Ketum Muhammadiyah: PPN Pendidikan Bertentangan dengan Konstitusi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir. Foto: MP/Teresa Ika

MerahPutih.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir menolak pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk bidang pendidikan. Menurutnya, rencana ini bertentangan dengan konstitusi dan tidak boleh diteruskan.

"Kebijakan PPN bidang pendidikan jelas bertentangan dengan konstitusi dan tidak boleh diteruskan," tegas Haedar melalui keterangan tertulis di Yogyakarta, Senin (14/6).

Baca Juga

Alasan Pemerintah Perluas Basis PPN Termasuk Pada Sembako dan Pendidikan

Haedar mengatakan rencana penerapan PPN bidang pendidikan tersebut bertentangan dengan jiwa UUD 1945 Pasal 31 Pendidikan dan Kebudayaan, yang antara lain mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya.

"Pemerintah, termasuk Kemenkeu, dan DPR mestinya mendukung dan memberi kemudahan bagi organisasi kemasyarakatan yang menyelenggarakan pendidikan secara sukarela dan berdasarkan semangat pengabdian untuk mencerdaskan kehidupan bangsa," katanya.

Muhammadiyah dengan tegas keberatan atas rencana penerapan PPN untuk bidang pendidikan sebagaimana draf Rancangan Undang-Undang Revisi UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pemerintah dan DPR, kata dia, semestinya juga tidak memberatkan organisasi kemasyarakatan penggerak pendidikan dan lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola masyarakat dengan perpajakan.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir. Foto: MP/Teresa Ika

Kebijakan itu dikhawatirkan mematikan lembaga-lembaga pendidikan yang selama ini banyak membantu rakyat kecil, serta sebenarnya ikut meringankan beban pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan yang belum sepenuhnya merata.

Sebaliknya ia menilai pemerintah yang paling bertanggung jawab dan berkewajiban dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk penyediaan anggaran 20 persen.

"Ormas keagamaan seperti Muhammadiyah, NU, Kristen, Katolik, dan sebagainya justru meringankan beban dan membantu pemerintah yang semestinya diberi 'reward' atau penghargaan, bukan malah ditindak dan dibebani pajak yang pasti memberatkan," kata dia.

Ia menilai jika kebijakan PPN itu dipaksakan untuk diterapkan maka yang nanti akan mampu menyelenggarakan pendidikan selain negara yang memang memiliki APBN, justru para pemilik modal yang akan berkibar dan mendominasi.

"Sehingga pendidikan akan semakin mahal, elitis, dan menjadi ladang bisnis layaknya perusahaan," kata Haedar.

Jika kebijakan itu diterapkan, ia mempertanyakan arah pendidikan nasional ke depan yang oleh para pendiri bangsa ditujukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Padahal saat ini beban pendidikan Indonesia sangatlah tinggi dan berat, lebih-lebih di era pandemi COVID-19. Di daerah-daerah 3T bahkan pendidikan masih tertatih-tatih menghadapi segala kendala dan tantangan, yang belum terdapat pemerataan oleh pemerintah," kata dia.

Pendidikan Indonesia, menurut dia, juga bakal semakin berat menghadapi tantangan persaingan dengan negara-negara lain.

"Konsep pajak progresif lebih-lebih di bidang pendidikan secara ideologis menganut paham liberalisme absolut, sehingga perlu ditinjau ulang karena tidak sejalan dengan jiwa Pancasila dan kepribadian bangsa Indonesia yang mengandung spirit gotong royong dan kebersamaan," kata dia.

Ia berharap, para perumus konsep kebijakan dan pengambil kebijakan menghayati, memahami, dan membumi dalam realitas kebudayaan bangsa Indonesia.

"Para perumus dan pembuat kebijakan di negeri ini semestinya menjiwai konstitusi, Pancasila, dan denyut nadi perjuangan bangsa Indonesia termasuk peran kesejarahan Muhammadiyah dan organisasi kemasyarakatan yang sudah menyelenggarakan pendidikan dan perjuangan bangsa jauh sebelum republik ini berdiri," kata Haedar. (Teresa Ika/Yogyakarta)

Baca Juga

Kemenkeu Tegaskan Hanya Sembako Premium yang Bakal Dikenai PPN

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anies Kembali Dapat Dukungan Maju di Pilpres 2024
Indonesia
Anies Kembali Dapat Dukungan Maju di Pilpres 2024

Dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 semakin menguat. Kini, sokongan itu diberikan oleh Komunitas Mileanies.

Densus 88 Tangkap Sejumlah Terduga Teroris di Jawa Timur
Indonesia
Densus 88 Tangkap Sejumlah Terduga Teroris di Jawa Timur

Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri melakukan penangkapan terhadap sejumlah terduga teroris di wilayah Jawa Timur, Jumat (26/2).

Besok Buruh Demo Besar-besaran, Tuntut Pelunasan THR Hingga Menentang Omnibul Law
Indonesia
Besok Buruh Demo Besar-besaran, Tuntut Pelunasan THR Hingga Menentang Omnibul Law

Mereka juga meminta tunjangan hari raya tidak dibayar secara bertahap

Kunjungan Wisman ke Indonesia pada Mei 2021 Turun 3,85 Persen
Indonesia
Kunjungan Wisman ke Indonesia pada Mei 2021 Turun 3,85 Persen

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia Mei 2021 menurun sebesar 3,85 persen. Penurunan ini merupakan dampak dari kebijakan mobilitas warga akibat pandemi COVID-19.

Jadi Tersangka Korupsi, Bupati Bintan Punya Harta Rp 8,7 Miliar
Indonesia
Jadi Tersangka Korupsi, Bupati Bintan Punya Harta Rp 8,7 Miliar

Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tersebut, Apri tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp 8.716.767.012 miliar.

Propam Cek Adanya Tindakan Bela Diri Anggota Polri dalam Baku Tembak dengan Pengawal Rizieq
Indonesia
Propam Cek Adanya Tindakan Bela Diri Anggota Polri dalam Baku Tembak dengan Pengawal Rizieq

Sambo menjelaskan soal penggunaan kekuatan oleh anggota Polri diatur dalam Perkap Nomor 1 Tahun 2009

KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Bos Sarana Jaya
Indonesia
KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Bos Sarana Jaya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yorry Corneles Pinantoan.

Lima Pelaku Pungli Viral di Penyekatan Tol Palembang-Lampung Ditangkap
Indonesia
Lima Pelaku Pungli Viral di Penyekatan Tol Palembang-Lampung Ditangkap

Lima tersangka pelaku pungutan liar (pungli) di pos penyekatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada pintu masuk ruas jalan tol Kramasan Palembang (Sumatera Selatan)-Lampung ditangkap oleh tim Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel.

Polda Jatim Tetapkan Pemilik Sekolah di Batu sebagai Tersangka Dugaan Kekerasan Seksual
Indonesia
Polda Jatim Tetapkan Pemilik Sekolah di Batu sebagai Tersangka Dugaan Kekerasan Seksual

Kepolisian Daerah Jawa Timur menetapkan pemilik dan pengelola sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI) Kota Batu berinisial JE sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan seksual.