Pandemi Corona
 Ketua Umum IDI Desak Pemerintah Buka Data Pergerakan Pasien Corona Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Daeng M Faqih (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Daeng M Faqih, menyambut positif adanya desakan membuka data pergerakan pasien yang suspect atau positif terjangkit virus Corona.

Menurutnya, dalam situasi kejadian luar biasa (KLB) membuka data pergerakan asien menjadi keharusan. Sebab, sebaran virus Corona di Indonesia saat ini statusnya sudah menjadi bencana nasional.

Baca Juga:

Kepala Lembaga Eijkman Ungkap Perokok Lebih Berisiko Terjangkit Virus Corona

"Sekarang bukan hanya mengancam terjadinya KLB, sudah pandemik, mengancam keselamatan kesehatan individu maupun masyarakat maka dibolehkan membuka rahasia kedokteran," katanya kepada wartawan di kantor PB IDI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/3).

IDI desak pemerintah buka data perjalanan pasien Corona
Ketua Umum IDI Daeng M Faqih desak pemerintah buka data perjalanan pasien corona (Foto: antaranews)

Dengan begitu, masyarakat akan lebih mudah mendiagnosa diri sendiri apakah pernah melakukan kontak langsung dengan pasien tersebut.

Sehingga, masyarakat dapat mengisolasi diri atau pergi melakukan tes kesehatan secara mandiri.

"Sehingga mempermudah proses contact tracing maka diharapkan mempermudah segera mengatasi penyebaran penyakit ini," sambungnya.

Dewan Pakar PB IDI, M. Nasser, mengatakan permintaan ini sudah berdasarkan dengan sejumlah payung hukum yang berlaku. Kerahasiaan medik telah diatur dalam empat undang-undang (UU) yakni pasal 48 pada UU No.29/2004 tentang Praktek Kedokteran, pasal 57 UU No.36/2009 tentang Kesehatan, pasal 38 UU No.44/2008 tentang Rumah Sakit, pasal 73 UU No.36/2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Selain itu, ketentuan rahasia kedokteran juga diatur dalam Permenkes No. 36/2012 yang menyatakan bahwa rahasia medis bisa dibuka atas nama kepentingan umum. Secara materiil, isi pasal ini tidak berbeda jauh atau berulang satu sama lain.

Dengan adanya empat UU lex specialis ini, maka PB IDI memegang asas hukum Lex specialis derogate lex geberalis, sehingga tidak ada alasan menggunakan ayat 1 pasal 322 KUHP.

"Ada empat UU dan ditambah satu permenkes yang menyatakan bahwa data pasien boleh dibuka atas nama kepentingan umum. Maka kami sampaikan ke BNPB, itu bukan rahasia. Itu sesuatu yang bisa dibuka karena dilindungi oleh UU," tuturnya.

Baca Juga:

Kampus UI Hentikan Sementara Perkuliahan Tatap Muka Karena Khawatir Corona

Di samping itu, infeksi virus Corona bukanlah sebuah keadaan yang memalukan, sehingga tidak akan menganggap stigmatisasi dan diskriminasi.

Hal ini berbeda dengan penyakit lain yang harus dijaga kerahasiaannya. Dengan membuka nama dan alamat terinfeksi, dapat membuat orang mencari upaya mengatasi persoalan infeksi COVID-19.(Knu)

Baca Juga:

Masa Reses, Ketua DPD Minta Senator Pantau Kesiapan Daerah Hadapi Corona

DIY Mulai Latih Vaksinator COVID-19
Indonesia
UGM Kembangkan Obat Antivirus Corona
Indonesia
DIY Mulai Latih Vaksinator COVID-19
Indonesia
UGM Kembangkan Obat Antivirus Corona
Indonesia
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pekan Depan MK Mulai Gelar Sidang Pengujian Undang-Undang
Indonesia
Pekan Depan MK Mulai Gelar Sidang Pengujian Undang-Undang

Dalam situasi pandemi, kesehatan dan keselamatan semua pihak harus diutamakan

Warga Kurang Mampu yang Tak Terdata Jadi Fokus Pemberian Bansos COVID-19
Indonesia
Warga Kurang Mampu yang Tak Terdata Jadi Fokus Pemberian Bansos COVID-19

Biasanya mereka tak memiliki KTP dan kelengkapan surat pengajuan bansos.

Eks Dirut Perum Jasa Tirta II Djoko Saputro Divonis 5 Tahun Penjara
Indonesia
Eks Dirut Perum Jasa Tirta II Djoko Saputro Divonis 5 Tahun Penjara

Majelis Hakim mempertimbangkan sejumlah hal

Anies Tinjau Langsung Halte TransJakarta HI yang Hangus Terbakar
Indonesia
Anies Tinjau Langsung Halte TransJakarta HI yang Hangus Terbakar

Gubernur Anies Baswedan meninjau langsung Halte TransJakarta yang ada di kawasan HI, Jakarta Pusat, Kamis (8/10) malam.

'Typo' Naskah UU Ciptaker, Pengamat Duga Ada yang 'Tak Normal'
Indonesia
'Typo' Naskah UU Ciptaker, Pengamat Duga Ada yang 'Tak Normal'

Salinan Undang-undang Cipta Kerja yang memuat 1.187 halaman itu telah resmi diunggah

Kepala Daerah Bandung Raya Sepakat Ajukan PSBB Bersamaan
Indonesia
Kepala Daerah Bandung Raya Sepakat Ajukan PSBB Bersamaan

Usai rakor tersebut, Kang Emil mengatakan bahwa pengajuan PSBB akan dilakukan secara kolektif oleh Pemda Provinsi Jabar.

Malaysia Terapkan Lockdown Batasi Penyebaran Virus Corona
Indonesia
Malaysia Terapkan Lockdown Batasi Penyebaran Virus Corona

Pemerintah Malaysia memutuskan untuk melaksanakan lockdown mulai 18 Maret hingga 31 Maret 2020 di seluruh negara bagian.

Rentan Terpapar COVID-19, Pelajar Disarankan tidak Buru-buru Masuk Sekolah
Indonesia
Rentan Terpapar COVID-19, Pelajar Disarankan tidak Buru-buru Masuk Sekolah

Ia menceritakan, dalam beberapa hari terakhir ia menerima puluhan pesan singkat melalui surel, Whatsapp, maupun DM Instagram mengenai kegelisahan orang tua terkait wacana kembalinya anak-anak ke sekolah.

Gandeng BIN, 'Obat COVID-19' Unair Masuk Tahap Desain Kemasan
Indonesia
Gandeng BIN, 'Obat COVID-19' Unair Masuk Tahap Desain Kemasan

Unair rencananya akan menggandeng Badan Intelijen Negara (BIN) dalam melanjutkan proses produksinya.

PKS Minta Anies Tambah Anggaran Budidaya Ikan dan Tanaman di APBD 2021
Indonesia
PKS Minta Anies Tambah Anggaran Budidaya Ikan dan Tanaman di APBD 2021

Menurutnya, dengan campur tangan pemerintah dapat meringankan masyarakat dalam permodalan dan membantu penghasilan warga di tengah kesulitan ekonomi saat ini.