KIP Gelar Sidang Perdana Sengketa Informasi Hasil TWK KPK Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

MerahPutih.com - Komisi Informasi Pusat (KIP) bakal menggelar sidang perdana sengketa informasi publik terkait polemik hasil asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK). Sidang sengketa hasil polemik TWK ini rencananya akan digelar pukul 09.00 WIB.

"Sidang Sengketa Informasi Publik terkait permohonan informasi publik TWK KPK akan di sidangkan di Komisi Informasi Pusat RI pada Senin, 13 September 2021 pukul 09.00 WIB," kata Komisioner KIP, Arif Kuswardono dalam keterangannya, Senin (13/9).

Baca Juga

Soal TWK, KPK Minta Ombudsman dan Komnas HAM Patuhi Putusan MK-MA

Agenda sidang sengketa perdana ini belum menghadirkan saksi-saksi baik dari pihak pelapor dalam hal ini pegawai KPK atau pihak terlapor Pimpinan KPK dan BKN. KIP akan terlebih dahulu memeriksa berkas untuk kemudian dilanjutkan ke persidangan sengketa.

"Belum ada (pemeriksaan saksi-saksi). Baru pemeriksaan awal," ujar Arif.

Arif menjelaskan, pihaknya akan memeriksa kompetensi absolut dan relatif KI untuk menerima dan menyidangkan sengketa pemohon, dalam hal ini pegawai KPK nonaktif.

"Yang diperiksa kompetensi absolut dan relatif, legal standing para pihak dan jangka waktu," kata Arif.

Kantor Komisi Informasi Pusat. Foto: Istimewa

Sebagaimana diketahui, Persidangan sengketa informasi hasil TWK ini, merupakan tindak lanjut dari pelaporan 11 pegawai KPK nonaktif yang menggugat keterbukaan informasi kepada Komisi Informasi Pusat.

Gugatan ini diajukan karena tidak dipenuhinya permintaan informasi atas hasil TWK yang merupakan syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masing-masing pegawai yang mengajukan permohonan informasi dapat memperoleh data data pribadi seperti hasil Tes Wawasan Kebangsaan ini," kata perwakilan pegawai KPK nonaktif, Hotman Tambunan dalam keterangannya, Selasa (10/8).

"Syaratnya adalah memberikan persetujuan tertulis kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Data untuk mengakses informasi dimaksud. Para pegawai KPK teleh mengajukan permohonan melalui mekanisme PPID sesuai dengan undang-undang, namun KPK tetap tidak memberikan informasi hasil TWK," imbuhnya.

Hotman menegaskan, gugatan keterbukaan informasi ini dilakukan, karena para pegawai telah mengajukan permohonan informasi publik terkait hasil TWK, melalui mekanisme PPID KPK, dalam rentang waktu 28 Mei-9 Juni 2021. Melalui mekanisme PPID, para pegawai telah menunggu 10 dan 7 hari kerja untuk mendapatkan jawaban.

Selain itu, telah mengajukan keberatan ke atasan PPID KPK, yakni Sekretaris Jenderal. Hasilnya, respons yang disampaikan oleh KPK dalam rentang waktu 5-6 Agustus 2021, permohonan informasi hasil TWK masing-masing pegawai KPK tidak dapat diberikan. (Pon)

Baca Juga

MK-MA Kompak Soal TWK, Novel Baswedan Cs Tunggu Keputusan Jokowi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Debat Perdana Gibran Vs Bagyo Berlangsung Dalam 8 Segmen
Dunia
Debat Perdana Gibran Vs Bagyo Berlangsung Dalam 8 Segmen

Debat akan dilaksanakan di The Sunan Hotel Solo, dengan membatasi 50 orang peserta dan menerapkan protokol sangat ketat.

Sekolah Tatap Muka Bisa Dibatalkan Jika Orang Tua Tidak Mengizinkan
Indonesia
Sekolah Tatap Muka Bisa Dibatalkan Jika Orang Tua Tidak Mengizinkan

"Kalau wali murid tidak mengizinkan, maka dimungkinkan anak tersebut sekalipun sekolah dibuka, diperbolehkan untuk tidak itu (tatap muka) dilakukan," terang Riza.

[Hoaks atau Fakta]: WHO Ubah Aturan Pakai Masker Hanya Buat Orang Sakit
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: WHO Ubah Aturan Pakai Masker Hanya Buat Orang Sakit

WHO pun menyatakan dukungannya terhadap pemerintah yang berinisiatif mendorong masyarakatnya untuk mengenakan masker di tengah pandemi Covid-19.

Satgas Tinombala Tembak Mati Dua Anggota Mujahidin Indonesia Timur
Indonesia
Satgas Tinombala Tembak Mati Dua Anggota Mujahidin Indonesia Timur

Aparat gabungan TNI-Polri Satgas Tinombala menembak mati dua orang terduga daftar pencarian orang (DPO) anggota Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Poso.

KPK Indikasikan Edhy Prabowo Bayar Sewa Apartemen Putri Elok Pakai Duit Benur
Indonesia
KPK Indikasikan Edhy Prabowo Bayar Sewa Apartemen Putri Elok Pakai Duit Benur

Uang suap yang berasal dari eksportir benih lobster atau benur.

11 Jenis Obat COVID-19 Mulai Langka, Polda Jateng Lakukan Penyelidikan
Indonesia
11 Jenis Obat COVID-19 Mulai Langka, Polda Jateng Lakukan Penyelidikan

Masyarakat tidak berspekulasi soal penimbunan. Polda Jawa Tengah tidak segan menindak tegas siapapun yang melakukan penimbunan.

32 Ribu Vaksin COVID-19 Didistribusikan di Jakarta Pusat
Indonesia
32 Ribu Vaksin COVID-19 Didistribusikan di Jakarta Pusat

Pendistribusian ini melibatkan aparat TNI-Polri untuk mencegah adanya penggelapan jumlah Vaksin dan ancaman selama divaksinasi.

KPK Periksa Komisaris Rajawali Prama Indonesia Terkait Kasus Bansos
Indonesia
KPK Periksa Komisaris Rajawali Prama Indonesia Terkait Kasus Bansos

Daning akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Sosial Matheus Joko Santoso.

Saksi Akui Aliran Duit dari Juliari Digunakan untuk Pemenangan Pilkada Jagoan PDIP
Indonesia
Saksi Akui Aliran Duit dari Juliari Digunakan untuk Pemenangan Pilkada Jagoan PDIP

Ketua DPC PDIP Kabupaten Kendal, Akhmad Suyuti mengakui menerima uang senilai Rp 508 juta dari kolega separtainya, mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara.

Bareskrim Polri Peringatkan Belasan Akun Medsos karena Sebar Hoaks
Indonesia
Bareskrim Polri Peringatkan Belasan Akun Medsos karena Sebar Hoaks

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri memberikan 12 kali peringatan ke akun media sosial (medsos), yang diduga menyebarkan informasi palsu atau hoaks. Hal itu merupakan bagian dari Virtual Police terkait penanganan kasus UU ITE.