Kiai Sepuh Minta Muktamar Bertepatan Dengan Harlah Ke-96 NU NU. (Foto: nu.or.id)

MerahPutih.com - Penerapan kebijakan PPKM level 3 saat periode Natal dan Tahun Baru berimbas pada pelaksanaan Muktamar NU. Padahal, Muktamar NU sedianya dilaksanakan 23 sampai 25 Desember 2021 di Provinsi Lampung.

Sembilan kiai sepuh NU, di antaranya K.H. Farid Wadjdy dari Kaltim, K.H. Abdul Kadir Makarim (NTT), K.H. Bun Bunyamin (Jabar), K.H. Muhshin Abdillah (Lampung), K.H. Anwar Manshur (Jatim), K.H. Abuya Muhtadi Dimyati (Banten), K.H. Kharis Shodaqoh (Jateng), Buya Bagindo Leter (Sumbar), dan K.H. Manarul Hidayat (Jakarta), mendorong pengunduran waktu Muktamar.

Baca Juga:

Kemenag Didesak Netral di Pemilihan Ketua Umum PBNU

"Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama dilaksanakan dengan persiapan yang maksimal dan optimal. Oleh karena itu, idealnya Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama dilaksanakan pada akhir Januari 2022 bertepatan dengan Harlah Ke-96 NU," tulis para kiai sepuh dalam berita acara pertemuan dikutip Antara.

Para kiai sepuh juga berharap, agar Muktamar Ke-34 NU dapat berlangsung secara kekeluargaan, persaudaraan, dan kebersamaan, termasuk mengedepankan suasana teduh, aman, damai, dan harmonis. Para kiai sepuh, akan bersurat kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) agar dapat menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut.

Baca Juga:

Cryptocurrency Sampai Moderasi NU Dalam Politik Bakal Dibahas di Muktamar

Saat ini, terdapat dua aspirasi terkait dengan penjadwalan ulang waktu pelaksanaan muktamar, yakni ada yang ingin muktamar tetap dilaksanakan pada bulan Desember. Namun, tanggalnya dimajukan dan ada yang ingin muktamar ditunda awal tahun depan.

Hingga saat ini PBNU belum memutuskan untuk memajukan atau memundurkan Muktamar NU dari jadwal semula. Panitia Munas NU 2021, yang digelar September lalu, PBNU menyepakati agar Muktamar NU memperhatikan kondisi COVID-19. (*)

Baca Juga:

Muktamar NU Ke-34 Terimbas PPKM Level 3, PBNU Gelar Musyawarah Terbatas

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Gadungan Peras dan Sekap Pemilik Toko di Bekasi Ditangkap
Indonesia
Polisi Gadungan Peras dan Sekap Pemilik Toko di Bekasi Ditangkap

Polres Metro Bekasi Kota meringkus empat orang polisi gadungan yang melakukan pemerasan terhadap pemilik toko kosmetik di wilayah Kelurahan Jatisari.

Pasien Sembuh COVID-19 di Wisma Atlet Sejak Maret 2020 Lebih dari 127 Ribu
Indonesia
Pasien Sembuh COVID-19 di Wisma Atlet Sejak Maret 2020 Lebih dari 127 Ribu

RSDC Wisma Atlet Kemayoran tower 4, 5, 6 dan 7, pada laporan per 3 Desember 2021 mendata terdapat 137 pasien perawatan COVID-19

Diundang Raja Arab, Wapres Ma'ruf Amin akan Berangkat Ibadah Haji
Indonesia
Diundang Raja Arab, Wapres Ma'ruf Amin akan Berangkat Ibadah Haji

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin akan berangkat ke Tanah Suci Makkah, Arab Saudi, untuk menunaikan ibadah haji, Selasa (5/7).

Komnas HAM Ungkap Hasil Penyelidikan Terkait Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Pegawai KPI
Indonesia
Komnas HAM Ungkap Hasil Penyelidikan Terkait Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Pegawai KPI

Setelah melakukan penyelidikan dan pengembangan kasus sejak September 2021, Komnas HAM mengumumkan hasil temuannya terkait kasus tersebut.

Giliran Terlapor Keluar Kota Absen Mediasi, Luhut Maunya Langsung Pengadilan
Indonesia
Giliran Terlapor Keluar Kota Absen Mediasi, Luhut Maunya Langsung Pengadilan

Polda Metro Jaya terpaksa harus membawa kasus Luhut Vs Haris Azhar dan Fatia Kontras pengadilan

24 Ribu Lebih Orang Tekan Petisi Batalkan Aturan JHT Baru Cair Usia 56 Tahun
Indonesia
24 Ribu Lebih Orang Tekan Petisi Batalkan Aturan JHT Baru Cair Usia 56 Tahun

"Mari kita suarakan bersama-sama untuk tolak dan #BatalkanPermenakerNomor 2/2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua," tulis petisi itu, Jumat (11/2) malam.

Kementerian ESDM Mulai Uji Coba Perdagangan Karbon
Indonesia
Kementerian ESDM Mulai Uji Coba Perdagangan Karbon

Uji coba perdagangan karbon ini menerapkan mekanisme cap, trade, dan offset, sehingga diperlukan pembatasan terhadap nilai emisi karbon yang dihasilkan dari setiap pembangkit listrik batu bara.

Menteri PPPA Minta Aparat Hukum Maksimal Pelaku Pencabulan Santriwati di Ponpes
Indonesia
Menteri PPPA Minta Aparat Hukum Maksimal Pelaku Pencabulan Santriwati di Ponpes

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mendorong, aparat penegak hukum menghukum maksimal pelaku kekerasan seksual di pondok pesantren di Depok, Jawa Barat.

Cak Imin Klaim Wacana Penundaan Pemilu Bukan Ide Luhut
Indonesia
Cak Imin Klaim Wacana Penundaan Pemilu Bukan Ide Luhut

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan disebut-sebut sebagai pihak yang mendorong para ketua umum partai politik untuk menghembuskan wacana penundaan pemilu.

[Hoaks atau Fakta]: Radiasi Wifi Bikin Anak Terpapar Kanker Darah
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Radiasi Wifi Bikin Anak Terpapar Kanker Darah

Setelah Tim Mafindo melakukan penelusuran dari salah satu artikel kesehatan ditemukan fakta bahwa tidak ada korelasi antara penyakit kanker dengan radiasi yang dihasilkan dari wifi dan gadget.