Kewajiban Rapid Test Antigen Bikin Reservasi Hotel Anjlok Malioboro Yogyakarta. (Foto: MP/Teresa Ika).

MerahPutih.com - Kebijakan yang mewajibkan pelaku perjalanan dari luar daerah membawa rapid test antigen menjadi penyebab anjloknya reservasi hotel saat libur akhir tahun menjadi 25 persen. Padahal, sebelumnya reservasi untuk libur akhir tahun dari 25 Desember hingga 2 Januari 2021 mencapai 42 persen.

Ketua DPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta Deddy Pranawa Eryana mengatakan, banyak wisatawan yang membatalkan reservasi karena keberatan harus mengeluarkan dana lebih banyak untuk kebutuhan rapid test antigen sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk libur akhir tahun menjadi lebih tinggi.

Baca Juga:

Harga Rapid Test Antigen di Luar Pulau Jawa Dipastikan Lebih Mahal

“Jika dalam satu keluarga ada lima orang yang berwisata, harus mengeluarkan biaya tambahan sampai sekitar Rp1 juta. Belum lagi jika mereka berlibur melebihi batas kedaluwarsa hasil tes. Biaya jadi dua kali lipat,” katanya.

Deddy menyayangkan kebijakan dari pemerintah pusat yang mendadak tersebut karena sebelumnya para pelaku usaha jasa akomodasi wisata di DIY sudah berharap banyak akan mampu meningkatkan okupansi saat libur akhir tahun.

"Dengan kebijakan itu, kondisi pelaku usaha jasa akomodasi semakin berat. Pelaku usaha jasa yang sebelumnya masih kuat, kini sudah setengah kuat. Dan yang sudah pingsan jadi hampir mati terutama hotel bintang tiga ke bawah,” katanya dikutip Antara.

PHRI DIY kemudian mengusulkan agar pemerintah daerah bisa turun tangan membantu pelaku usaha jasa pariwisata.

“Kalau boleh usul, para pegawai negeri sipil di DIY yang tidak boleh keluar kota bisa ‘staycation’ di hotel. ASN dari Kota Yogyakarta menginap satu atau dua hari di Gunung Kidul. Begitu pula sebaliknya,” katanya.

Ia menyebut, jika usulan tersebut dapat direalisasikan, maka akan sedikit membantu para pelaku usaha jasa akomodasi untuk bertahan lebih lama di masa pandemi COVID-19.

“Tentunya, mereka menginap di hotel atau wisata kuliner di tempat usaha yang sudah mendapat verifikasi protokol kesehatan atau sertifikasi CHSE,” katanya.

Wisata di Yogyakarta (Foto: MP/Teresia Ika)
Wisata di Yogyakarta (Foto: MP/Teresia Ika)

Ia menyebut pelaku usaha hotel dan restoran sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19 dalam kegiatan usahanya dengan sertifikasi CHSE atau verifikasi protokol kesehatan.

“Tiba-tiba ada kebijakan dari pusat sehingga kami merasa apa yang sudah kami lakukan, verifikasi protokol kesehatan atau sertifikasi CHSE ini sia-sia,” katanya.

Ketua Harian Satgas COVID-19 Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan kebijakan rapid test antigen untuk pelaku perjalanan termasuk wisatawan merupakan upaya untuk meningkatkan keamanan wisatawan.

Ia optimistis kebijakan tersebut tidak akan mempengaruhi minat wisatawan untuk datang ke Yogyakarta guna menikmati libur akhir tahun. (*)

Baca Juga:

Libur Nataru, Kemenhub Bikin Posko Pantau Prokes

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Simpatisan Persija yang Diciduk Mengaku Turun ke Jalan Secara Spontan
Indonesia
Simpatisan Persija yang Diciduk Mengaku Turun ke Jalan Secara Spontan

65 orang yang sempat diamankan dan dimintai keterangan itu, kemudian dipulangkan secara bertahap

[HOAKS ATAU FAKTA]: Demi Jokowi, Uni Emirat Arab Bakal Bangun Masjid di Solo
Indonesia
[HOAKS ATAU FAKTA]: Demi Jokowi, Uni Emirat Arab Bakal Bangun Masjid di Solo

Akun Facebook Hariyanto membagikan unggahan gambar sebuah masjid beserta narasi ke grup SEGAN pada Rabu (21/10) kemarin.

KSPI Desak DPR Hentikan Pembahasan Omnibus Law
Indonesia
KSPI Desak DPR Hentikan Pembahasan Omnibus Law

Aksi ini dilakukan sehubungan dengan adanya informasi jika Panja Baleg Omnibus Law RUU Cipta Kerja akan melanjutkan pembahasan RUU tersebut yang terkesan diam-diam dan dadakan.

Pemerintah Tegaskan Fadli dan Fahri Berhak Dapat Bintang Jasa, kecuali Tersangkut Masalah Hukum
Indonesia
Pemerintah Tegaskan Fadli dan Fahri Berhak Dapat Bintang Jasa, kecuali Tersangkut Masalah Hukum

Calon penerimanya diusulkan oleh para lembaga negara dan tertuang di pasal 30 UU No 20 tahun 2009.

Dua Pekerja Tewas Tertimpa Runtuhan Proyek Rumah Tua di Bendungan Hilir
Indonesia
Dua Pekerja Tewas Tertimpa Runtuhan Proyek Rumah Tua di Bendungan Hilir

Dua pekerja bangunan tewas akibat tertimpa tembok saat keduanya melakukan renovasi rumah.

Ganjil Genap Dinilai Jadi Biang Kerok Penambahan COVID-19 di Jakarta
Indonesia
Ganjil Genap Dinilai Jadi Biang Kerok Penambahan COVID-19 di Jakarta

Kalau menumpuk pengguna transportasi umum, ya sudah pasti tinggi korelasinya

Jokowi Ingatkan Penerima Bansos Tunai Tidak Beli Rokok
Indonesia
Jokowi Ingatkan Penerima Bansos Tunai Tidak Beli Rokok

"Saya perintahkan kepada para menteri dan gubernur agar mengawal pengiriman ini agar cepat, tepat sasaran dan diawasi, tidak ada potongan apa pun,” kata Presiden.

TNI Kerahkan Ribuan Babinsa Tegakan Prokes dan Tracing di PPKM Skala Mikro
Indonesia
TNI Kerahkan Ribuan Babinsa Tegakan Prokes dan Tracing di PPKM Skala Mikro

Perang ini harus dimulai dengan tujuan yang jelas. Tujuannya adalah mengurangi laju penyebaran virus," kata Budi Gunadi.

Amankan Lokasi Debat Gibran Vs Bagyo, Polresta Surakarta Terjunkan 250 Personel
Indonesia
Amankan Lokasi Debat Gibran Vs Bagyo, Polresta Surakarta Terjunkan 250 Personel

Total ada 250 personel yang diterjunkan khusus mengamankan acara debat pada Jumat besok.

Dirut PT PAL Budiman Saleh Mangkir dari Pemeriksaan KPK
Indonesia
Dirut PT PAL Budiman Saleh Mangkir dari Pemeriksaan KPK

Budiman sedianya diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantan Direktur Utama PT DI Budi Santoso.