KIP Gelar Sidang Perdana Sengketa Informasi Hasil TWK KPK Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

MerahPutih.com - Komisi Informasi Pusat (KIP) bakal menggelar sidang perdana sengketa informasi publik terkait polemik hasil asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK). Sidang sengketa hasil polemik TWK ini rencananya akan digelar pukul 09.00 WIB.

"Sidang Sengketa Informasi Publik terkait permohonan informasi publik TWK KPK akan di sidangkan di Komisi Informasi Pusat RI pada Senin, 13 September 2021 pukul 09.00 WIB," kata Komisioner KIP, Arif Kuswardono dalam keterangannya, Senin (13/9).

Baca Juga

Soal TWK, KPK Minta Ombudsman dan Komnas HAM Patuhi Putusan MK-MA

Agenda sidang sengketa perdana ini belum menghadirkan saksi-saksi baik dari pihak pelapor dalam hal ini pegawai KPK atau pihak terlapor Pimpinan KPK dan BKN. KIP akan terlebih dahulu memeriksa berkas untuk kemudian dilanjutkan ke persidangan sengketa.

"Belum ada (pemeriksaan saksi-saksi). Baru pemeriksaan awal," ujar Arif.

Arif menjelaskan, pihaknya akan memeriksa kompetensi absolut dan relatif KI untuk menerima dan menyidangkan sengketa pemohon, dalam hal ini pegawai KPK nonaktif.

"Yang diperiksa kompetensi absolut dan relatif, legal standing para pihak dan jangka waktu," kata Arif.

Kantor Komisi Informasi Pusat. Foto: Istimewa

Sebagaimana diketahui, Persidangan sengketa informasi hasil TWK ini, merupakan tindak lanjut dari pelaporan 11 pegawai KPK nonaktif yang menggugat keterbukaan informasi kepada Komisi Informasi Pusat.

Gugatan ini diajukan karena tidak dipenuhinya permintaan informasi atas hasil TWK yang merupakan syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masing-masing pegawai yang mengajukan permohonan informasi dapat memperoleh data data pribadi seperti hasil Tes Wawasan Kebangsaan ini," kata perwakilan pegawai KPK nonaktif, Hotman Tambunan dalam keterangannya, Selasa (10/8).

"Syaratnya adalah memberikan persetujuan tertulis kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Data untuk mengakses informasi dimaksud. Para pegawai KPK teleh mengajukan permohonan melalui mekanisme PPID sesuai dengan undang-undang, namun KPK tetap tidak memberikan informasi hasil TWK," imbuhnya.

Hotman menegaskan, gugatan keterbukaan informasi ini dilakukan, karena para pegawai telah mengajukan permohonan informasi publik terkait hasil TWK, melalui mekanisme PPID KPK, dalam rentang waktu 28 Mei-9 Juni 2021. Melalui mekanisme PPID, para pegawai telah menunggu 10 dan 7 hari kerja untuk mendapatkan jawaban.

Selain itu, telah mengajukan keberatan ke atasan PPID KPK, yakni Sekretaris Jenderal. Hasilnya, respons yang disampaikan oleh KPK dalam rentang waktu 5-6 Agustus 2021, permohonan informasi hasil TWK masing-masing pegawai KPK tidak dapat diberikan. (Pon)

Baca Juga

MK-MA Kompak Soal TWK, Novel Baswedan Cs Tunggu Keputusan Jokowi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Persis Apresiasi Sikap 'Gentle' BNPT Soal Daftar Pesantren Terafiliasi Jaringan Teroris
Indonesia
Dalam 6 Bulan, Wisatawan Asing ke Bali Hanya 43 Kunjungan
Indonesia
Dalam 6 Bulan, Wisatawan Asing ke Bali Hanya 43 Kunjungan

Dalam program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif disiapkan sejumlah pagu anggaran Rp 2,4 triliun dan disalurkan dalam berbagai program.

Kaukus Kalimantan DPR dan DPD Dukung Mahyudin Jadi Kepala Badan Otorita IKN
Indonesia
Kaukus Kalimantan DPR dan DPD Dukung Mahyudin Jadi Kepala Badan Otorita IKN

Dengan pindahnya IKN ke Kalimantan, ini merupakan sebuah bentuk penghormatan

KPK Duga Pegawai BPK Jabar Terima Suap dari Banyak Pihak
Indonesia
KPK Duga Pegawai BPK Jabar Terima Suap dari Banyak Pihak

KPK mendalami dugaan aliran uang dari sejumlah pihak kepada tersangka pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat (Jabar), Hendra Nur Rahmatullah Karwita.

Polda Metro Gelar Vaksinasi di Sentra Kuliner UMKM
Indonesia
Polda Metro Gelar Vaksinasi di Sentra Kuliner UMKM

"Kami mencoba jemput bola melaksanakan vaksinasi di sentra kuliner UMKM," ujar Fadil di Jakarta, Minggu (20/2).

Polisi Selidiki Dugaan Perundungan hingga Pelecehan Seksual di Kantor KPI Pusat
Indonesia
Polisi Selidiki Dugaan Perundungan hingga Pelecehan Seksual di Kantor KPI Pusat

Polisi tengah mengusut kasus dugaan seorang pegawai Komisi Penyiaran Indonesia pusat yang diduga menjadi korban pelecehan seksual dan perundungan pada 2015.

Pemerintah Targetkan Emisi Gas Rumah Kaca Turun 29 Persen pada 2030
Indonesia
Pemerintah Targetkan Emisi Gas Rumah Kaca Turun 29 Persen pada 2030

“Pemerintah telah menetapkan arah kebijakan melalui Pembangunan Rendah Karbon. Dengan menggunakan Nationally Determined Contributions (NDC), Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada tahun 2030,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Senin (25/4).

Ridwan Kamil Bakal Cegat Pemudik Yang Belum Divaksin
Indonesia
Ridwan Kamil Bakal Cegat Pemudik Yang Belum Divaksin

Langkah tersebut merupakan upaya Pemda Provinsi Jawa Barat, untuk menjaga warga yang mudik tetap sehat dan tidak menularkan kepada keluarganya.

Wantimpres Berani Pastikan Perpanjangan Masa Jabatan Jokowi Tak Terjadi
Indonesia
Wantimpres Berani Pastikan Perpanjangan Masa Jabatan Jokowi Tak Terjadi

Perwakilan Badan Eksekutif (BEM) Nusantara menemui Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto, Jumat (8/4).

 Penerimaan Pajak Naik, Cadangan Devisa Cukup Untuk 8,1 Bulan Impor
Indonesia
Penerimaan Pajak Naik, Cadangan Devisa Cukup Untuk 8,1 Bulan Impor

Sektor bisnis diharapkan juga akan ikut pulih. Beberapa sektor penting seperti manufaktur, pertambangan dan perkebunan telah pulih lebih awal.