Kewenangan Kejaksaan Diusulkan Diperluas Gedung Kejaksaan Agung. (Foto: Antara)

Merahputih.com - Fraksi PDI Perjuangan memberikan catatan kritis terkait revisi UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan. Salah satunya usulan perluasan kewenangan lembaga tersebut untuk penyidikan tindak pidana tertentu, tidak hanya tindak pidana korupsi (Tipikor).

"Seperti Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), tindak pidana kehutanan, pelanggaran HAM berat dan tindak pidana lainnya," ujar anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI F-PDI Perjuangan, Selly Andriany Gantina dalam Rapat Baleg dengan agenda harmonisasi RUU Kejaksaan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (25/3).

Baca Juga

Polisi Siber Harus Ditopang UU ITE yang Lebih Demokratis

Perlu sinkronisasi atau koordinasi lintas lembaga terkait agar tidak terjadi benturan antar-lembaga yang dikhawatirkan dapat kontra produktif penegakan hukum.

RUU tersebut juga harus dapat menegakkan hukum yang mengutamakan sistem pengawasan sehingga terwujud "integrated criminal justice system".

"Hal itu agar 'integrated criminal justice system' sesuai harapan masyarakat dan melayani para pencari keadilan serta melindungi demokrasi dan menghindari penegak hukum menjadi alat politik kelompok-kelompok tertentu," ujarnya.

Caption

Menurut dia, terkait pengaturan penyadapan Kejaksaan perlu disajikan dengan kebutuhan pelaksanaan UU dan diatur batas kewenangannya agar tidak terjadi konflik antar aparat yang berwenangan dalam melakukan penyadapan dalam konteks penegakan hukum maupun intelijen.

Selly menjelaskan terkait tugas dan kewenangan Kejaksaan Agung yaitu menetapkan dan mengendalikan penegakan hukum, sebaiknya dikembalikan dalam rumusan UU Kejaksaan.

"Perlu dilakukan kajian mendalam karena penuntutan tindak pidana korupsi sudah dilakukan KPK dan apakah implikasi pasal ini berdampak juga pada Jaksa di KPK," ujarnya.

Baca Juga

ICJR Temukan Dugaan UU ITE Sasar Kebebasan Berekspresi

Menurut dia, F-PDIP mengingatkan Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya tetap menjunjung tinggi profesionalisme dan jangan tumpul keatas tajam ke bawah. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PBNU Nyatakan Dalam Keadaan Darurat, Hukum Penggunaan Vaksin Wajib
Indonesia
PBNU Nyatakan Dalam Keadaan Darurat, Hukum Penggunaan Vaksin Wajib

Vaksinasi termasuk hifdzun nafs atau upaya menjaga jiwa dalam ajaran Islam

Bekas Dirut Pelindo II RJ Lino Ajukan Gugatan Praperadilan
Indonesia
Bekas Dirut Pelindo II RJ Lino Ajukan Gugatan Praperadilan

KPK jelas dan nyata telah tidak melaksanakan kewajiban hukumnya

 Mundur Sebagai Bakal Cawali dari PDIP, Purnomo Tak Tertarik Maju dari Partai Lain
Indonesia
Mundur Sebagai Bakal Cawali dari PDIP, Purnomo Tak Tertarik Maju dari Partai Lain

Purnomo akan setia sebagai kader PDIP untuk mendukung siapapun bakal calon cawali dan cawawali yang diusung PDIP

77 ASN dan Pensiunan Terima Bansos dari Kemensos Rp600 Ribu
Indonesia
77 ASN dan Pensiunan Terima Bansos dari Kemensos Rp600 Ribu

"Perubahan data baru bisa kami lakukan pada penyealuran BST tahap kedua bulan Juni," kata dia.

Terdampak Corona, Penjualan Daging Sapi di Yogyakarta Masih Merosot Tajam
Indonesia
Terdampak Corona, Penjualan Daging Sapi di Yogyakarta Masih Merosot Tajam

"Awal-awal corona orang pada nggak gelar hajatan. Yang punya cathering sepi order. Jadi daging nggak laku," kata wanita yang biasa dipanggil Tuti ini

Kejagung Sita 17 Kapal Milik Heru Hidayat dalam Kasus Korupsi Asabri
Indonesia
Kejagung Sita 17 Kapal Milik Heru Hidayat dalam Kasus Korupsi Asabri

Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung menyita 17 kapal dari tersangka Heru Hidayat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republika Indonesia (Asabri).

Kepala BNPT Ingatkan Masyarakat Harus Siaga dan Miliki Daya Tangkal soal Ancaman Terorisme
Indonesia
Kepala BNPT Ingatkan Masyarakat Harus Siaga dan Miliki Daya Tangkal soal Ancaman Terorisme

"Kesiapsiagaan diharapkan dapat dimiliki masyarakat guna daya cegah dan daya tangkal masyarakat," jelas Boy

MPR Desak Pemerintah Ambil Langkah Terkait RS Rujukan COVID-19 Penuh
Indonesia
MPR Desak Pemerintah Ambil Langkah Terkait RS Rujukan COVID-19 Penuh

Pimpinan MPR meminta pemerintah mengambil langkah tegas dalam memotong rantai penyebaran COVID-19.

Cara Anak Buah Ridwan Kamil Perketat Penyebaran COVID-19
Indonesia
Cara Anak Buah Ridwan Kamil Perketat Penyebaran COVID-19

Mobile COVID-19 Test akan dilengkapi dengan 100 alat rapid test

Pengakuan Tersangka Pelecahan Seksual di Bandara Soetta saat Rapid Test
Indonesia
Pengakuan Tersangka Pelecahan Seksual di Bandara Soetta saat Rapid Test

“Tersangka ngaku baru pertama kali,” kata Alex