Kini, DPR Bagikan Draf RUU Lewat Email Saat Paripurna Rapat paripuna DPR. (Foto: dpr.go.id).

MerahPutih.com - Sekretariat Jenderal DPR RI tidak lagi harus mencetak draf undang-undang (UU) dalam bentuk kopi cetak (hardcopy). Pengiriman draf undang-undang di parlemen memakai mekanisme e-parlemen.

"Parlemen sudah menerapkan mekanisme e-parlemen yang kami kirim berdasarkan kepada kelompok-kelompok fraksi dan fraksi-fraksi," kata Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin di Jakarta, Selasa (13/10).

Azis mengatakan, apabila anggota Dewan tetap ingin bentuk cetak, dikirim kepada mereka. Hal ini dapat menggunakan mekanisme lainnya di dalam Tata Tertib DPR RI Pasal 168.

Baca Juga:

Kerusuhan di Jakarta akibat Hasutan Sejumlah Aktivis

Berdasarkan Pasal 168 Tata Tertib DPR RI, anggota boleh mengakses langsung kepada Sekretariat Jenderal DPR RI untuk meminta draf kopi cetaknya (hardcopy) secara detail.

Menurut Azis, mekanisme e-parlemen itu telah diluncurkan DPR RI beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 8 Oktober 2020.

"Tepatnya tanggal 8, itu sudah meluncurkan e-Parlemen," kata Azis.

Dengan peluncuran itu, menurut dia, tidak ada lagi keharusan setiap anggota mendapatkan kopi cetak draf perundang-undangan, tetapi akan dikirim melalui e-mail.

Paripurna
Paripurna DPR. (Foto: Tangkapan Layar).

"Semuanya dikirim melalui e-mail, ke setiap (alamat) e-mail anggota untuk anggota itu mengunduh atau mencetaknya secara pribadi di ruang masing-masing. Bila tetap tidak mau, bisa minta ke Gedung Kesekjenan, lantai 2," kata Azis.

Sebelumnya dalam rapat paripurna pengesahan UU Cipta Kerja, anggora DPR tidak memegang draf atau dibagikann draf UU yang disahkan. Sampai akhirnya, beredar berbagai versi draf dengan jumlah halaman berbeda-beda di publik.

Baca Juga:

Ini Penjelasan DPR Soal Adanya Sejumlah Versi Draf UU Ciptaker

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Tunda Peresmian Tol Manado-Bitung
Indonesia
Jokowi Tunda Peresmian Tol Manado-Bitung

Jalan Tol Mabit dibangun dalam dua seksi, yaitu Ring Road Manado-Sukur-Airmadidi hingga Kauditan (21 Km) dikerjakan oleh Kementerian PUPR dan untuk Seksi 2 Airmadidi - Bitung (25 Km), dikerjakan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Jasa Marga Manado Bitung.

[HOAKS atau FAKTA]: Luhut Perintahkan TNI-Polri Tangkap Pemda Tutup Bandara
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Luhut Perintahkan TNI-Polri Tangkap Pemda Tutup Bandara

Lalu, apa benar Luhut memerintahkan aparat tangkap pemda yang tutup bandara selama corona?

Defisit Melebar, Utang Indonesia Tambah Bengkak
Indonesia
Defisit Melebar, Utang Indonesia Tambah Bengkak

Pemerintah telah melakukan kebijakan relaksasi defisit anggaran di atas batas 3 persen untuk memenuhi kebutuhan belanja dan pembiayaan.

Tilep Duit Nasabah Atlet E-Sport Puluhan Miliar, Kepala Bank Jadi Tersangka
Indonesia
Tilep Duit Nasabah Atlet E-Sport Puluhan Miliar, Kepala Bank Jadi Tersangka

Bareskrim Polri memproses oknum kepala cabang Bank M, Cipulir sebagai tesangka kasus hilangnya dana nasabah atlet e-sport Winda D Lanuardi atau Winda Earl.

Ajukan PK, Fredrich Yunadi Akan Bawa Bukti Baru Kasus Perintangan Penyidikan Korupsi E-KTP
Indonesia
Ajukan PK, Fredrich Yunadi Akan Bawa Bukti Baru Kasus Perintangan Penyidikan Korupsi E-KTP

Terpidana kasus merintangi penyidikan korupsi e-KTP Frerich Yunadi mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).

Pembawa Bendera Merah Putih Saat Demo STM Yakin Divonis Bebas
Indonesia
Pembawa Bendera Merah Putih Saat Demo STM Yakin Divonis Bebas

JPU menilai Lutfi terbukti melanggar Pasal 218 KUHP

Strategi Sektor Sumber Daya Energi Hadapi Pandemi COVID-19 Berkepanjangan
Indonesia
Strategi Sektor Sumber Daya Energi Hadapi Pandemi COVID-19 Berkepanjangan

Kementerian ESDM melihat ada gejala penurunan harga komoditas mineral dan batu bara.

Puluhan Mahasiswa Nekat Terobos Barikade Buruh Kepung DPR
Indonesia
Puluhan Mahasiswa Nekat Terobos Barikade Buruh Kepung DPR

WNI eks simpatisan ISIS itu tidak pernah berkomunikasi dengan pemerintah

Persekusi Banser Masih Didalami, DPO yang Viral di Medsos Hoaks
Indonesia
Gubernur Papua Lukas Enembe Dievakuasi ke Jakarta, Ada Apa?
Indonesia
Gubernur Papua Lukas Enembe Dievakuasi ke Jakarta, Ada Apa?

Ia dibawa menggunakan pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan PK-LWB.