Kiara Ingatkan Menteri KP Segara Cabut Aturan Izin Ekspor Benur Tambak ikan dipinggir pantai. (Foto: KKP).

MerahPutih.com - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengingatkan pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 59 Tahun 2020 yang dinilai sebagai fondasi dari ekspor benih lobster atau benur, untuk segera dicabut.

"Permen KP inilah yang menjadi dasar ekspor benih lobster di Indonesia yang sangat massif," kata Sekretaris Jenderal Kiara Susan Herawati dalam keteranganya di Jakarta, Kamis (4/3).

Baca Juga:

Kasus Benur, KPK Sita Rumah Stafsus Edhy Prabowo

Susan Herawati mendukung rencana pelarangan ekspor lobster. Namun, rencana ini perlu dibuktikan dengan keberanian untuk mencabut Permen KP No. 59 Tahun 2020 yang menjadi dasar ekspor benih lobster.

Setelah mencabut Permen No. 59 Tahun 2020, KKP harus segera melakukan pendataan dengan sangat baik dan detail mengenai status ketersediaan benih lobster di Indonesia dengan melibatkan Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan.

"Status lobster di Indonesia harus dipastikan apakah statusnya fully oxploited, over exploited, atau masih dapat ditangkap," ucap Susan.

Ia menegaskan, kejelasan mengenai data status benih lobster di Indonesia sangat penting karena selama ini KKP tidak memilikinya sebagai dasar pengambilan keputusan.

"Jika KKP serius mau melarang ekspor benih lobster, perlu ada pendataan yang jelas mengenai sentra-sentra budidaya lobster di seluruh Indonesia yang dikelola oleh nelayan atau pembudidaya skala kecil atau tradisional di Indonesia," ujarnya.

Benur.
Benur. (Foto: Antara)

Pendataan mengenai berapa banyak nelayan atau pembudidaya skala kecil atau tradisional di Indonesia sangat penting karena budidaya atau pembesaran benih lobster di dalam negeri harus melibatkan mereka.

"Nelayan atau pembudidaya skala kecil atau tradisional harus menjadi aktor utama dalam narasi budidaya atau pembesaran benih lobster," tegas Susan.

Kiara juga mendesak kepada KKP untuk serius memperkuat koperasi-koperasi nelayan yang selama ini terbukti menjadi wadah bagi pengembangan sosial-ekonomi para nelayan dan pembudidaya skala kecil atau tradisional dalam mengembangkan usaha budidaya lobster.

KKP menyatakan perang terhadap praktik penyelundupan benih lobster dalam rangka menjaga aspek keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan nasional.

"Intinya kami akan tindak tegas penyelundup benih bening lobster ini. Tanpa kompromi," kata Plt Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Antam Novambar. (Asp)

Baca Juga:

Dirjen KKP Ngaku Pernah Diminta Edhy Prabowo Percepat Izin Eksportir Benur

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Geledah Kantor PUPR Sulsel, Pegawai Gigit Jari Enggak Bisa Masuk
Indonesia
KPK Geledah Kantor PUPR Sulsel, Pegawai Gigit Jari Enggak Bisa Masuk

Ruangan-ruangan itu ruangan Kepala Dinas PUPR Sulawesi Selatan, Rudy Djamalauddin, dan ruangan Sekretaris Dinas PUPR Sulawesi Selatan, Edy Rahmat

Ikut Pesta Usai Divaksin, Raffi Ahmad Digugat ke Pengadilan
Indonesia
Ikut Pesta Usai Divaksin, Raffi Ahmad Digugat ke Pengadilan

Tindakan artis Raffi Ahmad keluyuran dan mengikuti acara pesta tanpa protokol kesehatan berbuntut panjang.

Arab Saudi Vonis Delapan Orang atas Pembunuhan Jamal Khashoggi
Dunia
Arab Saudi Vonis Delapan Orang atas Pembunuhan Jamal Khashoggi

Saudi menjatuhkan vonis tujuh sampai 20 tahun penjara kepada delapan orang atas pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi.

Ketum Projamin Dilaporkan ke Polisi Terkait Dugaan Hinaan ke Natalius Pigai
Indonesia
Ketum Projamin Dilaporkan ke Polisi Terkait Dugaan Hinaan ke Natalius Pigai

Ketua Relawan Pro Jokowi Amin (Projamin) Ambroncius Nababan, dilaporkan ke Polda Papua Barat, terkait dengan tindakan dugaan rasisme kepada eks Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai.

Pemkot Bandung Genjot Vaksinasi COVID-19 Kepada Guru
Indonesia
Pemkot Bandung Genjot Vaksinasi COVID-19 Kepada Guru

Pemerintah Kota Bandung menggelar sejumlah program vaksinasi COVID-19 bagi guru dan tenaga pendidik.

KPK Mulai Usut Dugaan Korupsi Cakada di NTB
Indonesia
KPK Mulai Usut Dugaan Korupsi Cakada di NTB

KPK bakal mengawasi jalannya proses Pilkada agar tidak ternodai oleh praktik rasuah, termasuk di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Jalur Bandara Macet Parah, Penumpang Diminta Jadwal Ulang Penerbangan
Indonesia
Jalur Bandara Macet Parah, Penumpang Diminta Jadwal Ulang Penerbangan

Maskapai yang telah mengkonfirmasi dapat dilakukannya rescheduled atau refund adalah Lion Air, Batik Air, Garuda Indonesia dan Citilink.

PMI Sediakan 100 Kantong Jenazah
Indonesia
PMI Sediakan 100 Kantong Jenazah

PMI juga menyiapkan perahu karet

KPK Diminta Jerat Eks Sekretaris MA Nurhadi dengan Pasal Pencucian Uang
Indonesia
KPK Diminta Jerat Eks Sekretaris MA Nurhadi dengan Pasal Pencucian Uang

Nurhadi diduga memiliki kekayaan yang tidak wajar atau tidak berbanding lurus dengan penghasilan resminya.

Disiplinkan Warga, Pemkot Cirebon Gelar Razia Masker
Indonesia
Disiplinkan Warga, Pemkot Cirebon Gelar Razia Masker

Pemerintah Kota Cirebon tidak sungkan akan melakukan tindakan tegas demi melindungi masyarakat terkait pencegahan penularan COVID-19.