Keuangan Garuda Kian Terpuruk, NasDem Gaungkan Bentuk Pansus Garuda Indonesia. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Kondisi kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, membuat khawatir politikus Senayan. Perusahaan penerbangan nasional ini, membukukan utang sebesar USD 9,8 miliar setara Rp 140,14 Triliun, jika dihitung berdasarkan kurs Rp14.300 per kuartal III 2021.

Saat ini, Garuda memiliki utang kepada 800 lebih kreditur dan tengah melakukan proses negosiasi utang di luar persidangan (out court), serta menghadapi tuntutan hukum.

Baca Juga:

Wamen BUMN: Secara Teknikal Garuda Indonesia Bangkrut

Tercatat, pendapatan perseroan anjlok 70 persen yang ujungnya mengakibatkan masalah likuiditas. Sehingga ekuitas Garuda negatif USD 3 miliar akibat penurunan pendapatan yang lebih besar dari beban karena belum normalnya jumlah penumpang dan kargo yang diangkut.

Fraksi Partai NasDem DPR menggaungkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Garuda Indonesia untuk melakukan penyelidikan secara komprehensif. Bukan sekedar Panitia Kerja. (Panja)

Ketua Fraksi NasDem Ahmad M. Ali menjanjikan, Pansus Garuda Indonesia bakal melibatkan berbagai komisi, mulai dari Komisi III, V, VI, hingga Komisi XI DPR.

"Kolaborasi itu untuk menyelidiki akar permasalahannya secara transparan," ujarnya di Jakarta, Selasa (21/12).

Ia mengatakan, Pansus Garuda dibentuk semata untuk selesaikan sengkarut yang ada dan ingin mengembalikan dan menjayakan Garuda serta kepercayaan dunia terhadap maskapai penerbangan ini.

"Ini penting bagi Garuda untuk mengembalikan kepercayaan publik dan dunia," kata anggota Komisi III DPR itu.

Garuda Indonesia. (Foto: Antara)
Garuda Indonesia. (Foto: Antara)

Ali mengklaim, sudah ada tiga fraksi di DPR yang setuju membentuk Pansus Garuda Indonesia. Namun, dia belum bisa menjelaskan tiga fraksi tersebut. Fraksi NasDem bakal mengusulkan pembentukan Pansus Garuda Indonesia pada masa sidang mendatang.

"Menurut saya fraksi yang tidak terlibat juga akan mendukung. Kami melihat permasalahan di Garuda bukan hanya manajemen semata," kata Ali.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem tersebut juga mengatakan bahwa permasalahan yang ada di Garuda Indonesia tidak berdiri sendiri dan telah muncul sejak lama.

"Seperti, kasus korupsi yang menjerat mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar, dugaan penyogokan, penyuapan, dan serta sewa pesawat yang kemahalan," katanya. (Pon)

Baca Juga:

Selamatkan Garuda Indonesia, Jumlah Pesawat dan Rute Akan Dikurangi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Elite PDIP Sebut Pernyataan Andi Arief Kurang Bijak
Indonesia
Elite PDIP Sebut Pernyataan Andi Arief Kurang Bijak

“Tontonan ini sangat tidak menarik bagi masyarakat dan sungguh tidak mendidik,” pungkasnya.

KPK Dalami Potongan Tunjangan Lurah di Bekasi Atas Perintah Rahmat Effendi
Indonesia
KPK Dalami Potongan Tunjangan Lurah di Bekasi Atas Perintah Rahmat Effendi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami tunjangan lurah di Bekasi yang dipotong atas perintah Wali Kota nonaktif Bekasi, Rahmat Effendi.

Makau Tutup Semua Kasino
Dunia
Makau Tutup Semua Kasino

Kasino-kasino di Makau sebelumnya pernah ditutup pada Februari 2020 selama 15 hari

Ketahanan Pangan Masuk Agenda Pembangunan Nasional 2022-2024
Indonesia
Ketahanan Pangan Masuk Agenda Pembangunan Nasional 2022-2024

Pemerintah memasukan ketahanan pangan dalam Agenda Pembangunan Nasional tahun 2022-2024 guna menjaga stabilitas harga bahan pokok.

Warga Miskin Ekstrem Ditargetkan Berkurang 3 Juta di 2023
Indonesia
Warga Miskin Ekstrem Ditargetkan Berkurang 3 Juta di 2023

Pada 2023, pemerintah akan menyusun anggaran secara sangat hati-hati dengan tetap memperhatikan tekanan dari pandemi COVID-19.

Bank DKI Perkenalkan Tabungan Pajak, Apa Manfaatnya?
Indonesia
Bank DKI Perkenalkan Tabungan Pajak, Apa Manfaatnya?

Bank DKI bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta meluncurkan Tabungan Pajak. Apa manfaatnya bagi wajib pajak (WP)?

Hak Politik 10 Anggota DPRD Nonaktif Muara Enim Dicabut
Indonesia
Hak Politik 10 Anggota DPRD Nonaktif Muara Enim Dicabut

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan, memperberat hukuman kepada 10 anggota DPRD nonaktif Muara Enim. Hak politik mereka dicabut.

Kemendag Jajaki Potensi Imbal Dagang untuk Perluas Pasar Ekspor
Indonesia
Kemendag Jajaki Potensi Imbal Dagang untuk Perluas Pasar Ekspor

Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus meningkatkan kegiatan ekspor di Indonesia.

Produk Pertanian Dihambat, Indonesia Ingin Perundingan Dagang Uni Eropa Rampung
Indonesia
Produk Pertanian Dihambat, Indonesia Ingin Perundingan Dagang Uni Eropa Rampung

Perundingan IEU–CEPA telah dimulai pada 2016 dan akan memasuki putaran ke-12 pada Oktober 2022.

Eks Komite Pengarah BPDPKS Ungkap HET jadi Biang Keladi Kelangkaan Migor
Indonesia
Eks Komite Pengarah BPDPKS Ungkap HET jadi Biang Keladi Kelangkaan Migor

Sutedjo Halim menyatakan, kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng jadi salah satu penyebab kelangkaan di pasaran. Awalnya, dia mengakui ada distorsi harga antara nilai keekonomian dengan HET minyak goreng.