Kini, Indonesia Punya Lembaga Yang Kelola Dana Bencana Erupsi Gunung Merapi. (Foto:BNPB)

MerahPutih.com - Pemerintah meluncurkan pendanaan inovatif berupa dana bersama atau Pooling Fund Bencana (PFB) melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana (Perpres 75/2021) pada 13 Agustus 2021.

Pada tahap awal, PFB memiliki dana kelolaan awal sekitar Rp 7,3 triliun yang tujuannya untuk menutup celah pendanaan atau financing gap dan mempercepat proses penanganan bencana dan akan menambah kapasitas pendanaan bencana pemerintah dari semula hanya terdiri dari dua sumber utama yaitu APBN dan APBD.

Baca Juga:

Cuaca Ekstrem Picu Potensi Bencana Alam di Sejumlah Wilayah Indonesia

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menegaskan, aturan ini merupakan milestone dalam manajemen risiko bencana di Indonesia karena meningkatkan kapasitas pendanaan risiko bencana khususnya mitigasi bencana dan transfer risiko.

"Skema inovatif ini diluncurkan mengingat analisis Bank Dunia pada 2018 menempatkan Indonesia di peringkat ke-12 dari 35 negara yang menghadapi risiko terbesar akibat bencana alam," ujarnya di Jakarta, Senin (24/8)

Selama ini, proses penanganan bencana di Indonesia mengalami kendala anggaran yakni dari hasil kajian Kementerian Keuangan disebutkan rata-rata nilai kerusakan langsung yang dialami dalam 15 tahun terakhir mencapai sekitar Rp20 triliun per tahun.

Di sisi lain, dana cadangan bencana dalam APBN untuk kegiatan tanggap darurat serta hibah rehabilitasi dan rekonstruksi bagi pemda masih di bawah nilai kerusakan yaitu sekitar Rp 5 triliun sampai Rp 10 triliun per tahun sejak 2004.

PFB ini merupakan bagian dari Strategi Pendanaan dan Asuransi Risiko Bencana atau Disaster Risk Financing and Insurance (DRFI) yang memberi peluang pemerintah untuk mengatur strategi pendanaan risiko bencana melalui APBN/APBD.

Selain itu, pemerintah juga berpeluang memindahkan risikonya kepada pihak ketiga melalui pengasuransian aset pemerintah dan masyarakat dan skema pengumpulan dana bisa dari berbagai sumber yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, masyarakat dan mitra pembangunan.

Banjir di Kalimantan. (Foto: BNPB)
Banjir di Kalimantan. (Foto: BNPB)

PFB akan dikelola secara otonom oleh sebuah Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Keuangan sehingga menggunakan prinsip kerja BLU berasaskan praktik bisnis yang sehat termasuk memiliki rencana bisnis anggaran dan standar pelayanan minimal dan dapat melakukan investasi dan akumulasi atas dana yang dihimpun untuk meningkatkan kesiapan pemerintah baik pada tahap prabencana dan darurat bencana maupun pascabencana termasuk transfer risiko.

Selain itu, PFB turut meningkatkan kapasitas pendanaan untuk kegiatan transfer risiko dalam rangka mengurangi kerugian yang ditanggung pemerintah dan masyarakat akibat bencana yang semula didanai oleh APBN dan APBD saja.

Paling tidak, dalam dua sampai tiga tahun ke depan, PFB akan mendanai pembelian premi asuransi seluruh gedung atau bangunan milik Kementerian/Lembaga dan bergotong royong untuk co-financing dengan pemerintah daerah untuk pengasuransian aset daerah sehingga nilai kerusakan akibat bencana alam yang ditanggung pemerintah dapat ditekan. (Asp)

Baca Juga:

Sederet Bencana Alam Terjadi di Indonesia, Pemerintah Fokus Tanggap Darurat

Penulis : Asropih Asropih
Dalam Satu Pekan Indonesia Dilanda 45 Bencana
Berita
Dalam Satu Pekan Indonesia Dilanda 45 Bencana
Berita
4 Kampung di Tangerang Dilanda Banjir
Indonesia
Dalam Satu Pekan Indonesia Dilanda 45 Bencana
Berita
Dalam Satu Pekan Indonesia Dilanda 45 Bencana
Berita
4 Kampung di Tangerang Dilanda Banjir
Indonesia
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kuasa Hukum Ungkap Penyakit Lukas Enembe
Indonesia
Kuasa Hukum Ungkap Penyakit Lukas Enembe

Kuasa Hukum Lukas Enembe, Stefanus Roy Hening menyatakan kliennya sejak empat tahun lalu menderita sejumlah penyakit. Mulai dari penyakit stroke hingga jantung.

Warga Flores Timur Diminta Hindari Bangunan Retak Saat Kembali
Indonesia
Warga Flores Timur Diminta Hindari Bangunan Retak Saat Kembali

BMKG telah berdiskusi dengan pejabat di NTT

Bupati Bogor Ade Yasin Didakwa Suap Tim Pemeriksa BPK Jabar Rp 1,9 Miliar
Indonesia
Bupati Bogor Ade Yasin Didakwa Suap Tim Pemeriksa BPK Jabar Rp 1,9 Miliar

Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin didakwa memberikan suap kepada tim pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Jawa Barat senilai Rp 1,93 miliar untuk meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Ditanya Alasan Jokowi Pilih Jenderal Andika, Begini Jawaban Mensesneg
Indonesia
Ditanya Alasan Jokowi Pilih Jenderal Andika, Begini Jawaban Mensesneg

Pratikno juga berharap DPR segera memroses Surpres terkait usulan calon Panglima TNI

Komisi II Belum Terima Hasil Konsolidasi Kemendagri-KPU Soal Jadwal Pemilu
Indonesia
Komisi II Belum Terima Hasil Konsolidasi Kemendagri-KPU Soal Jadwal Pemilu

Sekarang dibilang pemerintah sepakat, sepakat dengan siapa?

Pemerintah Ubah Syarat Indikator PPKM Level 1 dan 2
Indonesia
Pemerintah Ubah Syarat Indikator PPKM Level 1 dan 2

Selain penetapan vaksin, strategi penanganan pandemi juga disesuaikan

[Hoaks atau Fakta]: NU Gelar Konvensi Capres untuk Pilpres  2024
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: NU Gelar Konvensi Capres untuk Pilpres 2024

Beredar sebuah poster mengenai konvensi calon presiden 2024 dari NU, disebutkan dalam poster 13 nama tokoh NU yang menjadi calon presiden 2024 dari NU, dan disebutkan juga Tim Sembilan PBNU sebagai penyelenggara konvensi tersebut.

Ditanya Maju Cagub DKI, Sahroni: Gua Mimpinya Presiden
Indonesia
Ditanya Maju Cagub DKI, Sahroni: Gua Mimpinya Presiden

Ahmad Sahroni mengaku tak berniat untuk maju menjadi calon gubernur (cagub) dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta.

DPR Minta Pemerintah Jawab Kebingungan Masyarakat soal PCR Syarat Naik Pesawat
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Jawab Kebingungan Masyarakat soal PCR Syarat Naik Pesawat

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah menjawab kebingungan masyarakat terkait Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021. Inmendagri yang mengatur soal PPKM Level 3, 2, dan 1 di Jawa dan Bali itu mewajibkan agar semua penerbangan mewajibkan tes PCR 2x24 jam.

Hakim Ultimatum Politikus Golkar
Indonesia
Hakim Ultimatum Politikus Golkar

Aliza mengaku tidak kenal dengan saksi yang pernah dihadirkan tim Jaksa KPK