KIARA: Anies dan Ahok Harus Pikirkan Nasib Warga Teluk Jakarta Terkait Reklamasi Aksi tolak reklamasi Teluk Jakarta. Foto: (Merahputih.com / Rizki Fitrianto)

MerahPutih.com - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berkontribusi pada proyek Reklamasi Teluk Jakarta yang mengancam kehidupan ribuan warga yang tinggal di wilayah Teluk Jakarta.

Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati berharap pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk memikirkan ribuan nasib warga pesisir Jakarta terkait Reklamasi Teluk Jakarta.

Gubernur Anies di Pulau Reklamasi
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di pulau reklamasi (Foto: antaranews)

"Hal yang lebih substantif menyangkut nasib ribuan warga teluk Jakarta yang harus dipikirkan dalam kebijakan publik Provinsi DKI Jakarta," kata Susan di Jakarta, Senin (24/6).

BACA JUGA: Disebut Hadang Perda Reklamasi, Taufik Gerindra: Ahok Ngawur!

Lebih-lebih kembali ke belakang, kata Susan, warga Teluk Jakarta pernah memenangi gugatan atas Pemprov DKI melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Susan pun menyayangkan sikap Anies dan Ahok yang mencari-cari alasan serta mencari pembenaran atas kebijakan reklamasi Teluk Jakarta yang mereka buat.

Sebelumnya Anies menyebut bahwa dasar hukum penerbitan 932 IMB adalah Peraturan Gubernur (Pergub) No. 206 Tahun 2016. Ahok menyatakan bahwa Pergub tersebut belum bisa menjadi syarat penerbitan IMB, kecuali jika Peraturan Daerah DKI Jakarta sudah ada.

Menurut dia, baik Anies maupun Ahok sama-sama berkontribusi pada nasib terkantung yang kini mengancam warga Teluk Jakarta yang harusnya mereka lindungi dan mendapat kesejahteraan.

"Ahok dan Anies bagaimanapun adalah bagian penting dari proyek reklamasi. Dua-duanya telah menerbitkan izin reklamasi Teluk Jakarta yang berdampak buruk bagi masa depan Teluk Jakarta serta 25 ribu nelayan yang sangat tergantung dengan sumberdaya perikanan di perairan ini," tuturnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok dalam sebuah acara di Balai Kota Jakarta
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kritik Anies terkait IMB pulau reklamasi (MP/Yohanes Abimanyu)

Susan menyebut, Ahok dan Anies sebenarnya memiliki kesempatan dan kewenangan untuk tidak melanjutkan proyek reklamasi di Jakarta yang telah dimulai pada tahun 1995 lalu. Namun hal tersebut, tidak dilakukan oleh keduanya dan memilih untuk melanjutkan kebijakan mengeruk Perairan Jakarta.

BACA JUGA: Gerindra Salahkan Ahok Terkait Penerbitan IMB Pulau Reklamasi

Susan pun mendesak Anies untuk menghentikan proyek reklamasi. "Tak ada pilihan, reklamasi harus dihentikan secara total tanpa kecuali. Sebab itu menyangkut hak rakyat Teluk Jakarta yang bahkan telah dimenangkan oleh pengadilan melalui PTUN," tutup Susan. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Vaksinasi Wabah PMK di Jateng Mencapai 62 Persen
Indonesia
Vaksinasi Wabah PMK di Jateng Mencapai 62 Persen

Pelaksanaan vaksinasi untuk mengantisipasi PMK pada hewan ternak di Provinsi Jawa Tengah secara umum sudah mencapai 62 persen, bahkan 19 kabupaten/kota telah melakukan vaksinasi di atas 90 persen.

PSI Akui Belum Kirim Surat Pemecatan Viani sebagai Anggota DPRD DKI
Indonesia
PSI Akui Belum Kirim Surat Pemecatan Viani sebagai Anggota DPRD DKI

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengaku, belum mengirimkan surat pemberhentian Viani Lamardi dari anggota DPRD DKI Jakarta. Surat pemecatan tersebut masih disusun di internal PSI.

M Kece Divonis 10 Tahun Penjara
Indonesia
M Kece Divonis 10 Tahun Penjara

Dalam sidang tersebut, terdakwa M Kece divonis 10 tahun penjara dipotong masa tahanan sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum.

MotoGP Mandalika Jadi Pertaruhan Citra Bangsa
Indonesia
MotoGP Mandalika Jadi Pertaruhan Citra Bangsa

Segala persiapan jelang ajang perdana MotoGP 2022 di Mandalika terus dikebut.

WNA Tak Sehat Dilarang Masuk ke Indonesia
Indonesia
WNA Tak Sehat Dilarang Masuk ke Indonesia

Termasuk pengawasan ketika melaksanakan karantina

UU IKN Resmi Berlaku
Indonesia
UU IKN Resmi Berlaku

IKN nanti akan berbentuk provinsi, namun dengan kekhususan tertentu. Terkait seluas apa kewenangan IKN nanti, Kemendagri sedang dalam proses perumusan.

Bekas Anak Buah Juliari Hadapi Sidang Putusan Kasus Bansos
Indonesia
Bekas Anak Buah Juliari Hadapi Sidang Putusan Kasus Bansos

Adi Wahyono dan Matheus Joko bakal menghadapi sidang putusan atas kasus dugaan suap pengadaan Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek

Peringati Harkitnas, Gerak Kelompok Intoleran Harus Dipersempit
Indonesia
Peringati Harkitnas, Gerak Kelompok Intoleran Harus Dipersempit

Saat ini marak ancaman paham intoleransi, ekstremisme, dan radikalisme, yang berusaha menggoyahkan Pancasila sebagai ideologi bangsa

Anggota DPR Sebut Peningkatan Anggaran Pemilu 2024 untuk Lindungi Petugas
Indonesia
Anggota DPR Sebut Peningkatan Anggaran Pemilu 2024 untuk Lindungi Petugas

Jumlah anggaran Pemilu 2024 diharapkan dapat meningkat dari pemilihan umum.

SMRC Beberkan 6 Faktor Parpol Jalin Koalisi Saat Pilpres
Indonesia
SMRC Beberkan 6 Faktor Parpol Jalin Koalisi Saat Pilpres

Pendiri SMRC, Saiful Mujani membeberkan setidaknya ada enam faktor yang bisa mempengaruhi partai politik bisa berkoalisi dan mendukung satu pasangan tertentu.