Ketua Wadah Pegawai KPK Masih Gantungkan Harapan ke Jokowi Novel Baswedan. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) belum memikirkan langkah setelah anggotanya dinyatakan akan dipecat dari KPK oleh Firli Bahuri pada 30 September 2021 mendatang.

Yudi Purnomo yang juga Ketua Wadah Pegawai, bersama 56 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN) meyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal membela.

Baca Juga:

Raja OTT: Jokowi Punya Tanggung Jawab Moral Bantu Pegawai KPK Tak Lolos TWK

"Saya belum memikirkan langkah pasca 30 September karena kami masih yakin bahwa presiden akan menyelamatkan nasib pemberantasan korupsi," kata Yudi kepada wartawan, Senin (20/9).

Yudi tidak mempermasalahkan respons Jokowi terkait pemecatan 57 pegawai KPK, beberapa waktu lalu. Jokowi sebelumnya menyatakan, tidak semua urusan negara harus dibawa kepada dirinya.

Menurut Yudi, Jokowi akan memberikan keterangan resmi dalam menyikapi pemecatan pegawai KPK. Terlebih, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Komnas HAM telah menyerahkan rekomendasi terkait sejumlah pelanggaran dalam pelaksanaan TWK.

"Saya pikir pernyataan resmi presiden akan dilakukan sama seperti saat menyatakan 75 orang tidak boleh diberhentikan. Langsung pidato kepada seluruh rakyat Indonesia," kata Yudi.

Sebelumnya, KPK menyatakan 57 pegawai yang tak lolos TWK sebagai syaray aalih status menjadi ASN diberhentikan per 30 September 2021.

KPK. (Foto: Antara)
KPK. (Foto: Antara)

Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan, pemecatan terhadap 57 pegawai KPK dilakukan karena Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa asesmen TWK konstitusional.

Selain itu, Mahkamah Agung (MA) juga telah menolak uji materi Peraturan KPK (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Jenderal bintang tiga ini pun membantah, pihaknya mempercepat pemecatan terhadap Novel Baswedan Cs yang seharusnya pada 1 November 2021, kini maju menjadi 30 September 2021.

Menurut Firli, pemecatan boleh dilakukan sebelum batas maksimal proses alih status rampung berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. (Pon)

Baca Juga:

Ombudsman Sudah Layangkan Rekomendasi Terkait TWK ke Presiden dan DPR

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Demokrat Berpotensi Jadi Partai Kecil
Indonesia
Demokrat Berpotensi Jadi Partai Kecil

Apabila hasil KLB itu ditolak oleh Kemenkum HAM maka mereka ada dua pilihan

Penerimaan ASN dan PPPK 2021 Paling Banyak, Tjahjo: Tidak Pernah Kita Lakukan Sebelumnya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ada Beda Paru-Paru Orang Sudah Divaksin COVID-19 dan Belum
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ada Beda Paru-Paru Orang Sudah Divaksin COVID-19 dan Belum

Pada April 2020, program vaksinasi COVID-19 belum dijalankan.

Soal Temuan Komnas HAM, KPK Janji Bakal Patuhi Hukum
Indonesia
Soal Temuan Komnas HAM, KPK Janji Bakal Patuhi Hukum

KPK berjanji akan mengikuti rekomendasi Komnas HAM

Anies Tambah Waktu Makan di Warteg Jadi 30 Menit
Indonesia
Anies Tambah Waktu Makan di Warteg Jadi 30 Menit

Pemprov DKI Jakarta mengubah aturan baru dalam kebijakan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 yang berlaku mulai 16 hingga 23 Agustus 2021.

Kuota CPNS dan PPPK Kota Tangerang Didominasi Tenaga Kesehatan dan Guru
Indonesia
Kuota CPNS dan PPPK Kota Tangerang Didominasi Tenaga Kesehatan dan Guru

Seleksi CPNS Pemkot Tangerang terbuka untuk umum dengan usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun pada saat melakukan pendaftaran.

Eks Bupati Kukar Rita Widyasari Akui Kenal AKP Robin dari Azis Syamsuddin
Indonesia
Eks Bupati Kukar Rita Widyasari Akui Kenal AKP Robin dari Azis Syamsuddin

Mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari mengakui mengenal mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) AKP Stepanus Robin Pattuju dari eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin.

Dilema Radio Jika Harus Bayar Royalti Musik
Indonesia
Dilema Radio Jika Harus Bayar Royalti Musik

Koalisi Seni menilai, penerapan PP ini menyaratkan sistem yang dapat mendeteksi dan menghitung penggunaan lagu dan musik secara komersial.

Polisi Perpanjang Operasi Madago Raya Tiga Bulan ke Depan
Indonesia
Polisi Perpanjang Operasi Madago Raya Tiga Bulan ke Depan

Satuan Tugas Madago Raya masih memburu 9 DPO MIT

Ini Kata Satgas COVID-19 Soal Kerumunan Pawai Kemenangan Persija
Indonesia
Ini Kata Satgas COVID-19 Soal Kerumunan Pawai Kemenangan Persija

Terjadinya kerumunan yang dilakukan oleh Jakmania saat merayakan kemenangan Persija dalam Piala Menpora 2021 patut disesalkan.