Kini, 4 Dokumen Tidak Perlu Pakai Materai Bea Materai. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan dari Pengenaan Bea Meterai. Dalam aturan anyar ini, pemerintah membebaskan empat dokumen dari pengenaan bea materai.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor mengatakan, peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembebasan bea materai.

Baca Juga:

Materai Elektronik Resmi Diluncurkan, Keamanan Data Harus Jadi Prioritas

"Peraturan Pemerintah ini disusun sedemikian rupa untuk memberi kepastian hukum sehingga pihak yang dituju dapat memanfaatkan fasilitas pembebasan dari pengenaan bea meterai," kata Neilmaldrin di Jakarta, Rabu (27/1).

Adapun dokumen yang dibebaskan dari pengenaan bea materai antara lain dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka percepatan proses penanganan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi suatu daerah akibat bencana alam yang telah mendapat status keadaan darurat. Fasilitas pembebasan diberikan sesuai jangka waktu pelaksanaan program pemerintah untuk penanggulangan bencana alam.

Kemudian, dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat keagamaan atau sosial non-komersial.

Selanjutnya, dokumen yang dibebaskan dari pengenaan bea materai adalah dokumen yang diperlukan dalam rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah dan/atau kebijakan lembaga yang berwenang di bidang moneter atau jasa keuangan.

Dokumen tersebut antara lain, dokumen terkait transaksi surat berharga yang dilakukan di pasar perdana berupa formulir konfirmasi transaksi surat berharga di pasar perdana berupa penjatahan efek dengan nilai paling banyak Rp 5 juta, formulir konfirmasi transaksi surat berharga di pasar perdana dengan nilai paling banyak Rp 10 juta, dan transaksi surat berharga yang dilakukan melalui penyelenggara pasar alternatif dengan nilai paling banyak Rp 5 juta.

Baca Juga:

Mengenal Materai, Penanda Pengesahan Dokumen

Kemudian, dokumen konfirmasi transaksi surat berharga berupa pembelian (subscription) dan/atau penjualan kembali (redemption) unit penyertaan produk investasi berbentuk kontrak investasi kolektif dengan nilai paling banyak Rp10 juta dan dokumen transaksi surat berharga yang dilakukan melalui layanan urun dana dengan nilai paling banyak Rp 5 juta.

Terakhir, dokumen yang dibebaskan dari pengenaan bea materai berupa dokumen terkait pelaksanaan Perjanjian Internasional yang telah mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perjanjian Internasional atau berdasarkan asas timbal balik.

Dokumen yang dimaksud, kata ia, merupakan dokumen yang Terutang Bea Meterai oleh Organisasi Internasional serta Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional dan Perwakilan Negara Asing serta Pejabat Perwakilan Negara Asing yang oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan disebut tidak termasuk subjek pajak. (Knu)

Baca Juga:

Tidak Pakai Materai, Ratusan Pendaftar CPNS di Buleleng Tidak Lolos Administrasi

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Arteria Dahlan Maafkan Perempuan "Anak Jenderal" yang Memaki Ibunya
Indonesia
Arteria Dahlan Maafkan Perempuan "Anak Jenderal" yang Memaki Ibunya

Perempuan bernana Anggiat Pasaribu itu dikabarkan telah meminta maaf kepada Arteria dan ibundanya atas pertikaian yang terjadi pada Minggu (22/11) itu.

5.070 Orang Terinfeksi COVID-19 Dalam Sehari
Indonesia
5.070 Orang Terinfeksi COVID-19 Dalam Sehari

Penambahan kasus harian COVID-19 terus terjadi. Indonesia mencatat sebanyak 5.070 kasus baru COVID-19, Selasa (30/8).

Ditemukan Klaster di Lima Sekolah, UNS Pastikan Kuliah Tatap Muka Tetap Jalan
Indonesia
Ditemukan Klaster di Lima Sekolah, UNS Pastikan Kuliah Tatap Muka Tetap Jalan

Satgas COVID-19 Solo mencatat adanya temuan klaster pembelajaran tatap muka (PTM) di lima sekolah.

Kejagung Beberkan Capaian PNBP 2021 Sebesar Rp 714 Miliar
Indonesia
Kejagung Beberkan Capaian PNBP 2021 Sebesar Rp 714 Miliar

Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Tahun 2021 dari tindak pidana korupsi yang ditangani kejaksaan sudah melampaui target.

Hari Pahlawan, Jokowi Tabur Bunga di Makam BJ Habibie Sampai Ani Yudhoyono
Indonesia
Hari Pahlawan, Jokowi Tabur Bunga di Makam BJ Habibie Sampai Ani Yudhoyono

Para peserta upacara kemudian mengenang pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, dengan ditandai bunyi sirene. Setelah itu, Presiden memimpin prosesi mengheningkan cipta.

Wagub DKI Ajak Warga Olahraga Cegah Osteoporosis
Indonesia
Wagub DKI Ajak Warga Olahraga Cegah Osteoporosis

Pemerintah DKI Jakarta mencanangkan 'Gerakan DKI Jakarta Melawan Osteoporosis'. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam rangka mengampanyekan dan mengantisipasi gejala osteoporosis atau pengeroposan tulang yang bisa dialami masyarakat ibu kota.

PDIP Sebut Pemerintah-DPR Punya Banyak Waktu Perbaiki UU Cipta Kerja
Indonesia
PDIP Sebut Pemerintah-DPR Punya Banyak Waktu Perbaiki UU Cipta Kerja

uu cipta kerja, revisi uu cipta kerja, judicial review uu cipta kerja, mahkamah konstitusi, omnibus law

Libur Nataru Usai, Syarat Anak Naik KA Kembali Diperlonggar
Indonesia
Libur Nataru Usai, Syarat Anak Naik KA Kembali Diperlonggar

Penumpang di atas usia 12 tahun vaksin mininal dosis pertama atau menunjukkan surat keterangan sakit dari dokter. Kemudian menunjukkan hasil negatif Rapid Test Antigen yang berlaku 1x24 jam.

Tiga Temuan Komnas HAM di Balik Pembunuhan Brigadir J
Indonesia
Tiga Temuan Komnas HAM di Balik Pembunuhan Brigadir J

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyerahkan hasil investigasi kasus meninggalnya Brigadir J kepada Tim Khusus (Timsus) Polri.

Tiba di Indonesia, Presiden Jerman Jajaki Perluasan Kerja Sama Industri Digital
Indonesia
Tiba di Indonesia, Presiden Jerman Jajaki Perluasan Kerja Sama Industri Digital

Presiden Jerman Steinmeier memiliki sejumlah agenda di Indonesia selain bertemu dengan Presiden Jokowi