Kinerja DPR Dinilai Buruk dalam Awasi Penanganan COVID-19 DPR RI. (Foto: Merahputih.com)

MerahPutih.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai kinerja parlemen dalam pengawasan COVID-19 sangat buruk.

Peneliti Formappi M Djadijono menyebut, kinerja Tim Pengawas Penanganan COVID-19 yang dibentuk DPR tidak tampak saat penanganan pandemi.

"Tim Pengawas Penanganan COVID-19 juga tidak tampak kinerjanya ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tanpa menaati protokol kesehatan," kata Djadijono dalam diskusi secara daring, Kamis (7/1).

Baca Juga:

DPR Kritik Rencana Hilangnya Lowongan CPNS Guru

Djadijono mengungkapkan, Timwas COVID-19 ini dibentuk DPR pada 9 April 2020 untuk mengawasi kebijakan pemerintah.

Selain itu, DPR juga membentuk Satgas COVID-19 untuk memberikan bantuan ke masyarakat yang terdampak pandemi.

Dia menilai, hingga masa sidang II periode 2020-2021, tidak ada hasil kinerja dari timwas tersebut.

"Ternyata yang kami telusuri masa sidang II ini sama sekali tidak ada kegiatan yang dilakukan," ujarnya.

Djadijono mengatakan, Timwas COVID-19 sempat menggelar rapat dengan Kementerian Sosial pada masa sidang I terkait penanganan pandemi.

Ilustrasi - Gedung Nusantara I DPR RI, Selasa (29/9/2020). ANTARA
Ilustrasi - Gedung Nusantara I DPR RI, Selasa (29/9/2020). ANTARA

Selain itu, DPR juga dinilai nihil prestasi di bidang legislasi. Sebagai catatan dan refleksi selama 2020, DPR hanya berhasil menyelesaikan pembahasan 3 RUU prolegnas dan 10 RUU kumulatif terbuka.

"Sehingga DPR perlu memperbaiki kinerja legislasinya," tuturnya.

Sementara pada fungsi anggaran, DPR juga tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Jika dibandingkan dengan masa sidang I, hanya ada 3 komisi dengan 11 kementerian dan lembaga yang melakukan pengawasan anggaran.

Lalu, ia menyebut, tidak ada yang mengkritik padahal oleh Ketua DPR atau oleh putusan Badan Musyawarah akan melakukan pembahasan terhadap serapan anggaran tutup tahun.

"Ini mestinya merupakan kesempatan baik DPR untuk mencermati serapan anggaran," tuturnya.

Baca Juga:

DPR Minta BPOM Informasikan Status EUA Vaksin Sinovac

Djadijono juga menyebut DPR kurang memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, hingga kebijakan-kebijakan pemerintah. DPR dinilai tidak peduli dan bahkan tidak tegas.

Namun, lanjut dia, DPR malah sigap menyelesaikan tugasnya ketika diminta melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon pejabat publik.

"Ini menimbulkan tanda tanya dan dugaan jangan-jangan ada 'udang di balik batu'. Sementara untuk mengawasi lamban dan kinerja di legislasi juga enggak memuaskan," pungkasnya. (Knu)

Baca Juga:

Harga Kedelai Meroket, DPR Kritik Kementan

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Rezim Jokowi-Maruf Gagap Hadapi Persoalan Kesehatan dan Ketenagakerjaan
Indonesia
Rezim Jokowi-Maruf Gagap Hadapi Persoalan Kesehatan dan Ketenagakerjaan

Selama satu tahun pemerintahan, persoalan kesehatan dan ketenagakerjaan masih menjadi catatan.

OJK Setujui Korea Ambil Alih Bank Bukopin
Indonesia
OJK Setujui Korea Ambil Alih Bank Bukopin

Induk usaha KB Kookmin Bank yaitu KB Financial Group (KBFG) yang merupakan grup finansial terbesar di Korea Selatan, juga disetujui menjadi ultimate shareholder Bank Bukopin.

Pasar Jaya Klaim Barang Bansos Sesuai Permintaan Pemprov
Indonesia
Pasar Jaya Klaim Barang Bansos Sesuai Permintaan Pemprov

Di setiap nilai bansos yang terkirim ada juga biaya distribusi, biaya tenaga kerja dan juga biaya perlengkapan kerja.

Pangdam Jaya Kerahkan Anak Buahnya Antisipasi Lonjakan Kasus COVID-19 Setelah Lebaran
Indonesia
Pangdam Jaya Kerahkan Anak Buahnya Antisipasi Lonjakan Kasus COVID-19 Setelah Lebaran

Anggota TNI-Polri mengantisipasi lonjakan arus balik Lebaran. Mencegah hal itu, jajaran Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya akan memperketat tracing terhadap pendatang.

Tiongkok Kuasai 30 Persen Pasokan Barang ke Indonesia
Indonesia
Tiongkok Kuasai 30 Persen Pasokan Barang ke Indonesia

berdasarkan komoditasnya, maka penyumbang terbesar ekspor bulan ini adalah lemak dan minyak hewan, bahan bakar mineral, serta besi dan baja.

Pemerintah Disarankan Perpanjang Pembelajaran Jarak Jauh Hingga Akhir Tahun
Indonesia
Pemerintah Disarankan Perpanjang Pembelajaran Jarak Jauh Hingga Akhir Tahun

"Lebih baik PJJ (pembelajaran jarak jauh) diteruskan sampai akhir tahun," ujarnya

KAI DAOP 7 Madiun Klaim Zero Kecelakaan di Tahun 2020
Indonesia
KAI DAOP 7 Madiun Klaim Zero Kecelakaan di Tahun 2020

PT KAI Daop 7 Madiun mencatat zero kecelakaan kereta api (KKA) dalam kinerja operasional keselamatan perjalanan selama kurun waktu 1 Januari hingga 31 Desember 2020.

Update COVID-19 DKI Sabtu (26/9): 70.184 Orang Positif, 55.350 Pasien Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 DKI Sabtu (26/9): 70.184 Orang Positif, 55.350 Pasien Sembuh

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memassifkan tes PCR untuk menemukan kasus baru secara cepat.

1.000 Lebih Personel Gabungan Kawal Perjalanan Vaksin COVID-19 Tahap II
Indonesia
1.000 Lebih Personel Gabungan Kawal Perjalanan Vaksin COVID-19 Tahap II

Ini merupakan pengiriman vaksin sinovac tahap kedua

Positivity Rate Capai 10 Persen, Pimpinan DPRD DKI Minta Anies Kunci Lagi Jakarta
Indonesia
Positivity Rate Capai 10 Persen, Pimpinan DPRD DKI Minta Anies Kunci Lagi Jakarta

Peningkatan kasus COVID-19 lantaran Pemprov DKI lemah dalam melakukan pengawasan masa PSBB transisi.