Khofifah: yang Pakai Masker Kita Beri Reward Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Bupati Gresik sepakat berlakukan PSBB (MP/Budi Lentera)

MerahPutih.com - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa akan memberikan apresiasi berupa reward kepada masyarakat yang taat menerapkan protokol kesehatan.

“Saat operasi yustisi, kita juga berikan reward bagi yang menggunakan masker. Jadi sama-sama dihentikan di jalan, tapi yang pakai masker kita beri reward,” tutur Khofifah di Surabaya, Selasa (6/10).

Ide pemberian reward merupakan salah satu bentuk edukasi untuk masyarakat dan wujud penghargaan pemerintah atas ketaatan masyarakat demi penurunan penyebaran Virus COVID-19.

Baca Juga:

Pemberian Kartu Prakerja Bagi Pekerja yang Terdampak COVID-19 Keliru

Penurunan angka sebaran COVID-19 salah satunya dari hasil dari Operasi Yustisi yang terus digalakkan oleh Pemprov Jatim dan Forkopimda. Saat ini kurva kasus positif cenderung melandai. Selain itu, Rate of Transmission atau tingkat penularan di Jawa Timur juga dibawah 1 selama 14 hari.

"Per hari Senin (5/10) Rt nya adalah 0.93. Jadi, penyebaran kasus relatif bisa terkendali. Selain itu, Positivity Rate Jatim minggu ini menjadi 10% dari yang sebelum operasi Yustisi 16%. Semakin banyak yang dites, makin sedikit kasus yang ditemukan," beber dia.

Gubernur Khofifah memaparkan jumlah penyebaran pasien Covid-19 di Provinsi Jawa TImur
Gubernur Khofifah akan panggil sejumlah kepala daerah di wilayahnya terkait peningkatan jumlah pasien Covid-19 (MP/Budi Lentera)

Dimulai 14 September 2020, tercatat operasi yustisi ada di 74.694 titik di seluruh wilayah Jatim hingga Minggu (4/10). Dari jumlah titik tersebut ada 1.061.014 penindakan berupa teguran, denda administrator hingga kerja sosial.

“Jadi sampai dengan 4 Oktober kemarin sudah ada 1.061.014 yang ditindak. Baik itu teguran, ada yang kerja sosial dan denda administratif,” terangnya.

Baca Juga:

Pengujian Sampel Corona Bakal Dilakukan Masif dan Libatkan Aparat

Dalam operasi yustisi tersebut juga tercatat adanya penutupan sementara 56 tempat usaha berikut hukuman kurungan kepada empat orang pelanggar protokol kesehatan.

"Jadi, jumlah operasi penegakan disiplin atau yustisi dan penindakan pelanggar prokes di Jawa Timur ini tertinggi yang pernah ada di daerah khususnya di Indonesia," tuturnya. (Andika/Jawa Timur)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anies: Masyarakat DKI Bakal Divaksin COVID-19 Mulai Juli
Indonesia
Anies: Masyarakat DKI Bakal Divaksin COVID-19 Mulai Juli

Sasaran Pemprov DKI ialah mencapai 150.000 vaksinasi setiap hari

Soni Pemilik Akun @ustadzmaaher_ Ditangkap Polisi
Indonesia
Soni Pemilik Akun @ustadzmaaher_ Ditangkap Polisi

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan, Polisi telah menetapkan Ustadz Maaher sebagai tersangka.

Awasi Protokol Kesehatan, Anggota TNI di Lapangan Diingatkan Jaga Kesehatan
Indonesia
Awasi Protokol Kesehatan, Anggota TNI di Lapangan Diingatkan Jaga Kesehatan

Peran TNI selama penegakan disiplin protokol kesehatan adalah membantu Satpol PP Jakarta selatan dan jajaran Polri

Pelaku Pembunuhan Satu Keluarga di Sukoharjo Merasa Tidak Bersalah
Indonesia
Pelaku Pembunuhan Satu Keluarga di Sukoharjo Merasa Tidak Bersalah

Saat dimintai keterangan polisi, kata dia, pelaku berbelit-belit dan selalu berkilah

DVI Polri Serahkan Jenazah Penumpang Sriwijaya Air Asy Habul Yamin ke Keluarga
Indonesia
DVI Polri Serahkan Jenazah Penumpang Sriwijaya Air Asy Habul Yamin ke Keluarga

Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur kembali menyerahkan jenazah penumpang pesawat Sriwijaya Air SJ 182 atas nama Asy Habul Yamin.

Di Awal November, Solo Mulai Uji Coba Masuk Sekolah
Indonesia
Di Awal November, Solo Mulai Uji Coba Masuk Sekolah

Sarana dan prasarana prokes sudah disediakan terutama tempat mencuci tangan dan kotak disinfektan.

Ketua DPC Minta Anies Mundur, Fraksi Gerindra: Bukan Suara Partai
Indonesia
Ketua DPC Minta Anies Mundur, Fraksi Gerindra: Bukan Suara Partai

Pernyataan Anies dimaksudkan agar pemerintah pusat tidak berpangku tangan terhadap persoalan pandemi jika sudah menyangkut lintas batas seperti di Jabodetabek.

Tumpang Tindih Aturan Belum Tentu Bisa Diselesaikan Kementerian Investasi
Indonesia
Tumpang Tindih Aturan Belum Tentu Bisa Diselesaikan Kementerian Investasi

Pengusaha memiliki keraguan mengenai dampaknya terhadap obesitas dan tumpang tindih regulasi di tingkat kementerian dan pemerintah daerah.

Geram Pendataan Bansos Semrawut, Ketua MPR Tegur Pemerintah
Indonesia
Geram Pendataan Bansos Semrawut, Ketua MPR Tegur Pemerintah

Pemerintah daerah perlu memprioritaskan pemberian data ke pemerintah pusat.

Anggota Kopassus Jadi Korban Pengeroyokan, Kasad Andika: Ngapain Mereka di Kafe?
Indonesia
Anggota Kopassus Jadi Korban Pengeroyokan, Kasad Andika: Ngapain Mereka di Kafe?

"Kita harus jujur, prajurit kita ngapain di situ kok berada di situ, ngapain? Itu yang sedang kita dalami," kata Andika.