Kinerja Penanganan COVID-19 di Jatim Disorot Wapres Wakil Presiden Ma'ruf Amin. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur diperintahkan melakukan upaya tambahan agar pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di daerah tersebut lebih baik.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyorti kinerja penanganan COVID-19 di Jatim, karena laju kasus positif atau positivity rate di daerah tersebut masih sangat jauh lebih tinggi dari standar yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organisation (WHO).

"Jumlah testing di Provinsi Jatim memang sudah di atas standar WHO, tetapi positivity rate-nya di Jatim masih sangat jauh di atas standar WHO," ujar Wapres di Jakarta, Rabu (21/2).

Baca Juga:

PPKM Darurat Diperpanjang, Kapolri Minta Penyaluran Bansos Dipercepat

WHO menetapkan ambang batas minimal laju kasus positif sebesar kurang dari lima persen, sedangkan positivity rate di Jatim berada di angka 39,4 persen. Kondisi ini, jauh dari aturan WHO yakni lima persen.

Wapres mengatakan capaian penurunan mobilitas di sektor rekreasi di Jawa Timur, belum terwujud dengan maksimal.

"Soal pelaksanaan PPKM Darurat, saya sangat mengerti sekali kesulitan di Jatim," katanya.

Ma’ruf Amin mengatakan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia memerlukan ekstra kerja keras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Saya ingin mendorong dan memfasilitasi agar koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat terlaksana dengan lebih baik lagi. Saya sangat mengetahui bahwa semua pihak telah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya," jelas Wapres.

Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim. (Foto: Antara)
Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim. (Foto: Antara)

Sementara itu, terkait pelaksanaan vaksinasi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan dosis vaksin dari pusat telah didistribusikan ke masing-masing kabupaten dan kota.

Khofifah juga mengatakan perlu ada sosialisasi lebih luas kepada seluruh jajaran pemkab dan pemkot agar stok vaksin yang sudah ada segera diberikan kepada masyarakat.

"Memang, izin Pak Wapres, perlu ada sosialisasi kembali sesuai arah Presiden bahwa jangan menunggu dosis kedua (tetapi) habiskan, habiskan (stok dosis yang ada)," ujarnya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Para Uskup Gereja Katolik Nyatakan Dukungan Perpanjangan PPKM Darurat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Inspeksi di Rutan Solo, Kemenkumham Minta Tingkatkan Kualitas Pelayanan
Indonesia
Inspeksi di Rutan Solo, Kemenkumham Minta Tingkatkan Kualitas Pelayanan

Rumah Tahanan Kelas 1 Surakarta menjadi salah satu rutan yang masuk predikat penilaian baik dengan angka 82,86 dalam hal pelayanan.

Industri Hotel Mulai Pulih
Indonesia
Industri Hotel Mulai Pulih

Sejak pelonggaran PPKM oleh pemerintah pada November lalu, yang membuat kegiatan hotel dan restoran bisa kembali beroperasi 100 persen.

Gelombang Arus Balik Mudik Dari Stasiun Daop 6 Yogya-Solo Masih Tinggi
Indonesia
Gelombang Arus Balik Mudik Dari Stasiun Daop 6 Yogya-Solo Masih Tinggi

Daop 6 mengoperasikan delapan perjalanan kereta tambahan dan total 19 perjalanan kereta reguler selama masa mudik dan balik Lebaran tahun ini.

Ketua DPR Minta Pemerintah Buktikan Layanan PeduliLindungi Tak Langgar Privasi
Indonesia
Ketua DPR Minta Pemerintah Buktikan Layanan PeduliLindungi Tak Langgar Privasi

“Kami berharap Pemerintah bisa memberikan bukti konkret lewat metode yang paling mudah dipahami untuk memastikan layanan PeduliLindungi tidak melanggar privasi dan aman digunakan oleh masyarakat,” kata Puan, Senin (18/4).

KPK Kawal Evaluasi Izin Usaha Perkebunan Sawit di Papua Barat
Indonesia
KPK Kawal Evaluasi Izin Usaha Perkebunan Sawit di Papua Barat

Evaluasi ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan koordinasi dan supervisi Sektor Perkebunan Kelapa Sawit di Papua Barat yang sudah dilakukan sejak Februari 2021.

Kasus Pidana Perbankan Dirut Bosowa Corporindo di Bareskrim Berujung Damai
Indonesia
Kasus Pidana Perbankan Dirut Bosowa Corporindo di Bareskrim Berujung Damai

Bareskrim Polri menjelaskan alasan penerbitkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) tindak pidana perbankan dengan tersangka Direktur Utama PT Bosowa Corporindo Sadikin Aksa.

KPK Tahan Bupati Langkat
Indonesia
KPK Tahan Bupati Langkat

Terbit Rencana ditahan KPK usai diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek infrastuktur di Pemkab Langkat.

Seluruh DPD Gerindra Bulat Dukung Prabowo Jadi Capres 2024
Indonesia
Seluruh DPD Gerindra Bulat Dukung Prabowo Jadi Capres 2024

Seluruh DPD Partai Gerindra telah mendeklarasikan Prabowo Subianto untuk maju lagi sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2024.

Tsamara Amany Mundur dari PSI
Indonesia
Tsamara Amany Mundur dari PSI

"Per hari ini saya memutuskan diri sebagai pengurus dan kader PSI. Keputusan ini saya ambil berdasarkan pertimbangan pribadi, saya merasa menemukan perjalanan baru di luar partai politik," ujar Tsamara.

Wacanakan Hukum Mati Koruptor, Jaksa Agung Dinilai Alihkan Isu Ganda Riwayat Pendidikan
Indonesia
Wacanakan Hukum Mati Koruptor, Jaksa Agung Dinilai Alihkan Isu Ganda Riwayat Pendidikan

Ferdinand mendesak agar Jaksa Agung menjelaskan secara terbuka kepada publik terkait dugaan identitas ganda hingga latar belakang akademiknya.