Khawatir Muncul 'Klaster Samsat', Pengurusan Perpanjangan SIM Kini Dibatasi Warga mengantre pembuatan SIM di di Polsek Kemayoran, Kebon Kosong, Kebayoran, Jakarta Pusat. (Foto: MP/Kanugrahan)

Merahputih.com - Polisi membatasi kuota harian pembuatan dan perpanjangan SIM dari 100-200 orang karena kapasitas ruang tunggu. Hal ini pasca adanya kepadatan dan kerumunan sejumlah warga saat mengurus perpanjangan SIM.

"Dengan sistem first in first out, siapa yang datang pertama akan mendapatkan kupon kuota tersebut. Misalnya kuota hari ini di Simling misalnya ada 200, maka 200 orang pertama itu yang akan kita berikan kupon," ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo kepada wartawan, Kamis (4/6).

Baca Juga:

Selama COVID-19, Pemerintah Pastikan Uang Kuliah Tak Naik

Kemudian setelah 200 itu selesai dilayani, maka pelayanan kemudian ditutup oleh petugas. Dan bagi yang belum dapat memperpanjang SIM, masyarakat diminta mencoba lagi keesokan harinya.

"Sehingga kita bisa tetap memberikan pelayanan ke masyarakat sekaligus kita juga bisa menjaga psychal distancing dan juga tentu saja tetap protokol covid 19 di pelayanan. Kami mulai dari cuci tangan, pengukuran suhu, termasuk juga kewajiban menggunakan masker," tegas dia.

Warga mengantre pembuatan SIM di di Polsek Kemayoran, Kebon Kosong, Kebayoran, Jakarta Pusat. (Foto: MP/Kanugrahan)
Warga mengantre pembuatan SIM di di Polsek Kemayoran, Kebon Kosong, Kebayoran, Jakarta Pusat. (Foto: MP/Kanugrahan)

Anggota yang melakukan pelayanan juga tetap mengedepankan protokol kesehatan supaya tidak tertular virus corona selama memberikan pelayanan kepada masyaarakat. "Face shield sehingga kemudian protokol covid dapat kita laksanakan dengan sebaiknya," tutup dia.

Untuk diketahui, jumlah pemohon perpanjangan SIM setiap harinya membludak. Hal ini karena masyarakat takut terkeja razia polisi apabila masa berlaku SIM nya habis.

Baca Juga:

Masih Temukan Kasus Baru, Anies Perpanjang Kembali PSBB Selama 14 Hari?

Padahal Polisi sudah memastian tidak ada penilangan bagis SIM yang mati sejak pandemi COVID-19. Pelayanan perpanjangan pun akan dilakukan sampai (30/6). (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anggota DPR Ini Nilai Perlu Dibangun Museum Kekejaman Komunis di Eks Markas PKI
Indonesia
Anggota DPR Ini Nilai Perlu Dibangun Museum Kekejaman Komunis di Eks Markas PKI

TNI yang berfungsi sebagai lembaga pertahanan tetap harus memantau kemungkinan munculnya paham komunis

DPR: Tim Gugus Tugas Penanganan Corona Perlu Diawasi
Indonesia
DPR: Tim Gugus Tugas Penanganan Corona Perlu Diawasi

DPR menilai perlu membentuk tim untuk mengawasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang dibentuk pemerintah.

100 Dokter Wafat Akibat COVID-19, DPR Desak Istana Bikin Monumen Buat Tenaga Medis
Indonesia
100 Dokter Wafat Akibat COVID-19, DPR Desak Istana Bikin Monumen Buat Tenaga Medis

Jumlah dokter paru di Indonesia hanya sekitar 1.976 orang

Ketua DPRD Minta Pemprov DKI Perbaiki Surat Izin Formula E
Indonesia
Ketua DPRD Minta Pemprov DKI Perbaiki Surat Izin Formula E

"Saya sebagai pimpinan tidak menolak adanya Formula E. Saya pun menyetujui anggaran revitalisasi untuk dioptimalkan secara baik," kata Prasetyo

 Pemilihan Agus Rahardjo Jadi Penasihat Kapolri Demi Bersih-Bersih di Korps Bhayangkara?
Indonesia
Pemilihan Agus Rahardjo Jadi Penasihat Kapolri Demi Bersih-Bersih di Korps Bhayangkara?

"Agus dipilih karena kepintaran, kecakapan dan kompetensinya di bidang korupsi," papar Argo di Mabes Polri, Kamis (23/1).

Rizieq Shihab Bisa Dikenai Denda Rp100 Juta Jika Kembali Langgar Prokes
Indonesia
Rizieq Shihab Bisa Dikenai Denda Rp100 Juta Jika Kembali Langgar Prokes

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, sanksi bersifat progresif artinya bila hal tersebut diulangi maka Rizieq akan dikenakan denda berlipat.

Kampung Akuarium Belum Ditetapkan sebagai Cagar Budaya
Indonesia
Kampung Akuarium Belum Ditetapkan sebagai Cagar Budaya

pembangunan rusun tetap masih boleh dilakukan ketika Kampung Akuarium ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya.

FUI Minta Jawara Hingga Laskar Islam Ikut Buru Politisi PDIP
Indonesia
FUI Minta Jawara Hingga Laskar Islam Ikut Buru Politisi PDIP

KPK pada Kamis (9/1) telah mengumumkan empat tersangka dalam kasus tersebut

DKPP: Masyarakat Pentingkan Kesehatan daripada Pilkada Serentak
Indonesia
Pemkab Cirebon Buka Suara Terkait Viral OTT 5 Pegawai Disdukcapil
Indonesia
Pemkab Cirebon Buka Suara Terkait Viral OTT 5 Pegawai Disdukcapil

"Kalo informasi perihal itu saya juga dengar. Namun saya langsung koordinasi dengan pak Kadis katanya masih mencari kebenarannya juga," kata Nanan