Khawatir Gelombang Kedua COVID-19, Sri Sultan Berhati-hati Terapkan New Normal Sri Sultan Hamengkubuwono X. Foto: MP/Teresa Ika

MerahPutih.com - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X tidak mau terburu-buru menerapkan new normal. Raja Yogyakarta ini sangat berhati-hati agar tidak muncul gelombang kedua penularan COVID-19.

"Kita harus hati-hati sekali. Harus cermat. Perlu pemahaman yang serius, agar ketika normal baru diberlakukan, jangan sampai ada periode kedua COVID-19," kata Sultan memberikan arahan kepada Asosiasi Bisnis DIY untuk mempersiapkan normal baru di Ndalem Ageng, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (3/6)

Baca Juga

Ini Lima Tahap AKB di 15 Daerah Zona Biru Jawa Barat

Sultan mengatakan penerapan new normal dapat dilakukan jika seluruh pihak sudah paham dan disiplin menjalankan protokol kesehatan dan SOP kesehatan new normal. Selain itu, angka penambahan pasien juga harus turun di bawah 50 persen.

Sri Sultan mengimbau kepada para pelaku bisnis dan pariwisata di DIY untuk menyiapkan skenario dan SOP protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari untuk para karyawan dan tamu.

"Harus bisa mengatur protokol kesehatan ya. Itu sangat penting, tidak hanya untuk tamu tapi untuk karyawan juga. Misal bagaimana mengatur jarak di kantor. Menyiapkan tempat cuci tangan yang banyak di pasar-pasar," tegas Sri Sultan HB X.

Sri Sultan Hamengkubuwono X. Foto: MP/Teresa Ika
Sri Sultan Hamengkubuwono X. Foto: Pemda DIY

Ia juga meminta para pelaku bisnis juga harus bisa memperhitungkan dengan matang untuk membuka kembali usahanya. Dan bersiap menghadapi serbuab wisatawan. Jangan sampai bisnis justru semakin memburuk karena kurang perhitungan.

Penerapan skenario normal baru, kata dia, diharapkan mampu memberikan perubahan pada pertumbuhan ekonomi agar lebih baik dari sebelum pandemi.

Walau tak menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), penerapan new normal di Provinsi DIY direncanakan mulai Juli 2020. Meski demikan,, tingkat kesembuhan pasien di DIY berdasarkan data gugus tugas penanganan COVID-19 DIY, mencapai 70 persen.

Hingga Senin (1/6) sore kemarin, total kumulatif kasus positif COVID-19 di DIY tercatat sebanyak 237 pasien. Pasien yang dinyatakan sembuh mencapai 169 pasien. Sedangkan, jumlah pasien positif corona yang dinyatakan meninggal dunia berjumlah 8 orang.

Baca Juga

Menko PMK Berharap Rumah Ibadah Jadi Contoh Terapkan Protokol Kesehatan

Total pasien positif COVID-19 yang masih dirawat di rumah sakit tercatat sebanyak 62 orang. Total PDP adalah 1555 orang. Sementara total ODP 6843 orang. (*)

Berita ini merupakan laporan Teresa Ika, kontributor merahputih.com untuk wilayah Yogyakarta dan sekitarnya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ma'ruf Amin Tak Masalah Bertemu Rizieq Shihab
Indonesia
Ma'ruf Amin Tak Masalah Bertemu Rizieq Shihab

Telah ada ormas Islam yang sudah menawarkan diri untuk menyelenggarakan pertemuan tersebut

Selain Bansos Jabodetabek, KPK Dalami Dugaan Korupsi Bansos Difabel dan Lain-Lain
Indonesia
Selain Bansos Jabodetabek, KPK Dalami Dugaan Korupsi Bansos Difabel dan Lain-Lain

Karyoto menegaskan, tak tertutup kemungkinan KPK akan membuka penyelidikan baru untuk mendalami berbagai informasi mengenai program-program bansos lainnya.

KPAI Protes Zona Kuning Diizinkan Sekolah Tatap Muka
Indonesia
KPAI Protes Zona Kuning Diizinkan Sekolah Tatap Muka

Anak-anak yang telah terinfeksi juga berpotensi menularkan COVID-19 kepada nenek atau kakek mereka, dengan kematian yang berpotensi akan meningkat terus dan penularan terus berjalan.

Sudah Dilarang, Seorang Anak Sempat Dikabarkan Hilang Saat CFD
Indonesia
Sudah Dilarang, Seorang Anak Sempat Dikabarkan Hilang Saat CFD

Guntur mengingatkan warga akan adanya larangan ibu hamil, anak-anak dan lansia untuk tidak ikut CFD. Melalui pengeras suara, petugas sering kali mengingatkan orang tua yang membawa anak di bawah usia sembilan tahun untuk meninggalkan area tersebut.

Kapolda di Seluruh Indonesia Diperintahkan Tindak Pengambil Jenazah COVID-19
Indonesia
Kapolda di Seluruh Indonesia Diperintahkan Tindak Pengambil Jenazah COVID-19

Menegakkan disiplin, tidak bisa dengan bujuk rayu

MPR Bisa Ubah Jabatan Presiden Jadi 3 Periode Jika Rakyat Meminta
Indonesia
MPR Bisa Ubah Jabatan Presiden Jadi 3 Periode Jika Rakyat Meminta

“Sepanjangan ini masih wacana, tidak masalah. Kita negara hukum, jika jabatan presiden itu diubah oleh MPR menjadi tiga periode itu, kehendak rakyat,” kata Advokat Peradi ini.

Bareskrim Surati Imigrasi Minta Pengacara Djoko Tjandra Dicekal
Indonesia
Bareskrim Surati Imigrasi Minta Pengacara Djoko Tjandra Dicekal

Surat pencegahan tersebut bernomor B/3022/VII/2020/Dittipidum tertanggal 22 Juli 2020

Kecam Pernyataan Macron, Jokowi Singgung soal Tolerasi Beragama
Indonesia
Kecam Pernyataan Macron, Jokowi Singgung soal Tolerasi Beragama

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak dunia mengedepankan persatuan dan toleransi beragama untuk membangun tatanan yang lebih baik.

Jika Palsukan Dokumen, Bupati Terpilih Sabu Bisa Dipidana
Indonesia
Jika Palsukan Dokumen, Bupati Terpilih Sabu Bisa Dipidana

"Kalau menyangkut soal dokumen dan peristiwa nasional bisa saja Bareskrim yang menangani," ungkap Petrus.

Jokowi Pantau Penanganan Dampak Bencana Siklon Seroja di NTT
Indonesia
Jokowi Pantau Penanganan Dampak Bencana Siklon Seroja di NTT

Presiden Joko Widodo telah memerintahkan jajarannya untuk mengirimkan bantuan sembako ke daerah terdampak bencana di NTT sejak Senin (5/4).