Kewenangan Kejaksaan Diusulkan Diperluas Gedung Kejaksaan Agung. (Foto: Antara)

Merahputih.com - Fraksi PDI Perjuangan memberikan catatan kritis terkait revisi UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan. Salah satunya usulan perluasan kewenangan lembaga tersebut untuk penyidikan tindak pidana tertentu, tidak hanya tindak pidana korupsi (Tipikor).

"Seperti Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), tindak pidana kehutanan, pelanggaran HAM berat dan tindak pidana lainnya," ujar anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI F-PDI Perjuangan, Selly Andriany Gantina dalam Rapat Baleg dengan agenda harmonisasi RUU Kejaksaan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (25/3).

Baca Juga

Polisi Siber Harus Ditopang UU ITE yang Lebih Demokratis

Perlu sinkronisasi atau koordinasi lintas lembaga terkait agar tidak terjadi benturan antar-lembaga yang dikhawatirkan dapat kontra produktif penegakan hukum.

RUU tersebut juga harus dapat menegakkan hukum yang mengutamakan sistem pengawasan sehingga terwujud "integrated criminal justice system".

"Hal itu agar 'integrated criminal justice system' sesuai harapan masyarakat dan melayani para pencari keadilan serta melindungi demokrasi dan menghindari penegak hukum menjadi alat politik kelompok-kelompok tertentu," ujarnya.

Caption

Menurut dia, terkait pengaturan penyadapan Kejaksaan perlu disajikan dengan kebutuhan pelaksanaan UU dan diatur batas kewenangannya agar tidak terjadi konflik antar aparat yang berwenangan dalam melakukan penyadapan dalam konteks penegakan hukum maupun intelijen.

Selly menjelaskan terkait tugas dan kewenangan Kejaksaan Agung yaitu menetapkan dan mengendalikan penegakan hukum, sebaiknya dikembalikan dalam rumusan UU Kejaksaan.

"Perlu dilakukan kajian mendalam karena penuntutan tindak pidana korupsi sudah dilakukan KPK dan apakah implikasi pasal ini berdampak juga pada Jaksa di KPK," ujarnya.

Baca Juga

ICJR Temukan Dugaan UU ITE Sasar Kebebasan Berekspresi

Menurut dia, F-PDIP mengingatkan Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya tetap menjunjung tinggi profesionalisme dan jangan tumpul keatas tajam ke bawah. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PBNU: Pembukaan UUD 1945 Cerminkan Visi Tata Dunia Baru
Indonesia
PBNU: Pembukaan UUD 1945 Cerminkan Visi Tata Dunia Baru

Gus Yahya mengimbau elemen bangsa untuk terus terlibat dalam perjuangan ini

[Hoaks atau Fakta]: Jokowi Miliki Mobil Dengan Plat Nomor Sendiri di Luar Negeri
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Jokowi Miliki Mobil Dengan Plat Nomor Sendiri di Luar Negeri

Video yang diunggah oleh Kemas Fatan II merupakan potongan dari menit 1:16-1:26.

Sampel Virus COVID-19 Varian Baru Ditemukan di Jakarta
Indonesia
Sampel Virus COVID-19 Varian Baru Ditemukan di Jakarta

"Tiga sampel dari DKI Jakarta, 1 Kalimantan Selatan, 1 dari Sumatera Utara, dan 1 dari Sumatera Selatan," jelasnya

Babak Baru Kasus Penganiayaan Muhammad Kece, Polisi Bakal Gelar Prarekonstruksi
Indonesia
Babak Baru Kasus Penganiayaan Muhammad Kece, Polisi Bakal Gelar Prarekonstruksi

Polisi akan menggelar pra-rekonstruksi kasus penganiayaan terhadap tersangka penistaan agama Muhammad Kece oleh Napoleon Bonaparte di Rutan Bareskrim Polri.

Alasan Anggota DPR Tetap Pergi ke Brasil dan Ekuador di Tengah Pandemi
Indonesia
Alasan Anggota DPR Tetap Pergi ke Brasil dan Ekuador di Tengah Pandemi

Brasil dan Ekuador menjadi tujuan utama rencana kunjungan kerja (kunker) Baleg untuk implementasi RUU PKS di Indonesia.

Di Jakarta, Kini Ada 106 RS Rujukan COVID-19
Indonesia
Di Jakarta, Kini Ada 106 RS Rujukan COVID-19

Sementara itu, ada penambahan 12.156 kasus dalam 24 jam terakhir. Dengan demikian, hingga saat ini pemerintah mencatat ada 1.147.010 kasus COVID-19 di Tanah Air,

KPK Pastikan Penyelidikan Dugaan Korupsi Formula E Tidak Dihentikan
Indonesia
KPK Pastikan Penyelidikan Dugaan Korupsi Formula E Tidak Dihentikan

"Kami memastikan penyelidikan KPK terhadap penyelenggaran Formula E masih berproses. Tim Penyelidik masih terus mendalami berbagai data dan informasi, serta mengumpulkan keterangan yang dibutuhkan," kata Ali dalam keterangannya, Senin (15/11).

Besok Komisi B Panggil TransJakarta dan Dishub Soal Tabrakan Beruntun
Indonesia
Besok Komisi B Panggil TransJakarta dan Dishub Soal Tabrakan Beruntun

Pemanggilan ini untuk meminta keterangan langsung Transjakarta dan Dishub DKI terkait kecelakaan maut yang menewaskan dua orang itu.

Oknum ASN Terlibat Kecurangan Rekrutmen, Menpan RB: Harus Dipecat
Indonesia
Oknum ASN Terlibat Kecurangan Rekrutmen, Menpan RB: Harus Dipecat

Melihat kecurigaan kecurangan, itu dilakukan secara terorganisir, bukan oleh satu atau dua orang