Ketua WP KPK Sampaikan Pledoi kepada Sidang Majelis Etik Dewas Ketua WP KPK Yudi Purnomo. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) Yudi Purnomo didampingi Kepala Advokasi WP KPK Praswad Nugraha telah menyerahkan nota pembelaan (pledoi) kepada Sidang Majelis Etik Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Selasa (25/8).

Nota pembelaan itu disampaikan atas dugaan pelangaran etik yang dilakukan Yudi mengenai dugaan penyebaran informasi tidak benar terkait pengembalian penyidik Kompol Rossa Purbo Bekti ke Polri pada 5 Februari 2020.

Baca Juga

KPK Periksa Dirut PT PAL Budiman Saleh Terkait Kasus Korupsi di PT DI

Dalam pembelaannya, terdapat tiga poin yang disampaikan oleh Yudi. Pertama, kata Yudi, pernyataan yang dilontarkannya saat itu untuk membela Rossa selaku penyelidik KPK yang sedang bertugas menjalankan undang-undang untuk mengejar terduga koruptor.

"Di mana saat itu yang bersangkutan justru malah diberhentikan dengan cara tidak sesuai prosedur, situasi tersebut merupakan kondisi nyata yang mengancam independensi KPK," kata Yudi dalam keterangannya, Rabu (26/8).

Ketua WP KPK Yudi Purnomo. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
Ketua WP KPK Yudi Purnomo. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Yudi mengatakan, sebagai ketua WP KPK ia berkewajiban membela dan menyampaikan aspirasi pegawai sesuai AD/ART WP KPK. Terlebih status Rossa adalah anggota WP KPK.

Kedua, Yudi menilai pernyataannya tersebut berdasarkan fakta. Hal itu didasarkan pada kesaksian saat persidangan dan peraturan perundangan yang berlaku.

"Adalah sebuah fakta dan kebenaran bahwa Rossa Purbo Bekti tidak mendapatkan gaji pada bulan Februari 2020 karena saudara Rossa Purbo Bekti bukan lagi pegawai KPK per tanggal 1 Februari 2020," ungkapnya.

Yudi mengatakan, pada tanggal 5 Februari 2020 saat ia menyampaikan informasi terkait pengembalian Rossa, belum ada dokumen resmi terkait keputusan pemberhentian Rossa dari Biro SDM KPK.

"Sebagaimana terkonfirmasi didalam kesaksian pada sidang etik, dokumen pemberhentian saudara Rossa baru diserahkan oleh Biro SDM KPK pada tanggal 11 Februari 2020," jelas dia.

Bahkan, lanjut Yudi, sampai dengan tanggal 4 Februari 2020 Rossa masih menjalankan tugas dan menerima Surat Perintah penugasan seperti biasanya.

Ketiga, Yudi menyatakan, pelanggaran prosedur pemberhentian Rossa memang terjadi secara nyata dan berpotensi mencederai independensi KPK.

Hal tersebut, sebagaimana diamanahkan dalam UU KPK maupun Jakarta Statement, yakni independensi KPK berdiri di atas tiga pilar: pegawai, posisi ketatanegaraan, dan penegakan hukum.

"Untuk itulah justru seharusnya pemeriksaan mengenai pelanggaran prosedur tersebut seharusnya menjadi konsen dari Dewas KPK," pungkasnya.

Baca Juga

Beda Dengannya Dulu, Eks Ketua KPK Harap Sidang Etik Firli Bahuri Digelar Terbuka

Adapun, Yudi telah menjalani sidang pembuktian pada Senin (24/8) dengan menghadirkan Novel Baswedan, Rossa Purbo Bekti, dan Kepala Biro SDM KPK Chandra Reksoprodjo sebagai saksi. Menurut Yudi, putusan sidang kode etik Dewan Pengawas KPK akan dibacakan pada pertengahan September 2020.

Dalam kasus dugaan pelanggaran etik ini, Yudi diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku integritas pada Pasal 4 Ayat (1) huruf o Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor: 02 Tahun 2020. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sanksi Masuk Peti Mati Dihentikan, Pemprov DKI Dinilai tidak Tegas Tegakkan Hukum
Indonesia
Sanksi Masuk Peti Mati Dihentikan, Pemprov DKI Dinilai tidak Tegas Tegakkan Hukum

“Masuk peti mati seakan main-main, kesannya Pemprov tidak tegas dalam menegakkan hukum,” kata Tigor

KPK Dinilai Tak Usah Ikut Tangani Kasus Djoko Tjandra
Indonesia
KPK Dinilai Tak Usah Ikut Tangani Kasus Djoko Tjandra

Pakar hukum pidana Suparji Ahmad merasa tidak setuju dengan pandangan sejumlah pihak yang menyarankan KPK mengambil alih penanganan kasus Djoko Tjandra dan jaksa Pinangki Sari.

Cinta Hijau Bersemi Buah Keberanian Menatap Krisis Perubahan
Indonesia
Cinta Hijau Bersemi Buah Keberanian Menatap Krisis Perubahan

Apakah cuma bisa termenung saja meratapi keadaan menunggu wabah COVID-19 berakhir?

Resmikan Rel Ganda Lintas Selatan Jawa, Menhub: Jalur Baru Ekonomi Nasional
Indonesia
Resmikan Rel Ganda Lintas Selatan Jawa, Menhub: Jalur Baru Ekonomi Nasional

Menhub Budi Karya Sumadi meresmikan jalur ganda kereta api lintas selatan Jawa mulai dari Cirebon–Purwokerto–Kroya–Yogya–Solo–Madiun–Jombang sepanjang 550 kilometer.

Update Corona DKI Minggu (28/6): 10.985 Positif, 5.865 Orang Sembuh
Indonesia
Update Corona DKI Minggu (28/6): 10.985 Positif, 5.865 Orang Sembuh

"Dari jumlah 10.985 kasus positif, 5.865 orang dinyatakan telah sembuh, sedangkan 635 orang meninggal dunia," kata Dwi

 Di NTT, Program Kartu Pra Kerja Tak Bisa Diakses Lantaran Banyak Pendaftar
Indonesia
Di NTT, Program Kartu Pra Kerja Tak Bisa Diakses Lantaran Banyak Pendaftar

"Bayangkan kalau dalam satu waktu ada jutaan orang mendaftar, tentu perangkat IT akan tidak sanggup," katanya.

Luas Kuburan COVID-19 Bambu Apus Diperkecil, Begini Penjelasan Wagub DKI
Indonesia
Luas Kuburan COVID-19 Bambu Apus Diperkecil, Begini Penjelasan Wagub DKI

TPU Bambu Apus Jakarta Timur memutuskan untuk memangkas luas petak kuburan COVID-19.

Platform E-Budgeting Milik Pemkot Surabaya Kini Diadopsi Secara Nasional
Indonesia
Platform E-Budgeting Milik Pemkot Surabaya Kini Diadopsi Secara Nasional

Platform penyusun anggaran online milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kini diadopsi pemerintah pusat.

PLN Rogoh Rp33 Juta per Keluarga di Daerah 3T
Indonesia
PLN Rogoh Rp33 Juta per Keluarga di Daerah 3T

Hingga tahun 2024, melalui program listrik desa, PLN rencananya akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya dengan total kapasitas lebih dari 59 ribu kiloWatt-Peak (kWp) .

Negara Maju Berkomitmen Gelontorkan Dana Stimulus
Indonesia
Negara Maju Berkomitmen Gelontorkan Dana Stimulus

Namun terlepas dari jumlahnya yang besar, masalah dengan peluncuran vaksin secara global dan munculnya varian virus corona baru membuat jalur pemulihan di masa depan tetap tidak pasti.