Kinerja DPR Dinilai Buruk dalam Awasi Penanganan COVID-19 DPR RI. (Foto: Merahputih.com)

MerahPutih.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai kinerja parlemen dalam pengawasan COVID-19 sangat buruk.

Peneliti Formappi M Djadijono menyebut, kinerja Tim Pengawas Penanganan COVID-19 yang dibentuk DPR tidak tampak saat penanganan pandemi.

"Tim Pengawas Penanganan COVID-19 juga tidak tampak kinerjanya ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tanpa menaati protokol kesehatan," kata Djadijono dalam diskusi secara daring, Kamis (7/1).

Baca Juga:

DPR Kritik Rencana Hilangnya Lowongan CPNS Guru

Djadijono mengungkapkan, Timwas COVID-19 ini dibentuk DPR pada 9 April 2020 untuk mengawasi kebijakan pemerintah.

Selain itu, DPR juga membentuk Satgas COVID-19 untuk memberikan bantuan ke masyarakat yang terdampak pandemi.

Dia menilai, hingga masa sidang II periode 2020-2021, tidak ada hasil kinerja dari timwas tersebut.

"Ternyata yang kami telusuri masa sidang II ini sama sekali tidak ada kegiatan yang dilakukan," ujarnya.

Djadijono mengatakan, Timwas COVID-19 sempat menggelar rapat dengan Kementerian Sosial pada masa sidang I terkait penanganan pandemi.

Ilustrasi - Gedung Nusantara I DPR RI, Selasa (29/9/2020). ANTARA
Ilustrasi - Gedung Nusantara I DPR RI, Selasa (29/9/2020). ANTARA

Selain itu, DPR juga dinilai nihil prestasi di bidang legislasi. Sebagai catatan dan refleksi selama 2020, DPR hanya berhasil menyelesaikan pembahasan 3 RUU prolegnas dan 10 RUU kumulatif terbuka.

"Sehingga DPR perlu memperbaiki kinerja legislasinya," tuturnya.

Sementara pada fungsi anggaran, DPR juga tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Jika dibandingkan dengan masa sidang I, hanya ada 3 komisi dengan 11 kementerian dan lembaga yang melakukan pengawasan anggaran.

Lalu, ia menyebut, tidak ada yang mengkritik padahal oleh Ketua DPR atau oleh putusan Badan Musyawarah akan melakukan pembahasan terhadap serapan anggaran tutup tahun.

"Ini mestinya merupakan kesempatan baik DPR untuk mencermati serapan anggaran," tuturnya.

Baca Juga:

DPR Minta BPOM Informasikan Status EUA Vaksin Sinovac

Djadijono juga menyebut DPR kurang memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, hingga kebijakan-kebijakan pemerintah. DPR dinilai tidak peduli dan bahkan tidak tegas.

Namun, lanjut dia, DPR malah sigap menyelesaikan tugasnya ketika diminta melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon pejabat publik.

"Ini menimbulkan tanda tanya dan dugaan jangan-jangan ada 'udang di balik batu'. Sementara untuk mengawasi lamban dan kinerja di legislasi juga enggak memuaskan," pungkasnya. (Knu)

Baca Juga:

Harga Kedelai Meroket, DPR Kritik Kementan

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jangan Sampai Ego Sektoral yang Menonjol Saat Presiden ingin Angka COVID-19 Ditekan
Indonesia
Jangan Sampai Ego Sektoral yang Menonjol Saat Presiden ingin Angka COVID-19 Ditekan

Kesan yang muncul justru ego sektoral, kebijakan yang dinilai bertolak belakang dan menimbulkan polemik.

PT Angkasa Pura II Sediakan Layanan PCR Test dan Rapid Test Antigen
Indonesia
PT Angkasa Pura II Sediakan Layanan PCR Test dan Rapid Test Antigen

Hasil PCR test dapat diketahui dalam waktu 15 menit dengan biaya Rp1,385 juta, dan dalam 24 jam dengan biaya Rp885 ribu.

Jalan-Jalan di Jakarta yang Tergenang Air Akibat Hujan Deras Semalam
Indonesia
Jalan-Jalan di Jakarta yang Tergenang Air Akibat Hujan Deras Semalam

Ketinggian genangan air rata-rata mencapai 10-100 sentimeter (cm)

20 Koruptor Dapat Potongan Hukuman dari MA
Indonesia
20 Koruptor Dapat Potongan Hukuman dari MA

Catatan ICW, sepanjang 2019 rata-rata vonis untuk terdakwa kasus korupsi hanya dua tahun tujuh bulan.

Ter-update, 185 Warga DIY Positif Corona, Didominasi Warga Kabupaten Sleman
Indonesia
Ter-update, 185 Warga DIY Positif Corona, Didominasi Warga Kabupaten Sleman

Laporan terbaru terdapat penambahan empat warga positif corona pada Kamis 14 Mei.

PDIP Minta Seluruh Fraksi Komitmen Loloskan dan Sahkan RUU PKS
Indonesia
PDIP Minta Seluruh Fraksi Komitmen Loloskan dan Sahkan RUU PKS

RUU PKS sebenarnya sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas), namun dikeluarkan dari prioritas tahun ini

Djoko Tjandra Diserahkan Ke Kejagung Malam Ini
Indonesia
Djoko Tjandra Diserahkan Ke Kejagung Malam Ini

Bareskrim menyerahkan Kejagung untuk memproses hukum perkara pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali.

Bakamla Kerahkan 3 Kapal Cari Sriwijaya Air
Indonesia
Bakamla Kerahkan 3 Kapal Cari Sriwijaya Air

Pesawat Sriwijaya tujuan Pontianak ini membawa 56 penumpang, terdiri dari : 46 dewasa,7 anak-anak, 3 bayi.

Anies Diminta Komisi A Berikan Perahu Karet ke Kelurahan Sering Banjir
Indonesia
Anies Diminta Komisi A Berikan Perahu Karet ke Kelurahan Sering Banjir

Komisi A DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk memberikan perahu-perahu karet bagi Kelurahan/RW yang rawan bencana banjir.

Polri Selidiki Foto Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo dan Pengacaranya di Depan Private Jet
Indonesia
Polri Selidiki Foto Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo dan Pengacaranya di Depan Private Jet

"Sabar, nanti tunggu pemeriksaan ya," ucap Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Irjen Argo Yuwono