Ketua Relawan Jokowi Resmi Dipenjara karena Kasus Dugaan SARA Ilustrasi. (MP/Alfi Ramadhani)

MerahPutih.com - Bareskrim Polri resmi menahan Ketua Umum Relawan Pro Jokowi-Amin (Projamin) Ambroncius Nababan.

Ia dipenjara usai ditetapkan tersangka kasus dugaan SARA terhadap komisioner Komnas HAM Natalius Pigai.

"Ya benar (ditahan)," ujar Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Slamet Uliandi kepada wartawan, Rabu (27/1).

Baca Juga:

Kasus Rasisme, Eks Pentolan Relawan Jokowi Terancam Penjara di Atas 5 Tahun

Penahanan Ambroncius dilakukan mulai Rabu (27/1) hari ini usai menjalani pemeriksaan di gedung Bareskrim Polri sehari sebelumnya.

"Penahanan di rutan Bareskrim," ucapnya.

Director of the National Police's Cybercrime Investigation Division, Brig.Gen. Slamet Uliandi. (ANTARA/ HO-Polri)
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Slamet Uliandi. (ANTARA/ HO-Polri)

Polisi menetapkan Ambroncius sebagai tersangka pada 26 Januari 2021 malam.

Ia pun langsung dijemput dan dibawa oleh penyidik ke gedung Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan.

Baca Juga:

Unggah Konten SARA, Relawan Jokowi Minta Diselesaikan Secara Pribadi

Dalam perkara ini, Ambroncius mengunggah gambar yang menyandingkan foto Natalius Pigai dengan gorila, termasuk menulis narasi seperti yang tertulis dalam tangkapan layar yang beredar.

Atas perbuatannya, Ambroncius Nababan disangkakan dengan pasal 28 ayat (2) UU ITE jo pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, pasal 16 jo pasal 4 huruf b ayat 2 Undang-Undang No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi, Ras, dan Etnis, serta pasal 156 KUHP. (Knu)

Baca Juga:

Jokowi Diminta Tertibkan Relawannya, PKS: Teriak Pancasila Tapi Masih Rasis

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pihak Paling Diuntungkan dari Wacana Presiden Tiga Periode
Indonesia
Pihak Paling Diuntungkan dari Wacana Presiden Tiga Periode

selama Presiden Jokowi masih berkuasa, ritme penanganan hukum akan tetap lambat

Saksi Akui Aliran Duit dari Juliari Digunakan untuk Pemenangan Pilkada Jagoan PDIP
Indonesia
Saksi Akui Aliran Duit dari Juliari Digunakan untuk Pemenangan Pilkada Jagoan PDIP

Ketua DPC PDIP Kabupaten Kendal, Akhmad Suyuti mengakui menerima uang senilai Rp 508 juta dari kolega separtainya, mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara.

Kepatuhan Warga Jabar Jalankan Prokes Terus Menurun
Indonesia
Kepatuhan Warga Jabar Jalankan Prokes Terus Menurun

Sekda Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja menuturkan, penurunan disiplin prokes terlihat pada penggunaan masker dan jaga jarak.

Polda Jabar Gelar Pengamanan Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir
Indonesia
Polda Jabar Gelar Pengamanan Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir

Pengamanan itu bakal dilakukan oleh tim gabungan

Tiga Kabupaten di NTT Terkena Dampak Paling Parah Siklon Tropis Seroja
Indonesia
Tiga Kabupaten di NTT Terkena Dampak Paling Parah Siklon Tropis Seroja

Dampak paling parah dari siklon tropis seroja di Nusa Tenggara Timur (NTT) terdapat di daerah Kabupaten Lembata dan Kabupaten Flores Timur.

[HOAKS atau FAKTA]: Kapolsek di Tasikmalaya Lelang Motor dan Mobil Murah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kapolsek di Tasikmalaya Lelang Motor dan Mobil Murah

AKP Suparlan menegaskan bahwa nomor WhatsApp yang mengatasnamakan dirinya itu bukanlah nomor WhatsApp miliknya

Dampak COVID-19, BTN Restrukturisasi 80 Persen Kredit Kepemilikan Rumah
KPR
Dampak COVID-19, BTN Restrukturisasi 80 Persen Kredit Kepemilikan Rumah

Perusahaan mencatat pertumbuhan laba sebesar 671 persen (yoy) atau Rp1,615 triliun pada 2020 sebagai hasil dari langkah down grade yang dilakukan pada 2019.

PSI Sebut Pemprov DKI Ceroboh Potong Anggaran Labkesda Rp 41 Miliar
Indonesia
PSI Sebut Pemprov DKI Ceroboh Potong Anggaran Labkesda Rp 41 Miliar

Pemprov DKI dinilai terlalu ceroboh karena membuat keputusan hanya berdasarkan kondisi 1-2 bulan terakhir. Padahal, lonjakan kasus umumnya terjadi setelah adanya pelonggaran kegiatan masyarakat dan masa liburan panjang akhir tahun.

Pegawai KPK Gugat Informasi Hasil TWK ke KIP
Indonesia
Pegawai KPK Gugat Informasi Hasil TWK ke KIP

Sebanyak 11 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif menggugat keterbukaan informasi kepada Komisi Informasi Pusat.

Wagub DKI Tanggapi Pengunduran Diri Anggota TGUPP Alvin Wijaya
Indonesia
Wagub DKI Tanggapi Pengunduran Diri Anggota TGUPP Alvin Wijaya

Polemik pengunduran diri di struktur jajaran Pemprov DKI Jakarta ditanggapi santai oleh pimpinan.