KIB Dorong Pilpres 2024 Diikuti Lebih dari 2 Paslon Wakil Ketua Umum PPP, Asrul Sani. Foto: Oji/Man/DPR RI

MerahPutih.com - Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bentukan Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN) mendorong agar Pilpres 2024 tidak hanya diikuti dua orang pasangan calon.

“KIB itu pertama memang kami juga ingin mendorong pilpres itu sebisa mungkin tidak diikuti oleh dua pasang calon," kata Wakil Ketua Umum PPP, Asrul Sani di Jakarta, Selasa (9/8).

Baca Juga

Daftar ke KPU Bersama Jadi Bukti Solidnya KIB

Menurut Arsul, hal tersebut untuk menghindari pergolakan politik saat dan setelah pesta demokrasi lima tahunan dilakukan.

"Karena kita sekali lagi sudah belajar dari dua pilpres terakhir kalau dua pasang calon maka pengelolaan politik identitasnya sangat sulit sekali,” ujar Wakil Ketua MPR RI ini.

Meski belum diputuskan siapa capres dan cawapres dari KIB, kata Asrul, jika Gerindra dan PKB berkoalisi dan mengusung capres pada 2024, maka KIB kemungkinan besar bakal menambah capres dan cawapres yang ada.

“Kalau katakanlah nanti Gerindra berkoalisi dengan PKB. Kemudian kami ada KIB itu pasti akan ada satu lagi (calon), jadi itu harapan itu Inshaallah akan terpenuhi,” ujarnya.

Baca Juga

Elite PAN Bocorkan Parpol di KIB Bakal Bertambah

Diketahui, berdasarkan syarat ambang batas pencalonan presiden, hanya PDIP yang pada pemilu 2024, bisa mengusung langsung capres tanpa harus berkoalisi parpol manapun. Meski begitu PDIP belum memutuskan mengenai ini.

Sementara Partai Gerindra semakin mesra dengan PKB, terlihat dari komunikasi politik kedua partai dan pendaftaran bersama ke KPU Senin kemarin.

Adapun PPP, Golkar dan PAN yang tergabung dalam KIB, rencana mendaftar bersama ke KPU RI pada Selasa (9/8) besok. (Pon)

Baca Juga

Partai Koalisi KIB Kompak Daftar Pemilu ke KPU Pekan Depan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pekan Depan DKI dan Bekasi Sepakati Perpanjangan Pengelolaan Sampah Bantargebang
Indonesia
Pekan Depan DKI dan Bekasi Sepakati Perpanjangan Pengelolaan Sampah Bantargebang

Perpanjangan kontrak pengelolaan sampah Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi menuju kata sepakat.

Komisi II DPR Diminta Kaji SE Mendagri Soal Pj Kepala Daerah Boleh Mutasi Hingga Pecat ASN
Indonesia
Komisi II DPR Diminta Kaji SE Mendagri Soal Pj Kepala Daerah Boleh Mutasi Hingga Pecat ASN

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad meminta Komisi II DPR RI untuk mengkaji SE Mendagri yang diterbitkan Tito Karnavian pada 14 September 2022 tersebut.

Pemprov DKI Persilakan Puskesmas Beri Minyak Goreng Warga Divaksin Booster
Indonesia
Pemprov DKI Persilakan Puskesmas Beri Minyak Goreng Warga Divaksin Booster

Pembagian minyak goreng ke warga yang ikuti vaksinasi booster bukan merupakan program pemerintah daerah secara keseluruhan dan tak menggunakan anggaran APBD.

Mendagri Minta Kepala Daerah Susun Peraturan THR dan Gaji ke-13 ASN
Indonesia
Mendagri Minta Kepala Daerah Susun Peraturan THR dan Gaji ke-13 ASN

"Berdasarkan Peraturan Pemerintah yang sudah ada dan petunjuk-petunjuk Kementerian Keuangan untuk segera menyusun Peraturan Kepala Daerah tentang pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji 13 yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2022,” ujar Tito

Jokowi Sebut Indonesia Capai Babak Baru Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Jokowi Sebut Indonesia Capai Babak Baru Vaksinasi COVID-19

Indonesia telah menyuntikkan lebih dari 200 juta dosis kepada masyarakat.

Menkop UKM Teten Soroti Kredit Perbankan bagi UMKM Baru sebesar 19,8 Persen
Indonesia
Menkop UKM Teten Soroti Kredit Perbankan bagi UMKM Baru sebesar 19,8 Persen

Kredit perbankan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) baru terealisasi sebesar 19,8 persen. Kecilnya penyaluran kredit tersebut mendapatkan sorotan dari Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Bekas Pegawai KPK, Mantan Deputi BI dan Wamenlu Berebut Kursi Komisioner OJK
Indonesia
Bekas Pegawai KPK, Mantan Deputi BI dan Wamenlu Berebut Kursi Komisioner OJK

Keputusan panitia seleksi bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu gugat.

[HOAKS atau FAKTA]: Negara Akan Ambil Tanah Warga yang Tidak Urus AJB Selama 5 Tahun
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Negara Akan Ambil Tanah Warga yang Tidak Urus AJB Selama 5 Tahun

Yulia juga meminta masyarakat untuk tidak termakan informasi hoaks mengenai AJB tersebut

Daftar Lengkap Wilayah PPKM Jawa-Bali Level 1,2, dan 3
Indonesia
Daftar Lengkap Wilayah PPKM Jawa-Bali Level 1,2, dan 3

Mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 01 Tahun 2022, berikut sebaran daftar wilayah dan pembagian level 1, 2, dan 3 PPKM Jawa-Bali:

KPK Yakin Ekstradisi Surya Darmadi dari Singapura Lebih Mudah
Indonesia
KPK Yakin Ekstradisi Surya Darmadi dari Singapura Lebih Mudah

Penegak hukum saat ini tengah memburu tersangka korupsi lahan sawit seluas 37.095 hektare Surya Darmadi (SD).