Kiara Ingatkan Menteri KP Segara Cabut Aturan Izin Ekspor Benur Tambak ikan dipinggir pantai. (Foto: KKP).

MerahPutih.com - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengingatkan pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 59 Tahun 2020 yang dinilai sebagai fondasi dari ekspor benih lobster atau benur, untuk segera dicabut.

"Permen KP inilah yang menjadi dasar ekspor benih lobster di Indonesia yang sangat massif," kata Sekretaris Jenderal Kiara Susan Herawati dalam keteranganya di Jakarta, Kamis (4/3).

Baca Juga:

Kasus Benur, KPK Sita Rumah Stafsus Edhy Prabowo

Susan Herawati mendukung rencana pelarangan ekspor lobster. Namun, rencana ini perlu dibuktikan dengan keberanian untuk mencabut Permen KP No. 59 Tahun 2020 yang menjadi dasar ekspor benih lobster.

Setelah mencabut Permen No. 59 Tahun 2020, KKP harus segera melakukan pendataan dengan sangat baik dan detail mengenai status ketersediaan benih lobster di Indonesia dengan melibatkan Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan.

"Status lobster di Indonesia harus dipastikan apakah statusnya fully oxploited, over exploited, atau masih dapat ditangkap," ucap Susan.

Ia menegaskan, kejelasan mengenai data status benih lobster di Indonesia sangat penting karena selama ini KKP tidak memilikinya sebagai dasar pengambilan keputusan.

"Jika KKP serius mau melarang ekspor benih lobster, perlu ada pendataan yang jelas mengenai sentra-sentra budidaya lobster di seluruh Indonesia yang dikelola oleh nelayan atau pembudidaya skala kecil atau tradisional di Indonesia," ujarnya.

Benur.
Benur. (Foto: Antara)

Pendataan mengenai berapa banyak nelayan atau pembudidaya skala kecil atau tradisional di Indonesia sangat penting karena budidaya atau pembesaran benih lobster di dalam negeri harus melibatkan mereka.

"Nelayan atau pembudidaya skala kecil atau tradisional harus menjadi aktor utama dalam narasi budidaya atau pembesaran benih lobster," tegas Susan.

Kiara juga mendesak kepada KKP untuk serius memperkuat koperasi-koperasi nelayan yang selama ini terbukti menjadi wadah bagi pengembangan sosial-ekonomi para nelayan dan pembudidaya skala kecil atau tradisional dalam mengembangkan usaha budidaya lobster.

KKP menyatakan perang terhadap praktik penyelundupan benih lobster dalam rangka menjaga aspek keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan nasional.

"Intinya kami akan tindak tegas penyelundup benih bening lobster ini. Tanpa kompromi," kata Plt Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Antam Novambar. (Asp)

Baca Juga:

Dirjen KKP Ngaku Pernah Diminta Edhy Prabowo Percepat Izin Eksportir Benur

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR: Dukung Kemerdekaan Palestina Bagian Amanat UUD 1945
Indonesia
DPR: Dukung Kemerdekaan Palestina Bagian Amanat UUD 1945

Dukungan kemerdekaan Palestina merupakan bentuk nyata bagian amanat pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa.

Kubu Moeldoko: Orang Dekat yang Jerumuskan SBY Harus Dicopot
Indonesia
Kubu Moeldoko: Orang Dekat yang Jerumuskan SBY Harus Dicopot

Darmizal merasa terkejut dengan langkah kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mendaftarkan nama dan lambang partai ke Ditektorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Kemenkumham atas nama pribadi SBY.

Kasus COVID-19 Melonjak Tajam, Anies Tarik Rem Darurat?
Indonesia
Kasus COVID-19 Melonjak Tajam, Anies Tarik Rem Darurat?

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, secara menyeluruh keputusan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro belum diputus.

Gibran Dapati Guru Dua Sekolah di Solo Tolak Vaksinasi Corona
Indonesia
Gibran Dapati Guru Dua Sekolah di Solo Tolak Vaksinasi Corona

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mendapati guru di dua sekolah menolak disuntik vaksin corona.

Polisi Periksa Panitia Penyelenggara Acara Rizieq Shihab
Indonesia
Polisi Periksa Panitia Penyelenggara Acara Rizieq Shihab

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Argo Yuwono mengatakan pihaknya akan memeriksa beberapa saksi-saksi terkait dalam acara itu.

Gerakan Rakyat Pilih Aksi di Jalan untuk Tolak UU Cipta Kerja
Indonesia
Gerakan Rakyat Pilih Aksi di Jalan untuk Tolak UU Cipta Kerja

Sejumlah kelompok massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat menolak secara tegas pengesahan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja

Jokowi Awasi Proses Evakuasi Korban dan Bangkai Pesawat Sriwijaya Air
Indonesia
Jokowi Awasi Proses Evakuasi Korban dan Bangkai Pesawat Sriwijaya Air

Presiden Joko Widodo memastikan tengah mengawasi proses evakuasi pesawat Sriwijaya Air SJ182 di sekitar Kepulauan Seribu.

KPK Idealnya Tangani Kasus Korupsi Aparat Hukum
Indonesia
KPK Idealnya Tangani Kasus Korupsi Aparat Hukum

Saat ini Polisi dan Kejaksaan tengah mengusut kasus suap dan korupsi pejabatnya.

Sekolah Tatap Muka SMP di Surabaya Dimulai Awal Desember
Indonesia
Sekolah Tatap Muka SMP di Surabaya Dimulai Awal Desember

Sekolah tatap muka untuk para siswa-siswi SMP di Kota Surabaya akan dimulai pada awal Desember 2020.

Jadi Tersangka, Eks Anggota DPRD Jabar Siti Aisyah Ditahan KPK
Indonesia
Jadi Tersangka, Eks Anggota DPRD Jabar Siti Aisyah Ditahan KPK

KPK menahan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) periode 2014-2019 Siti Aisyah Tuti Handayani dan anggota DPRD Provinsi Jabar periode 2019-2024 Ade Barkah Surahman.