Ketua Tim Teknis Klaim Tak Menerima Aliran Dana Korupsi E-KTP Sidang putusan kasus korupsi e-KTP dengan terdakwa politisi Golkar Markus Nari (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP, Husni Fahmi mengklaim tak tahu menahu mengenai anggaran maupun aliran dana kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Pernyataan ini disampaikan Army Mulyanto, kuasa hukum Husni Fahmi usai mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (25/2).

"Sebenarnya kalau bicara fakta pada intinya beliau sebagai Ketua Tim Teknis sama sekali tidak tahu anggaran itu berapa, berapa yang kemudian digunakan untuk proyek ini berapa dan bancakan-bancakan lainnya sama sekali beliau tidak tahu," kata Army.

Baca Juga:

Hakim Tolak Permohonan Justice Collaborator Imam Nahrawi

Dikatakan Army, tanggung jawab kliennya sebagai Ketua Tim Teknis hanya sebatas mengawal pekerjaan proyek e-KTP. Untuk itu, Army mengaku heran kliennya ditetapkan sebagai tersangka.

"Sama sekali tidak ada aliran dana, atau beliau ini menikmati dari hasil e-KTP itu sendiri di luar dari semestinya. Jadi pure tidak ada sama sekali itu. Sehingga yang bersangkutan menjadi tersangka juga agak membingungkan buat kami," katanya.

Dalam kesempatan ini, Fahmi menegaskan tidak pernah menerima aliran dana atau janji dari pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) maupun pihak lainnya terkait proyek e-KTP.

Markus Nari di ruangan pengadilan tipikor Jakarta
Ilustrasi: Sidang korupsi e-KTP. ANTARA FOTO/Desca Lidya Natalia

Husni menjelaskan, keterlibatannya dalam proyek e-KTP dan menjadi Ketua Tim Teknis merupakan penugasan dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Saat itu, kata Husni, terdapat permintaan kerja sama dari Kemdagri kepada BPPT untuk mendapat dukungan teknologi.

"Jadi dibuatlah MoU antara Kemdagri dan BPPT. Kemudian saya bertugas di BPPT, jadi SK penugasan dan seterusnya dari pimpinan BPPT. Saya mendapatkan tugas untuk mendampingi atas tugas MoU tersebut kepada Kemdagri," katanya.

Baca Juga:

KPK Yakin Hakim Tak Kabulkan JC Eks Menpora Imam Nahrawi

Dalam proses penyusunan spesifikasi e-KTP, Husni mengatakan, BPPT melakukan berbagai kajian melalui literatur maupun berdiskusi dengan pelaku industri yang terkait. Tak terkecuali dengan perusahaan-perusahaan yang mengikuti lelang proyek, seperti Dirut Perum Percetakan Negara RI (PNRI), Isnu Edhi Wijaya yang konsorsiumnya memenangkan lelang.

"PNRI itu melalui Pak Isnu Edhi Wijaya datang ke BPPT. Dan itu kamu membuka diri kepada seluruh industri baik dalam dan luar negeri untuk berkonsultasi. Dan kami pun perlu peran serta dari industri dalam dan luar untuk merancang teknologi e-KTP ini. Kami terbuka saja kepada siapapun dan itu hal bisa saja dalam kajian teknologi. Mereka berkunjung ke BPPT dan mengundang kami dan kemudian anggota tim kami yang hadir," katanya. (Pon)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anak Sudah Bisa Naik Pesawat, Begini Aturannya
Indonesia
Anak Sudah Bisa Naik Pesawat, Begini Aturannya

Khusus untuk SE Kemenhub Nomor 88 Tahun 2021 tentang amgkutan udara baru efektif pada Minggu, 24 Oktober 2021 pukul 00.00 WIB.

Pemprov DKI Bahas Alokasi APBD 2021 untuk Pendanaan PPKM Darurat
Indonesia
Pemprov DKI Bahas Alokasi APBD 2021 untuk Pendanaan PPKM Darurat

Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD saat ini tengah membahas alokasi anggaran dalam APBD DKI untuk penanganan COVID-19 di masa darurat virus corona.

Pimpinan Komisi III Minta Isu Nilai E Penanganan COVID-19 di DKI Tak Perlu 'Digoreng' Lagi
Indonesia
Pimpinan Komisi III Minta Isu Nilai E Penanganan COVID-19 di DKI Tak Perlu 'Digoreng' Lagi

Menurut dia, isu penanganan pandemi sangat terkait dengan kepercayaan publik

Pemkot Bogor Berlakukan Ganjil Genap Akhir Pekan Ini
Indonesia
Pemkot Bogor Berlakukan Ganjil Genap Akhir Pekan Ini

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat, mulai memberlakukan ganjil genap nomor polisi kendaraan pada akhir pekan ini guna membatasi mobilitas warga setelah kasus COVID-19 di Jakarta terus meningkat.

Pemerintah Bersiap Menghadapi 'Balas Dendam' Pemudik 2022
Indonesia
Pemerintah Bersiap Menghadapi 'Balas Dendam' Pemudik 2022

Lebih lanjut, Muhadjir menuturkan arus mudik lebaran tahun ini diperkirakan akan sangat besar. Sekitar 80 juta orang pemudik diprediksi akan "balas dendam" pulang ke kampung halamannya.

Kapal Tenggelam di Perairan Malaysia, 16 Pekerja Migran Indonesia Belum Ditemukan
Indonesia
Kapal Tenggelam di Perairan Malaysia, 16 Pekerja Migran Indonesia Belum Ditemukan

Kapal Tengelam di Perairan Malaysia, 16 Pekerja Indonesia Belum Ditemukan

Penyaluran Kredit di Januari Didominasi Modal Kerja
Indonesia
Penyaluran Kredit di Januari Didominasi Modal Kerja

Berdasarkan sektornya, penyaluran kredit ke sektor properti pada Januari 2022 tumbuh 5,4 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan Desember 2021 yang hanya 4,8 persen.

Akses ke Cipete Raya Ditutup, Kecuali Warga Tunjukkan KTP
Indonesia
Akses ke Cipete Raya Ditutup, Kecuali Warga Tunjukkan KTP

Warga yang hendak masuk ke Jalan Cipete Raya dari dua akses tersebut diminta untuk putar balik pagi ini

Alami Kecelakaan Balap Reli di Meikarta, Bamsoet Dipastikan Selamat
Indonesia
Alami Kecelakaan Balap Reli di Meikarta, Bamsoet Dipastikan Selamat

Kecelakaan dialami oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet dengan pembalap nasional Sean Gelael di ajang balap reli di Meikarta.

Angka Kesembuhan Pasien COVID-19 Nyaris 4 Juta
Indonesia
Angka Kesembuhan Pasien COVID-19 Nyaris 4 Juta

Jokowi meminta masyarakat tetap waspada