Kinerja DPR Dinilai Buruk dalam Awasi Penanganan COVID-19 DPR RI. (Foto: Merahputih.com)

MerahPutih.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai kinerja parlemen dalam pengawasan COVID-19 sangat buruk.

Peneliti Formappi M Djadijono menyebut, kinerja Tim Pengawas Penanganan COVID-19 yang dibentuk DPR tidak tampak saat penanganan pandemi.

"Tim Pengawas Penanganan COVID-19 juga tidak tampak kinerjanya ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tanpa menaati protokol kesehatan," kata Djadijono dalam diskusi secara daring, Kamis (7/1).

Baca Juga:

DPR Kritik Rencana Hilangnya Lowongan CPNS Guru

Djadijono mengungkapkan, Timwas COVID-19 ini dibentuk DPR pada 9 April 2020 untuk mengawasi kebijakan pemerintah.

Selain itu, DPR juga membentuk Satgas COVID-19 untuk memberikan bantuan ke masyarakat yang terdampak pandemi.

Dia menilai, hingga masa sidang II periode 2020-2021, tidak ada hasil kinerja dari timwas tersebut.

"Ternyata yang kami telusuri masa sidang II ini sama sekali tidak ada kegiatan yang dilakukan," ujarnya.

Djadijono mengatakan, Timwas COVID-19 sempat menggelar rapat dengan Kementerian Sosial pada masa sidang I terkait penanganan pandemi.

Ilustrasi - Gedung Nusantara I DPR RI, Selasa (29/9/2020). ANTARA
Ilustrasi - Gedung Nusantara I DPR RI, Selasa (29/9/2020). ANTARA

Selain itu, DPR juga dinilai nihil prestasi di bidang legislasi. Sebagai catatan dan refleksi selama 2020, DPR hanya berhasil menyelesaikan pembahasan 3 RUU prolegnas dan 10 RUU kumulatif terbuka.

"Sehingga DPR perlu memperbaiki kinerja legislasinya," tuturnya.

Sementara pada fungsi anggaran, DPR juga tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Jika dibandingkan dengan masa sidang I, hanya ada 3 komisi dengan 11 kementerian dan lembaga yang melakukan pengawasan anggaran.

Lalu, ia menyebut, tidak ada yang mengkritik padahal oleh Ketua DPR atau oleh putusan Badan Musyawarah akan melakukan pembahasan terhadap serapan anggaran tutup tahun.

"Ini mestinya merupakan kesempatan baik DPR untuk mencermati serapan anggaran," tuturnya.

Baca Juga:

DPR Minta BPOM Informasikan Status EUA Vaksin Sinovac

Djadijono juga menyebut DPR kurang memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, hingga kebijakan-kebijakan pemerintah. DPR dinilai tidak peduli dan bahkan tidak tegas.

Namun, lanjut dia, DPR malah sigap menyelesaikan tugasnya ketika diminta melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon pejabat publik.

"Ini menimbulkan tanda tanya dan dugaan jangan-jangan ada 'udang di balik batu'. Sementara untuk mengawasi lamban dan kinerja di legislasi juga enggak memuaskan," pungkasnya. (Knu)

Baca Juga:

Harga Kedelai Meroket, DPR Kritik Kementan

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penyidik Polda Jabar Periksa Rizieq di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya
Indonesia
Penyidik Polda Jabar Periksa Rizieq di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya

Rizieq ditahan di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya

Ribuan Orang Daftar Jadi Relawan Bantu Pemkot Surabaya Lawan COVID-19
Indonesia
Ribuan Orang Daftar Jadi Relawan Bantu Pemkot Surabaya Lawan COVID-19

Untuk bidang kedaruratan, memang dipilih dari para relawan yang memiliki latar belakang medis

Wejangan Akbar Tanjung Agar Golkar Menang Pemilu 2024
Indonesia
Wejangan Akbar Tanjung Agar Golkar Menang Pemilu 2024

Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tanjung memberikan wejangan kepada seluruh kader partai berlambang pohon beringin menyongsong Pemilu 2024.

TWK Bagian dari Operasi Intelijen untuk Singkirkan Pegawai KPK?
Indonesia
TWK Bagian dari Operasi Intelijen untuk Singkirkan Pegawai KPK?

Hotman Tambunan menduga pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) guna alih status sebagai aparatur sipil negara (ASN) merupakan bagian dari operasi intelijen untuk menyingkirkan pegawai KPK tertentu.

Belasan Orang Ikut Terseret Kasus Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece
Indonesia
Belasan Orang Ikut Terseret Kasus Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Kepolisian telah memeriksa belasan saksi terkait dugaan kasus penganiayaan terhadap Muhammad Kece di rutan.

Pemkot Solo Buka 846 Lowongan CPNS 2021, Ini Formasinya
Indonesia
Pemkot Solo Buka 846 Lowongan CPNS 2021, Ini Formasinya

"Sebanyak 846 CPNS tersebut merupakan akumulasi kebutuhan pegawai pada 2020 dan 2021.Kami terakhir melakukan perekrutan CPNS pada 2019," ujar Lisino

Cara Tim Inafis Berhasil Identifikasi Jenazah Sriwijaya Air Okky Bisma
Indonesia
Cara Tim Inafis Berhasil Identifikasi Jenazah Sriwijaya Air Okky Bisma

Polri telah mengidentifikasi satu bagian tubuh yang ditemukan terkait jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182.

67 Ribu Warga Jakarta Dihukum Sanksi Sosial karena Langgar Protokol Kesehatan
Indonesia
67 Ribu Warga Jakarta Dihukum Sanksi Sosial karena Langgar Protokol Kesehatan

Tercatat ada 243.802 pelanggar yang diberikan tindakan selama 52 hari Operasi Yustisi Protokol Kesehatan yang digelar di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Pembangunan Stasiun MRT Thamrin dan Monas Sudah Lebih dari 20 Persen
Indonesia
Pembangunan Stasiun MRT Thamrin dan Monas Sudah Lebih dari 20 Persen

Selain itu, pekerjaan "traffic deck" di terowongan selatan dan pekerjaan dinding untuk persiapan peluncuran mesin bor di area utara Bundaran HI

Anggota DPR Fraksi PKS Diminta Sisihkan Gajinya Bantu Korban Banjir Bandang
Indonesia