Kini, Beli Minyak Goreng Curah Wajib Pakai KTP Distribusi minyak goreng curah di Kediri, Jawa Timur. ANTARA Jatim/ HO-Kominfo Kota Kediri

MerahPutih.com - Pemerintah kembali mengatur proses pembelian minyak goreng curah di pasar. Kini, para pembeli wajib menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Distribusi pasar juga akan menggunakan sistem pembelian yang berbasis KTP,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Jumat (20/5).

Baca Juga

Aturan Ekspor Dibuka, Airlangga Jamin Ketersediaan Minyak Goreng dalam Negeri

Ia mengatakan kebijakan ini sengaja diterapkan agar penyaluran minyak goreng curah sesuai kuota dan tepat sasaran.

Airlangga memastikan ketersediaan bahan baku minyak goreng meskipun kebijakan larangan sementara ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng dicabut.

Ketua Umum Partai Golkar ini juga menegaskan pemerintah akan terus memantau pasokan dan pendistribusian minyak goreng sehingga target pembelian bisa tepat sasaran.

“Ketersediaan pasokan akan terus dimonitor melalui aplikasi digital yang ada di Kementerian Perindustrian atau sering disebut dengan sistem SIMIRAH,” tuturnya.

Baca Juga

Jokowi Kembali Izinkan Ekspor Minyak Goreng

Adapun untuk menjamin ketersediaan volume bahan baku minyak goreng, pemerintah akan menerbitkan kembali pengaturan pasokan dan pengendalian harga yang secara teknis akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Perdagangan.

Sedangkan untuk menjamin pembelian TBS dari petani dengan harga yang wajar akan ditetapkan peraturan yang melibatkan pemerintah daerah.

“Dan tentunya bagi para perusahaan ini diharap agar bisa membeli CPO ataupun perusahaan CPO membeli TBS dari petani pada tingkat harga yang wajar,” pungkasnya. (Asp)

Baca Juga

Larangan Ekspor Minyak Goreng Dicabut, Kebijakan DMO Harus Diperbaiki

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Seniman-Budayawan Dinilai Perlu Dapat Bantuan Khusus Saat PPKM
Indonesia
Seniman-Budayawan Dinilai Perlu Dapat Bantuan Khusus Saat PPKM

LaNyalla meminta pemerintah mengalokasikan bantuan khusus bagi para seniman dan budayawan

Polisi Duga Masih Ada Tersangka Lain dalam Kasus Holywings
Indonesia
Polisi Duga Masih Ada Tersangka Lain dalam Kasus Holywings

Polres Metro Jakarta Selatan telah menetapkan enam orang tersangka terkait kasus promosi minuman gratis beralkohol Holywings.

 Menteri Calonkan Diri Jadi Capres Diminta Mundur
Indonesia
Menteri Calonkan Diri Jadi Capres Diminta Mundur

Agar ritme kerja kabinet Jokowi Maruf tidak terganggu dengan manuver menteri yang akan maju sebagai capres

Pendaftaran UTBK-SBMPTN Dibuka hingga 15 April, Berikut Persyaratannya
Indonesia
Pendaftaran UTBK-SBMPTN Dibuka hingga 15 April, Berikut Persyaratannya

Pendaftaran UTBK-SBMPTN 2022 dibuka sebulan penuh hingga Jumat (15/4) mendatang. UTBK merupakan syarat utama untuk mengikuti SBMPTN. Selain itu, UTBK juga menjadi salah satu syarat penilaian SMUP Jalur Mandiri Unpad.

Selama PPKM Darurat, Jalur Pendakian Gunung Gede Pangrango Ditutup
Indonesia
Selama PPKM Darurat, Jalur Pendakian Gunung Gede Pangrango Ditutup

Selama pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, pendakian ke Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ditutup sementara hingga 20 Juli mendatang.

Hadiri Apel Kesiapan Pemilu, Wagub DKI Pesan Warga Tolak Praktik Politik Uang
Indonesia
Hadiri Apel Kesiapan Pemilu, Wagub DKI Pesan Warga Tolak Praktik Politik Uang

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menggelar apel Siaga Kesiapan Pengawas Pemilu di Tebet Eco Park, Jakarta Selatan, Senin (23/5) pagi.

Jokowi Minta Pancasila Diimplementasikan dalam Sistem Tata Kelola Pemerintahan
Indonesia
Jokowi Minta Pancasila Diimplementasikan dalam Sistem Tata Kelola Pemerintahan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Inspektur dan memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar pada hari ini Rabu, 1 Juni 2022.

Naikkan UMP Jateng 2022, Ganjar: Perusahaan Wajib Ikuti Aturan
Indonesia
Naikkan UMP Jateng 2022, Ganjar: Perusahaan Wajib Ikuti Aturan

Melalui SK tersebut, Ganjar menegaskan bahwa perusahaan wajib memberikan upah di atas UMP kepada pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih.

Presidensi G20 Indonesia, Pemerintah Tetapkan Tiga Prioritas Nasional
Indonesia
Presidensi G20 Indonesia, Pemerintah Tetapkan Tiga Prioritas Nasional

“Untuk Presidensi G20 Indonesia, Pemerintah telah menetapkan tiga prioritas nasional," kata Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (19/2).

Pemprov DKI Buka 434 Formasi CPNS, Cek Syarat dan Jadwal Seleksinya
Indonesia
Pemprov DKI Buka 434 Formasi CPNS, Cek Syarat dan Jadwal Seleksinya

Pemprov DKI Jakarta membuka pendaftaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2021. Kebutuhan formasi yang dialokasikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebanyak 434 formasi.