasangannya dan Diklat Pembangunan Integritas bagi para penyelenggara negara.

Jabar Cari 1.500 Investor Buat Pulihkan Ekonomi
Indonesia
Jabar Cari 1.500 Investor Buat Pulihkan Ekonomi

Pada semester I 2021, Jabar menempati peringkat pertama realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan total Rp 72,46 triliun.

Gerindra Minta Permenaker Atur JHT Cair di Usia 56 Tahun Dicabut!
Indonesia
Gerindra Minta Permenaker Atur JHT Cair di Usia 56 Tahun Dicabut!

Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Ahmad Muzani meminta Menteri Ida mencabut Permenaker 2/2022.

Menteri Bahlil Singgung Penundaan Pemilu, Bagus untuk Investasi
Indonesia
Menteri Bahlil Singgung Penundaan Pemilu, Bagus untuk Investasi

Wacana penundaan Pemilu 2024 disinggung oleh Menteri Investasi Indonesia merangkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Mas Nanan Hingga Mbak Puan Dampingi Ibunya Terima Gelar Profesor Kehormatan
Indonesia
Mas Nanan Hingga Mbak Puan Dampingi Ibunya Terima Gelar Profesor Kehormatan

Sejumlah mantan menteri yang bekerja di era pemerintahan Ibu Megawati turut hadir

Sorong Digoyang 75 Kali Gempa Dangkal
Indonesia
Sorong Digoyang 75 Kali Gempa Dangkal

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ada 8,26 juta orang menderita dan mengungsi akibat bencana alam di Indonesia terhitung sejak 1 Januari sampai 19 Desember 2021.

Hindari Polarisasi, Pemerintah Tak Setuju Usul KPU Durasi Masa Kampanye 4 Bulan
Indonesia
Hindari Polarisasi, Pemerintah Tak Setuju Usul KPU Durasi Masa Kampanye 4 Bulan

Pemerintah tidak setuju dengan usulan KPU terkait masa kampanye Pemilu Serentak 2024 selama 120 hari atau 4 bulan.

96 Persen Pasien COVID-19 Omicron Berhasil Sembuh
Indonesia
96 Persen Pasien COVID-19 Omicron Berhasil Sembuh

689 atau 88 persen orang positif Omicron yang dirawat di rumah sakit sudah sembuh

Komisi A Minta Pemprov DKI Ikuti Aturan Pemberian Hibah
Indonesia
Komisi A Minta Pemprov DKI Ikuti Aturan Pemberian Hibah

"Jadi prosesnya seperti biasa ada lelang fisik, kalau hibah uang ada aturan-aturannya sesuai dengan prosedur,” ucap Nasrullah di Jakarta, Minggu (31/10)

40 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2022
Indonesia
40 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Presiden Jokowi juga dijadwalkan memberikan bantuan