Kini, Fasilitas Kesehatan Harus Terhubung Dengan PeduliLindungi Pedulilindungi. (Foto: MP/Ismail)

MerahPutih.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mewajibkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan untuk memasang QR Code. Alat tersebut terintegrasi dengan aplikasi Pedulilindungi di setiap akses pintu masuk dan keluar di lingkungan instansinya.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3933/2021 tentang QR Code Pedulilindungi Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Baca Juga:

Yogyakarta Wajibkan Wisatawan Unduh Aplikasi Sugeng Rawuh Gantikan PeduliLindungi

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Abdul Kadir mengatakan, pemasangan QR Code Pedulilindungi ini untuk mengetahui jumlah pengunjung. Lalu mempermudah pelacakan pegawai dan pengunjung yang datang, serta pendataan situasi COVID-19 di lokasi tersebut.

"Kemenkes terus memperluas pemasangan QR Code di tempat-tempat publik termasuk fasyankes," ujar Abdul Kadir dalam laman resmi Kemenkes, Jumat (5/11).

Langkah ini untuk mempermudah pemeriksaan dan pelacakan setiap pengunjung yang datang.

"Jadi mobilitas mereka terpantau terus, kalau ada yang positif jadi lebih mudah tracingnya," sambungnya.

Kadir menginstruksikan, seluruh manajemen fasyankes segera memasang QR code aplikasi PeduliLindungi yang bisa didapatkan dengan mengajukan permohonan kepada Kemenkes.

Untuk mekanismenya sendiri, kadir menjelaskan pertama, faskes mendaftar melalui laman https://cmsreg.dto.kemkes.go.id dan tunggu hingga mendapatkan verifikasi.Kemudian, manajemen faskes dapat membuat kata sandi aktivasi akun, lalu login di alamat https://cms.pedulilindungi.id.

QR Code PeduliLindungi. (Foto: Antara)
QR Code PeduliLindungi. (Foto: Antara)

Selanjutnya, input detail informasi tempat atau lokasi faskes, kemudian unduh, selanjutnya cetak poster QR code dan letakkan di pintu masuk maupun pintu keluar faskes. Dalam prosesnya, sistem check-in dilakukan dengan memindai QR Code lewat aplikasi PeduliLindungi di handphone atau gawai masing-masing pengunjung.

Apabila pengunjung tidak memiliki gawai maka petugas akan membantu proses verifikasi manual berdasarkan NIK dan nama di situs PeduliLindungi memakai gawai atau komputer yang terkoneksi dengan internet.

"Jadi pengunjung yang tidak memiliki gawai masih bisa masuk ke fasyankes, sepanjang yang bersangkutan memiliki sertifikat vaksinasi COVID-19," katanya.

Baca Juga:

PPKM Jakarta Level 2, Masuk Kantor Harus Pakai Aplikasi PeduliLindungi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dapat Anggaran Rp 2,7 Miliar dari Pemprov DKI, Begini Penjelasan Ketua DPW PSI
Indonesia
Dapat Anggaran Rp 2,7 Miliar dari Pemprov DKI, Begini Penjelasan Ketua DPW PSI

Program Forum International Youth 20 diketuai Michael Victor Sianipar yang merupakan ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Jokowi Sebut Industri Mobil Listrik Muncul Dua Tahun Lagi di Indonesia
Indonesia
Jokowi Sebut Industri Mobil Listrik Muncul Dua Tahun Lagi di Indonesia

Indonesia salah satu negara yang memiliki cadangan bijih nikel terbesar di dunia

1.000 Orang Mengungsi Akibat Kericuhan di Yahukimo
Indonesia
1.000 Orang Mengungsi Akibat Kericuhan di Yahukimo

"Masyarakat yang mengamankan diri di Polres Yahukimo di perkirakan kurang lebih seribu orang yang terdiri dari orang dewasa dan anak-anak," kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Musthofa Kamal kepada wartawan, Senin (4/10).

Pengunjung Pasar Tanah Abang Membludak, Pemprov DKI Terjunkan Satgas COVID-19
Indonesia
Pengunjung Pasar Tanah Abang Membludak, Pemprov DKI Terjunkan Satgas COVID-19

"Kita akan menempatkan satgas COVID-19 untuk mengatur pengunjung dan menertibkan pelanggar protokol kesehatan. Intinya, setiap pengunjung dilarang memasuki area pasar jika tidak mengenakan masker," ujar Marullah.

Bareskrim Bongkar Sindikat Penipuan Obligasi Dragon Rugikan Ratusan Korban
Indonesia
Bareskrim Bongkar Sindikat Penipuan Obligasi Dragon Rugikan Ratusan Korban

Bareskrim Polri menangkap tersangka berinisial AM dan JM terkait kasus dugaan tindak pidana penipuan investasi, penggelapan mata uang, serta pencucian uang sebesar Rp 36 miliar.

Pakar Hukum Paparkan Tiga Cara Perjuangkan Presidential Threshold 0 Persen
Indonesia
Pakar Hukum Paparkan Tiga Cara Perjuangkan Presidential Threshold 0 Persen

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, memaparkan tiga cara untuk memperjuangkan Presidential Threshold 0 persen.

Azis Syamsuddin Bungkam Ditanya Soal Punya 'Orang Dalam' di KPK
Indonesia
Azis Syamsuddin Bungkam Ditanya Soal Punya 'Orang Dalam' di KPK

Perkembangannya nanti disampaikan lebuh lanjut

Pengelola Monas Belum Terima Surat Permohonan Izin Reuni 212
Indonesia
Pengelola Monas Belum Terima Surat Permohonan Izin Reuni 212

Pengelola Monumen Nasional (Monas) mengaku belum menerima surat permohonan izin penggunaan lokasi bersejarah tersebut untuk kegiatan Reuni 212.

Banding Ditolak, Menantu Rizieq Tetap Divonis 1 Tahun Penjara di Kasus RS UMMI
Indonesia
Banding Ditolak, Menantu Rizieq Tetap Divonis 1 Tahun Penjara di Kasus RS UMMI

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak permohonan banding menantu Rizieq Shihab, Habib Hanif Alatas. Dengan demikian, ia tetap divonis 1 tahun terkait kasus swab RS Ummi Bogor.

Setengah Juta Warga Medan Belum Dilindungi BPJS Kesehatan
Indonesia
Setengah Juta Warga Medan Belum Dilindungi BPJS Kesehatan

Pemkot Medan,saat ini tengah memilah warga yang seharusnya menjadi tanggung jawab si pemberi kerja dan mereka yang tidak mampu akibat berpenghasilan tidak tetap harus mendapat jaminan kesehatan oleh pemerintah daerah.