Kewajiban Miliki Kartu SIKM Masuk Jakarta Berpotensi Langgar HAM Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai, kebijakan memiliki Surat Ijin Keluar Masuk (SIKM) di wilayah Jakarta tak tepat.

Menurut Trubus, peratiran ini tak efektif karena pergerakan masyarakat keluar masuk Jakarta sudah sangat besar dan sulit dicegah.

Baca Juga:

Satu Keluarga Terpapar COVID-19 Usai Ikut Salat Tarawih, Ratusan Warga Jalani Rapid Test

"Kan sejak menerapkan PSBB masyarakat di Jakarta sudah dalam posisi jenuh dan stress. Kalau dilarang malah bisa menimbulkan adanya konflik," kata Trubus di Jakarta, Jumat (22/5).

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah kecam kebijakan SIKM
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah (Foto: fh.usakti.ac.id)

Trubus melanjutkan, mendekati Lebaran, masyarakat semakin sulit untuk diatur karena mobilitas mereka sangat tinggi dan berpergian Jakarta dengan beragam aktivitas cukup besar.

"Dalam sehari dua hari mau lebaran dan silaturahmi kalau sampai dibatasi maka bisa menimbulkan permasalahan baru," jelas Trubus.

Ketua Pusat Studi Hukum dan Perundang-Undangan Universitas Trisakti inu melihat, msyarakat tak bisa hidup disekat dan dilarang berpergian ke tempat lain.

"Malah ini bisa melanggar HAM. Kalau dikekang dan dikarantina terus masyarakat akan melawan," ungkap dia.

Trubus menyebut, kebijakan ini seharusnya tak diperlukan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperketat peraturan yang ada dan mengoptimalkan penegakan hukum terhadap sumber keramaian. Seperti pasar dan pertokoan.

"Karena PSBB hanya pembatasan bukan pelarangan. Dalam situasi seperti ini sulit masyarakat mematuhi aturan. Yang harus ditindak adalah sumber keramaian itu, bukan masyarakatnya," tutup Trubus.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan secara resmi melarang warga Jakarta keluar masuk wilayah Jabodetabek. Keputusan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 47 Tahun 2020. Dalam keterangannya Pemprov DKI Jakarta menyatakan Pergub tersebut dikeluarkan guna menekan penyebaran Covid-19.

Warga yang ingin bepergian keluar Jabodetabek harus mengantongi Surat Izin Keluar Masuk (SIKM). Surat tersebut juga berlaku bagi warga yang ingin masuk Jakarta.

Baca Juga:

Tanggapan Kemenlu Soal Nasib Miris 30 Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi

Anies menambahkan dengan adanya Pergub 47/2020 petugas di lapangan kini mempunyai dasar hukum dalam bekerja. Terutama dalam mengendalikan pergerakan warga. Melalui SKIM arus keluar masuk warga bisa dipantau dan diperketat.

Pembuatan SIKM bisa dilakukan melalui situs corona.jakarta.go.id/izin-keluar-masuk-Jakarta yang terintegrasi dengan sistem perizinan JakEvo milik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta (DPM PTSP). Nantinya, DPM PTSP yang akan menerbitkan SIKM secara elektronik dalam bentuk QR-code bila permohonan dan persyaratan yang diajukan sudah lengkap.(Knu)

Baca Juga:

Banjir Sumba Timur Hanyutkan Dua Rumah Warga

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sekat Pemudik, Pemprov DKI Ikuti Kebijakan Korlantas Polri
Indonesia
Sekat Pemudik, Pemprov DKI Ikuti Kebijakan Korlantas Polri

Korlantas Polri menyiapkan 333 titik penyekatan untuk mengantisipasi masyarakat melakukan mudik 2021.

Riza Patria Jawab Kabar Miring Anies Dirawat di RS Sunter
Indonesia
27 Saksi Diperiksa, Tabir Kematian Editor Metro TV Masih Gelap
Indonesia
27 Saksi Diperiksa, Tabir Kematian Editor Metro TV Masih Gelap

Ia melanjutkan, berdasarkan keterangan saksi, almarhum Yodi kerap mendatangi warung yang pemiliknya sudah diperiksa.

Gibran-Teguh dan Bajo Kompak Incar Nomor Urut Satu di Pilwakot Solo
Indonesia
Gibran-Teguh dan Bajo Kompak Incar Nomor Urut Satu di Pilwakot Solo

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo, Jawa Tengah akan melakukan pengundian nomor urut cawali dan cawawali di Pilwakot Solo, Kamis (24/9).

Kepakan Tangguh dari Lereng Merapi Menembus Krisis Pandemi
Indonesia
Kepakan Tangguh dari Lereng Merapi Menembus Krisis Pandemi

Kolaborasi dan jejaring para seniman dan tokoh lokal dari lereng Gunung Merapi.

Pemprov DKI Buka Pelatihan Kerja Bagi Warga yang Kena PHK
Indonesia
Pemprov DKI Buka Pelatihan Kerja Bagi Warga yang Kena PHK

Jumlah pengangguran di ibu kota per Agustus 2020 sebanyak 572.780 orang atau 10,95 persen dari jumlah pekerja

Kuasa Hukum Ungkap Penghasilan Pinangki Selain dari Gaji
Indonesia
Kuasa Hukum Ungkap Penghasilan Pinangki Selain dari Gaji

Tim kuasa hukum Pinangki Sirna Malasari mengungkapkan kliennya memiliki penghasilan lain di luar gaji dari Kejaksaan Agung.

Update: Bertambah 954, Kini Ada 46.845 Kasus COVID-19 di Indonesia
Indonesia
Update: Bertambah 954, Kini Ada 46.845 Kasus COVID-19 di Indonesia

Yuri mengungkapkan jumlah penambahan 331 pasien menjadi 18.735 yang sembu

Dua Anak Buah Anies Terpapar Corona, Komisi A Minta Pejabat DKI Test Swab
Indonesia
Dua Anak Buah Anies Terpapar Corona, Komisi A Minta Pejabat DKI Test Swab

Politikus Partai Demokrat ini menyarankan agar kegiatan rapat kerja dilaksanakan dengan sistem daring atau online.

Nekat Adakan Dangdutan di Tengah Pandemi, Sejumlah Oknum Polisi Diperiksa Propam
Indonesia
Nekat Adakan Dangdutan di Tengah Pandemi, Sejumlah Oknum Polisi Diperiksa Propam

Kapolda Jatim Irjen Fadil Imran sudah memerintahkan fungsi pengawas termasuk penekanan kembali kepada fungsi Propam