Kewajiban Miliki Kartu SIKM Masuk Jakarta Berpotensi Langgar HAM Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai, kebijakan memiliki Surat Ijin Keluar Masuk (SIKM) di wilayah Jakarta tak tepat.

Menurut Trubus, peratiran ini tak efektif karena pergerakan masyarakat keluar masuk Jakarta sudah sangat besar dan sulit dicegah.

Baca Juga:

Satu Keluarga Terpapar COVID-19 Usai Ikut Salat Tarawih, Ratusan Warga Jalani Rapid Test

"Kan sejak menerapkan PSBB masyarakat di Jakarta sudah dalam posisi jenuh dan stress. Kalau dilarang malah bisa menimbulkan adanya konflik," kata Trubus di Jakarta, Jumat (22/5).

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah kecam kebijakan SIKM
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah (Foto: fh.usakti.ac.id)

Trubus melanjutkan, mendekati Lebaran, masyarakat semakin sulit untuk diatur karena mobilitas mereka sangat tinggi dan berpergian Jakarta dengan beragam aktivitas cukup besar.

"Dalam sehari dua hari mau lebaran dan silaturahmi kalau sampai dibatasi maka bisa menimbulkan permasalahan baru," jelas Trubus.

Ketua Pusat Studi Hukum dan Perundang-Undangan Universitas Trisakti inu melihat, msyarakat tak bisa hidup disekat dan dilarang berpergian ke tempat lain.

"Malah ini bisa melanggar HAM. Kalau dikekang dan dikarantina terus masyarakat akan melawan," ungkap dia.

Trubus menyebut, kebijakan ini seharusnya tak diperlukan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperketat peraturan yang ada dan mengoptimalkan penegakan hukum terhadap sumber keramaian. Seperti pasar dan pertokoan.

"Karena PSBB hanya pembatasan bukan pelarangan. Dalam situasi seperti ini sulit masyarakat mematuhi aturan. Yang harus ditindak adalah sumber keramaian itu, bukan masyarakatnya," tutup Trubus.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan secara resmi melarang warga Jakarta keluar masuk wilayah Jabodetabek. Keputusan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 47 Tahun 2020. Dalam keterangannya Pemprov DKI Jakarta menyatakan Pergub tersebut dikeluarkan guna menekan penyebaran Covid-19.

Warga yang ingin bepergian keluar Jabodetabek harus mengantongi Surat Izin Keluar Masuk (SIKM). Surat tersebut juga berlaku bagi warga yang ingin masuk Jakarta.

Baca Juga:

Tanggapan Kemenlu Soal Nasib Miris 30 Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi

Anies menambahkan dengan adanya Pergub 47/2020 petugas di lapangan kini mempunyai dasar hukum dalam bekerja. Terutama dalam mengendalikan pergerakan warga. Melalui SKIM arus keluar masuk warga bisa dipantau dan diperketat.

Pembuatan SIKM bisa dilakukan melalui situs corona.jakarta.go.id/izin-keluar-masuk-Jakarta yang terintegrasi dengan sistem perizinan JakEvo milik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta (DPM PTSP). Nantinya, DPM PTSP yang akan menerbitkan SIKM secara elektronik dalam bentuk QR-code bila permohonan dan persyaratan yang diajukan sudah lengkap.(Knu)

Baca Juga:

Banjir Sumba Timur Hanyutkan Dua Rumah Warga

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KTT G20 Digelar Virtual Bulan Depan
Indonesia
KTT G20 Digelar Virtual Bulan Depan

G20 juga telah menyuntikkan dana sebesar 11 triliun dolar AS

Kaget Anak Buahnya Meninggal, Wagub DKI: Cucu Kurnia Sosok Anti Suap
Indonesia
Bareskrim Surati Imigrasi Minta Pengacara Djoko Tjandra Dicekal
Indonesia
Bareskrim Surati Imigrasi Minta Pengacara Djoko Tjandra Dicekal

Surat pencegahan tersebut bernomor B/3022/VII/2020/Dittipidum tertanggal 22 Juli 2020

DPR Tidak Perlu Bahas RUU Minuman Beralkohol
Indonesia
DPR Tidak Perlu Bahas RUU Minuman Beralkohol

Pendekatan pelarangan minuman beralkohol dapat memberi dampak negatif untuk peradilan pidana di Indonesia.

MPR Keberatan Preman Pasar Jadi Penegak Protokol Kesehatan
Indonesia
MPR Keberatan Preman Pasar Jadi Penegak Protokol Kesehatan

"Realitas kita pasar tradisional itu nggak ada pimpinan, ada yang menyebut kepala keamanannya, ada yang menyebut mandor disitu, ada yang menyebutnya jager, preman. Mereka ini kan setiap hari di sana," ujar Wakil Kepala Kepolisian Gatot.

IPW Kecam Aksi Brutal Anggota Polsek Percut Sei Tuan Aniaya Saksi
Indonesia
IPW Kecam Aksi Brutal Anggota Polsek Percut Sei Tuan Aniaya Saksi

"Kasus ini menunjukkan bahwa Polri masih jauh dari sikap promoter dalam menangani sebuah perkara," jelas Neta.

 [HOAKS atau FAKTA]: Presiden Jokowi Sebut Minum Micin Jadi Jenius
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Jokowi Sebut Minum Micin Jadi Jenius

Pada foto tersebut nampak tangan kanan Presiden Jokowi memegang bumbu penyedap rasa bermerek Ajinomoto.

Rata-rata Masa Tunggu 20 Tahun, Indonesia Minta Tambahan Kuota Haji
Indonesia
Rata-rata Masa Tunggu 20 Tahun, Indonesia Minta Tambahan Kuota Haji

Menteri Agama Fachrul Razi melobi pemerintah Arab Saudi supaya Indonesia mendapatkan kuota dasar jemaah haji menjadi 231 ribu slot.

KPK Geledah Pendopo Wali Kota Banjar
Indonesia
KPK Geledah Pendopo Wali Kota Banjar

KPK menggeledah pendopo wali kota dan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Banjar.

 KPK Tahan Ketua DPRD Muara Enim Aries HB
Indonesia
KPK Tahan Ketua DPRD Muara Enim Aries HB

Suap itu diduga terkait pengerjaan 16 proyek jalan dengan nilai total total Rp 130 miliar di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.