Kimia Farma Bebas Tugaskan Karyawannya yang Ditangkap Densus 88 Ilustrasi. (ANTARA/HO)

MerahPutih.com - PT Kimia Farma Tbk memberikan tindakan tegas terhadap S, salah satu karyawannya yang ditangkap Densus 88 Antiteror Polri pada Jumat (10/9) lalu. S diketahui menjadi tersangka teroris yang tergabung dalam kelompok Jamaah Islamiyah (JI).

Direktur Utama PT Kimia Farma, Verdi Budidarmo menyatakan, sanksi tegas yang diberikan kepada S berupa skors atau pembebasan tugas sementara waktu. Yakni selama menjalani pemeriksaan kepolisian mulai 10 September 2021 sampai dengan selesai.

Baca Juga

Densus Tangkap 4 Terduga Teroris, 1 Pelaku Terkait Bom Malam Natal

"Jika hasil pemeriksaan menunjukkan S bersalah secara hukum, maka PT Kimia Farma Tbk akan memberikan sanksi pelanggaran berat sesuai peraturan perusahaan berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan tidak hormat," ujar Verdi kepada wartawan, Senin (13/9).

"Namun, jika sebaliknya, maka perusahaan akan melakukan tindakan mendukung pemulihan nama baik S," terangnya.

Densus 88 Antiteror. (MP/Win)
Densus 88 Antiteror. (MP/Win)

Dalam hal ini, Verdi juga menegaskan PT Kimia Farma Tbk akan mendukung upaya pihak kepolisian dalam memberantas aksi terorisme dan mendukung proses hukum terhadap para pelaku.

"Kimia Farma sangat mendukung sepenuhnya upaya seluruh aparat penegak hukum untuk memproses secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh oknum karyawan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku," tutup Verdi.

Diberitakan sebelumnya, Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri membekuk tiga orang terduga teroris.

Masing-masing berinisial MEK dan S yang ditangkap di Jalan Harapan Jaya, Bekasi Utara dan SH yang diringkus di Jalan Wijaya Kesuma, Petamburan, Jakarta Barat.

Terbaru, Kabag Penum Divisi Humas Polri menyatakan, tiga orang tersebut kini berstatus sebagai tersangka.

"Updatenya, status teroris sudah naik jadi tersangka," terang Ramadhan, Jumat (10/9). (Knu)

Baca Juga

Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Wilayah Bekasi dan Petamburan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anak Buahnya Dipanggil Ombudsman Gegara Selebgram, Begini Tanggapan Wagub
Indonesia
Anak Buahnya Dipanggil Ombudsman Gegara Selebgram, Begini Tanggapan Wagub

Inspektorat Provinsi DKI pun sudah turun tangan mendalami kasus tersebut

Kemenparekraf Buka Peluang Perbanyak Pembukaan Objek Wisata di DIY
Indonesia
Kemenparekraf Buka Peluang Perbanyak Pembukaan Objek Wisata di DIY

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membuka peluang memperbanyak uji coba pembukaan lokasi wisata di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Sistem Penggunaan Senjata di Lingkungan Polri Perlu Diperbaiki
Indonesia
Sistem Penggunaan Senjata di Lingkungan Polri Perlu Diperbaiki

Selalu ada evalusi, terutama terhadap personil yang sudah menunjukkan tanda- tanda aneh

Puan: Integrasi NIK dan NPWP Harus Jamin Keamanan Data Pribadi Warga
Indonesia
Puan: Integrasi NIK dan NPWP Harus Jamin Keamanan Data Pribadi Warga

DPR mendorong agar satu kartu ini berlaku juga dengan layanan hak warga untuk kesehatan, sosial dan pendidikan yang dapat dilayani dengan baik.

Mendagri: Jangan Samakan Satpol PP dengan Preman
Indonesia
Mendagri: Jangan Samakan Satpol PP dengan Preman

Selagi bisa dilakukan langkah-langkah persuasif, sosialisasi secara masif dipatuhi

Bahlil Pimpin Kementerian Investasi, Nadiem Diprediksi Digeser Kader Muhammadiyah
Indonesia
Bahlil Pimpin Kementerian Investasi, Nadiem Diprediksi Digeser Kader Muhammadiyah

Posisi Nadiem akan diganti oleh sosok dari Muhammadiyah yang lebih punya kapasitas dan kontribusi terhadap dunia pendidikan nasional.

Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijebloskan ke Lapas Kedungpane
Indonesia
Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijebloskan ke Lapas Kedungpane

Wahyu bakal menjalani hukuman 7 tahun pidana penjara dikurangi masa tahanan

Menteri Tidak Loyal, Jokowi Diminta Segera Cari Pengganti
Indonesia
Menteri Tidak Loyal, Jokowi Diminta Segera Cari Pengganti

Presiden Jokowi agar melakukan evaluasi kinerja menteri secara berkala. Evaluasi itu untuk mengidentifikasi kepentingan-kepentingan menteri.

Pejabat Tak Dukung PPKM Darurat Dinilai Bentuk Pembangkangan terhadap Undang-undang
Indonesia
Pejabat Tak Dukung PPKM Darurat Dinilai Bentuk Pembangkangan terhadap Undang-undang

Ancaman Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto memidanakan pejabat yang tak dukung PPKM Darurat dinilai tepat.

Din Syamsudin Anggap Jabatan Wamendikbud untuk Abdul Mu'ti Merendahkan Muhammadiyah
Indonesia
Din Syamsudin Anggap Jabatan Wamendikbud untuk Abdul Mu'ti Merendahkan Muhammadiyah

Din Syamsudin memuji langkah Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti yang menolak menjadi Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) di kabinet Presiden Joko Widodo.