Khawatir Terjadi Penumpukan di Transportasi Umum, Jam Kerja ASN Bakal Dibagi Dua Sif Ilustrasi - Bupati Belitung Sahani Saleh melantik 62 ASN di lingkungan Pemkab Belitung (babel.antaranews.com/kasmono)

MerahPutih.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo mewacanakan jam kerja sif atau bergilir bagi ASN. Program ini demi mengurangi penumpukan calon penumpang di stasiun kereta dan transportasi publik lainnya.

Tjahjo menuturkan, surat edaran untuk sif tersebut bisa keluar Selasa (16/6) depan.

Baca Juga:

Bawaslu Ungkap ASN Kerap Lakukan Pelanggaran Netralitas di Media Sosial

Dia menegaskan, surat tersebut hanya untuk ASN. Pengaturan pegawai ASN dan swasta berbeda. "Minggu depan semoga bisa keluar SE Menpan RB," katanya kepada wartawan yang dikutip Sabtu (13/6).

Sebelumnya, Tjahjo Kumolo mengakui, pihaknya sudah mengadakan rapat dengan deputi dan perwakilan dari Kemenko PMK, Kemnaker, Kementerian BUMN, serta BNPB, untuk merekomendasikan atau mengusulkan jam kerja sif demi mengurangi penumpukan calon penumpang di stasiun kereta.

"Pada prinsipnya kami sepakat untuk menyiapkan sistem kerja sif," kata Tjahjo

Sistem sif yang dibagi, yakni: Sif 1; 07.30-15.00. Sif 2; 10.00-17.30.

"Bila disetujui, sistem kerja sif akan diatur secara terpisah. Untuk pegawai ASN dengan SE Menteri PANRB. Untuk pegawai BUMN dengan SE Menteri BUMN. Untuk pegawai swasta dengan SE Menteri Ketenagakerjaan," jelas Tjahjo.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo saat menjelaskan mengenai kajian pemerintah terkait sistem kerja bergilir dalam pesan video yang diterima di Jakarta, Jumat (12/6/2020). (ANTARA/ Istimewa)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo saat menjelaskan mengenai kajian pemerintah terkait sistem kerja bergilir dalam pesan video yang diterima di Jakarta, Jumat (12/6/2020). (ANTARA/ Istimewa)

Ia mengingatkan, sebelum diterbitkan dan diberlakukan SE tentang Sistem Kerja Sif, perlu dilakukan survei dan simulasi yang lebih cermat.

Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang akan dituangkan dalam SE akan benar-benar efektif memecahkan masalah yang ada.

"Yaitu mengurangi penumpukan calon penumpang," jelas Tjahjo.

Menurut dia, data sementara yang diperoleh dari PT KAI menunjukkan bahwa penumpang KA dari unsur pegawai ASN/TNI/Polri jumlahnya sangat sedikit

"PT KAI akan melakukan survei yang lebih cermat tentang proporsi jumlah penumpang berdasarkan pekerjaan: ASN/TNI/Polri, BUMN, atau swasta," jelas Tjahjo.

Baca Juga:

ASN dan Pensiunan Kini Bisa Ikuti Program Wirausaha Pintar

Untuk itu, kata politikus PDIP ini, alternatif kebijakan yang bisa diambil di antaranya; pemberlakuan sif untuk ASN, BUMN, dan swasta; pemberlakuan sif hanya untuk swasta saja, karena pegawai ASN yang naik kereta api sangat sedikit; pemberlakuan sif Senin sampai Jumat; pemberlakuan sif Senin dan Jumat saja; dan kombinasi dari beberapa alternatif di atas.

Misalnya, sif untuk seluruh jenis pegawai namun hanya untuk hari Senin saja.

"Kami usulkan kebijakan itu diberlakukan untuk daerah yang memberlakukan PSBB dan/atau status merah menurut Gugus Tugas," ujar Tjahjo. (Knu)

Baca Juga:

12.437 ASN DKI Kerja dari Rumah saat PSBB Masa Transisi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Artidjo Alkostar Dikebumikan di Kompleks Pemakaman UII Yogyakarta
Indonesia
Artidjo Alkostar Dikebumikan di Kompleks Pemakaman UII Yogyakarta

Artidjo Alkostar akan dikuburkan di Kompleks Pemakaman Kampus Terpadu Universitas Indonesia (UII), Jalan Kaliurang Km 14,5, Sleman, Yogyakarta.

Azis Syamsuddin Kenal Penyidik KPK AKP Stepanus dari Ajudannya
Indonesia
Azis Syamsuddin Kenal Penyidik KPK AKP Stepanus dari Ajudannya

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin disebut mengenal penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju lewat ajudannya yang sesama anggota Polri.

DPR Desak Penegak Hukum Tindak Oknum Pelindung Djoko Tjandra
Indonesia
DPR Desak Penegak Hukum Tindak Oknum Pelindung Djoko Tjandra

Dia mengatakan, saat ini Kepolisian dan Kejaksaan sudah melakukan investigasi internal, sehingga dirinya juga mendesak Kemenkumham melakukan tindakan serupa.

KPK Idealnya Tangani Kasus Korupsi Aparat Hukum
Indonesia
KPK Idealnya Tangani Kasus Korupsi Aparat Hukum

Saat ini Polisi dan Kejaksaan tengah mengusut kasus suap dan korupsi pejabatnya.

Alasan Partai Demokrat Versi KLB Gelar Konpers di 'Candi' Hambalang
Indonesia
Alasan Partai Demokrat Versi KLB Gelar Konpers di 'Candi' Hambalang

Konferensi pers itu digelar di tengah guyuran hujan

KKB Berulah, Keamanan PON Papua Terancam?
Indonesia
KKB Berulah, Keamanan PON Papua Terancam?

Polri memastikan keamanan di Papua dapat dikendalikan. Sehingga agenda kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON) pada Oktober 2021 tetap berjalan sesuai rencana.

PDIP Sebut Ada Resiko Politik Jika Pilkada 9 Desember Ditunda
Indonesia
PDIP Sebut Ada Resiko Politik Jika Pilkada 9 Desember Ditunda

Kata Hasto, bagi PDIP, jika pilkada ditunda, maka akan ada resiko politik.

Pintu Air Pasar Ikan Jakut Berstatus Siaga II
Indonesia
Pintu Air Pasar Ikan Jakut Berstatus Siaga II

Hingga pukul 02.00 WIB, ketinggian muka air naik lagi menjadi 192 cm, status Pintu Air Pasar Ikan masih waspada Siaga III

Polisi Mengaku Kerja Profesional Usut Kasus Irjen Napoleon Bonaparte
Indonesia
Polisi Mengaku Kerja Profesional Usut Kasus Irjen Napoleon Bonaparte

Gunawan menyampaikan timnya mengajukan sejumlah barang bukti ke majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Polrestabes Bandung Amankan 150 Kg Tembakau Gorila Siap Edar
Indonesia
Polrestabes Bandung Amankan 150 Kg Tembakau Gorila Siap Edar

Peredaran tembakau sintetis dilakukan dengan modus penjualan secara daring atau pun penjualan secara langsung.