Ketum Parpol Diminta Bikin Kesepakatan Tidak Kampanye Undang Massa Pengamat Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing. Foto: Net

Merahputih.com - Pengamat komunikasi politik Universitas Pelita Harapan, Dr Emrus Sihombing, meminta para ketua umum partai politik perlu bertemu dan bersepakat untuk tidak menggelar kampanye langsung dengan mengerahkan massa demi menekan angka penyebaran Covid-19.

"Ketua-ketua umum parpol berkumpul membuat kesepakatan tidak boleh ada kampanye langsung mengundang massa, baik di dalam maupun luar ruangan," ujar Emrus saat dihubungi di Jakarta, Minggu (20/9).

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Ahli Buka-bukaan Bahwa COVID-19 Bukan Penyakit Mematikan

Jika para ketum parpol mau bersepakat tak ada kampanye mengundang massa, maka ia yakin kader-kader parpol pasti akan patuh dengan perintah ketua umumnya, apalagi kondisi sosiologis politik di Indonesia menunjukkan fenomena tersebut.

"Semua (kader) partai manut sama ketua umumnya. Mana partai yang kadernya tidak patuh? Artinya, bukan hanya sekadar kesepakatan tidak berkampanye langsung, tetapi kesepakatan juga terkait sanksi bagi kader yang melanggar," beber dia.

Emrus Sihombing
Pengamat Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing

Bahkan, direktur Eksekutif Emrus Corner itu mengacungi jempol jika ada parpol yang berani memberikan sanksi berupa penarikan dari kontestasi pilkada bagi kadernya yang ngeyel melanggar.

"Sekali melanggar kasih sanksi peringatan. Tapi kalau 3-4 kalinya melanggar ditarik dari pilkada. Tegas. Sanksinya harus disepakati, diserahkan Bawaslu untuk menegakkan. Para ketua umum parpol kan negarawan, berkumpullah, buat kesepakatan," tegasnya.

Baca Juga:

Pandemi Corona Diklaim Tak Mampu Kembalikan Kehidupan Normal Seperti Sedia Kala

Jika harus membuat regulasi lagi, termasuk Peraturan KPU, Sihombing mengkhawatirkan prosesnya yang lama, apalagi jika dalam perjalanannya mendapatkan pertentangan dari pihak-pihak tertentu.

"Bagaimana dengan calon independen? Kan ada pertanyaan seperti itu pasti. Nah, peraturan bisa dibuat KPU untuk calon independen ini, merujuk pada kesepakatan yang dibuat ketua-ketua umum parpol tadi," tutupnya. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PKPU Atur Kampanye Pertemuan Terbatas dan Tatap Muka, Formappi: Ini Favorit Paslon
Indonesia
PKPU Atur Kampanye Pertemuan Terbatas dan Tatap Muka, Formappi: Ini Favorit Paslon

Aturan ini membuat pasangan calon bisa memilih apakah melakukan kampanye secara daring atau langsung

Gugus Tugas: Pekerja di Bawah Usia 45 Tahun Hanya Boleh Beraktivitas di 11 Bidang Usaha
Indonesia
Gugus Tugas: Pekerja di Bawah Usia 45 Tahun Hanya Boleh Beraktivitas di 11 Bidang Usaha

Warga di rentang usia tersebut hanya terbatas pada 11 bidang usaha yang sudah diatur oleh pemerintah sesuai Peraturan Menteri Kesehatan.

 BW Sebut Kebohongan Firli Bahuri Hancurkan Integritas KPK dan Polri
Indonesia
BW Sebut Kebohongan Firli Bahuri Hancurkan Integritas KPK dan Polri

"Kehebohan dan silang sengkarut penarikan penyidik KPK diujung klimaks. Integritas, Akuntabilitas dan Kehormatan KPK dan Polri, jadi taruhannya," kata BW

Pengesahan RUU Ciptaker, Polresta Surakarta Larang Aksi Sweeping dan Ajak Buruh Tidak Mogok Kerja
Indonesia
Pengesahan RUU Ciptaker, Polresta Surakarta Larang Aksi Sweeping dan Ajak Buruh Tidak Mogok Kerja

"Pemerintah sedang gencar-gencarnya mengiatkan sembilan sektor perekonomian bangkit akibat COVID-19. Kita berharap aksi unjuk rasa tidak dilakukan di Solo," kata dia.

Dua Pelaku Pembakaran Truk Satpol PP Sukoharjo Diamankan Polisi
Indonesia
Dua Pelaku Pembakaran Truk Satpol PP Sukoharjo Diamankan Polisi

Dua orang diduga pelaku kasus pembakaran truk Satpol PP, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo, Jawa Tengah diamankan Polres Sukoharjo.

PSI Soroti Kebijakan Pemprov DKI Legalkan PKL Jualan di Trotoar
Indonesia
PSI Soroti Kebijakan Pemprov DKI Legalkan PKL Jualan di Trotoar

“Sampai saat ini kita belum tahu konsep penataan PKL yang diusulkan Pemprov seperti apa. Padahal, ini penting supaya kita bisa evaluasi," kata Anggota DPRD Fraksi PSI Eneng Malianasari

Lima Wilayah Jakarta Zona Merah, Pakar Epidemiologi: Ga Usah Balik ke PSBB
Indonesia
Lima Wilayah Jakarta Zona Merah, Pakar Epidemiologi: Ga Usah Balik ke PSBB

Kasus corona di Jakarta sudah sangat mengkhawatirkan.

Anies Diminta Beri Sanksi Tetangga Rizieq yang Tolak Tes COVID-19
Indonesia
Anies Diminta Beri Sanksi Tetangga Rizieq yang Tolak Tes COVID-19

Apalagi Perda COVID-19 mempunyai payung hukum yang kuat

Pemprov DKI: RSUD Pasar Minggu Rawat 4 Pasien Suspect Corona
Indonesia
Pemprov DKI: RSUD Pasar Minggu Rawat 4 Pasien Suspect Corona

"Jadi di semua RS pasti ada ruang isolasi yang kami lakukan adalah menambah," tutupnya.

KPK Pastikan Kawal Program Subsidi Gaji Pekerja Selama Pandemi COVID-19
Indonesia
KPK Pastikan Kawal Program Subsidi Gaji Pekerja Selama Pandemi COVID-19

Belum semua tenaga kerja terdata oleh BPJS Ketenagakerjaan