Kini, Anak Berurusan Hukum Dilarang Bersihkan WC, Digunduli sampai Pijat Penyidik Lapas Anak. (Foto: Dirjen Pas)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2021. Isinya terkait perlindungan khusus bagi anak yang berurusan dengan hukum.

Dalam PP itu, Pasal 7 Ayat (1) disebutkan perlindungan yang harus diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum:

Baca Juga:

Polisi Dalami Laporan Ayu Ting-Ting Terkait Kasus Dugaan Penghinaan Anaknya

a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.

b. Pemisahan dari orang dewasa.

c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.

d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional.

e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajat.

f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup.

g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

h. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak dan sidang yang tertutup untuk umum.

i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.

j. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.

k. Pemberian advokasi sosial.

l. Pemberian kehidupan pribadi.

m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas.

n. Pemberian pendidikan.

o. Pemberian pelayanan kesehatan.

p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lapas anak
Lapas.

PP yang diteken Presiden Jokowi pada 10 Agustus lalu menekan pada Pasal 7 Ayat (1) huruf e terkait pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajat.

Penjelasan Pasal 7 Ayat (1) huruf e yang dimaksud dengan pembebasan dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajat antara lain:

a. Disuruh membuka baju dan lari berkeliling;

b. Digunduli rambutnya;

c. Diborgol;

d. Disuruh membersihkan WC;

e. Disuruh memijat penyidik.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menjelaskan polisi akan mengikuti perintah dalam PP tersebut. Termasuk hal-hal yang dilarang Presiden Jokowi seperti memijat penyidik hingga diborgol.

"Ini hal-hal yang terdapat dalam PP tersebut, dan tentunya dalam penanganan tindak pidana yang melibatkan anak-anak, maka Polri harus menerapkan atau melaksanakan PP tersebut," papar Rusdi.(Knu)

Baca Juga:

Pemerintah Diminta Selesaikan Skema Anggaran Perlindungan Anak Terdampak COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Piala Presiden 2022 Dibuka dan Dimulai Hari Ini di Solo
Indonesia
Piala Presiden 2022 Dibuka dan Dimulai Hari Ini di Solo

Polres Kota Surakarta menyiapkan 850 personel gabungan untuk mengamankan turnamen sepak bola Piala Presiden 2022 yang digelar di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah.

Prabowo, Ganjar dan Anies Dominasi Elektabilitas Survei Pilpres
Indonesia
Prabowo, Ganjar dan Anies Dominasi Elektabilitas Survei Pilpres

Elektabilitas itu didapatkan setelah para responden diberikan pertanyaan 'jika pemilu diselenggarakan pada saat survei dilakukan, siapa yang akan dipilih.

Pemilihan Ketum PBNU akan Digelar Tertutup
Indonesia
Pemilihan Ketum PBNU akan Digelar Tertutup

"Adapun sidang tata tertib, laporan pertanggungjawaban, dan sidang pemilihan pucuk pemimpin NU digelar secara tertutup karena internal organisasi," kata Ketua Panitia Pelaksana Muktamar Ke-34 NU, Imam Aziz dalam keterangannya di Lampung (23/12).

Tarif Integrasi Rp 10 Ribu, Dishub DKI Harap Masyarakat Beralih ke Transportasi Umum
Indonesia
Tarif Integrasi Rp 10 Ribu, Dishub DKI Harap Masyarakat Beralih ke Transportasi Umum

Komisi B DPRD DKI telah menyetujui permohonan Gubernur Anies Baswedan terkait paket tarif integrasi untuk angkutan umum Jakarta sebesar Rp 10 ribu.

Jokowi Dipastikan Tidak Hadir di Acara Pembukaan Tahapan Pemilu 2024
Indonesia
Jokowi Dipastikan Tidak Hadir di Acara Pembukaan Tahapan Pemilu 2024

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipastikan tidak bisa menghadiri acara Pembukaan Tahapan Pemilu Serentak 2024. Acara tersebut akan digelar di Kantor KPU, Jakarta, hari ini (14/6), pada pukul 19.00 WIB.

Ledakan Bom Ikan Cimanggu Hancurkan 7 Rumah Warga
Indonesia
Ledakan Bom Ikan Cimanggu Hancurkan 7 Rumah Warga

Sumber ledakan bom berasal dari rumah UL yang dikenal warga berprofesi sebagai buruh tani.

Ketua DPD Ungkap Hilangnya Pancasila sebagai Norma Fundamental
Indonesia
Ketua DPD Ungkap Hilangnya Pancasila sebagai Norma Fundamental

Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti melakukan sosialisasi empat pilar kebangsaan, Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika kepada jajaran civitas akademika Universitas Islam Jember.

Ratusan Ribu Konten Hoaks Diblokir Selama 2021
Indonesia
Ratusan Ribu Konten Hoaks Diblokir Selama 2021

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memblokir ratusan konten hoaks di media sosial selama 2021.

Eks Mentan Amran Sulaiman Mangkir dari Panggilan KPK
Indonesia
Eks Mentan Amran Sulaiman Mangkir dari Panggilan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) batal memeriksa mantan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman.

KPK Pastikan Usut Dugaan Aliran Suap Rahmat Effendi, Termasuk ke Partai Golkar
Indonesia
KPK Pastikan Usut Dugaan Aliran Suap Rahmat Effendi, Termasuk ke Partai Golkar

Komisi Pemberantasam Korupsi (KPK) memastikan akan mengusut dugaan aliran uang suap yang diterima Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.