Ketua PBNU Nilai Sistem Proporsional Tertutup Kurangi Hak Pemilih Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Wacana soal sistem Pemilu kini tengah menjadi perdebatan. Ada yang setuju proposional terbuka namun adapula yang mendukung tertutup.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan sistem proporsional tertutup dinilai mengurangi hak langsung dari pemilih.

Baca Juga:

Sistem Proporsional Terbuka Picu Politik Uang dan Korupsi

"Saya punya pendapat pribadi soal itu ya, tapi kalau ditanya soal pendapat PBNU atau institusi, itu belum ada," ujar Yahya di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (4/1).

Menurutnya, dengan sistem proporsional tertutup pemilih tidak dapat memilih orang per orang.

"Secara teoritis mengurangi hak langsung dari pemilih, karena pemilih nggak bisa memilih orang per orang dari calon yang ada," tuturnya.

Di samping itu, Gus Yahya mengatakan PBNU akan menerima apa saja keputusan terkait sistem pemilu yang akan digunakan.

Meski begitu, sistem itu nanti harus menurut kesepakatan bersama pemegang kepentingan.

"Secara umum, ya silakan disepakati di antara para pemain yang terlibat dan terapkan berdasarkan kesepakatan," jelasnya.

Sekedar informasi, berbeda dengan NU, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti berpendapat sistem pemilu proporsional terbuka yang sekarang ini dianut memiliki banyak kekurangan sehingga mengusulkan diganti ke sistem proporsional tertutup.

Baca Juga:

Sekjen Beberkan Alasan PDIP Dukung Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

Dia mengatakan setidaknya ada lima alasan pihaknya ingin sistem pemilu diganti. Pertama, sistem terbuka menciptakan apa yang dia sebut kanibalisme politik.

"Di mana sesama calon itu saling menjegal satu sama lain yang itu berpotensi menimbulkan polarisasi politik," jelas Mu'ti di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (3/1/2023).

Kedua, dia menganggap sistem terbuka membudayakan politik uang di tengah-tengah masyarakat. Ketiga, timbulnya populisme politik.

"Kadang-kadang pemilih ini menentukkan pilihan bukan berdasarkan kualitas, tapi berdasarkan popularitas," ujarnya.

Keempat, dengan sistem pemilu tertutup, dia menganggap partai politik (parpol) lebih dapat menyiapkan kadernya yang cocok untuk ditempatkan jadi legislator di DPR atau DPRD.

Kelima, sistem pemilu tertutup juga diharapkan dapat membuat parpol mendidik kadernya agar mementingkan negara di atas kepentingan parpol, apalagi pribadi. (Knu)

Baca Juga:

Selain PDIP, 8 Fraksi di DPR Tolak Wacana Sistem Proporsional Tertutup di Pemilu 2024

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Eks Rektor Unila akan Segera Disidangkan
Indonesia
Eks Rektor Unila akan Segera Disidangkan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan barang bukti beserta tersangka Rektor nonaktif Universitas Lampung (Unila) Karomani (KRM) dan dua tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru Unila tahun 2022 ke penuntutan untuk segera disidangkan.

[HOAKS atau FAKTA]: KPK Sita Seluruh Harta Menteri Tito
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: KPK Sita Seluruh Harta Menteri Tito

KPK menyita harta milik Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian karena terlibat korupsi senilai Rp 52,3 miliar.

Mantan PM Malaysia Muhyiddin Ditahan Terkait Kasus Korupsi
Dunia
Mantan PM Malaysia Muhyiddin Ditahan Terkait Kasus Korupsi

Muhyiddin Yasin terlibat dugaan korupsi Program Jana Ekonomi Pemerkasaan Kontraktor Bumiputera Berwibawa (Jana Wibawa).

Satgas BLBI Telah Sita Aset Obligor Setara Rp 20 Triliun
Indonesia
Satgas BLBI Telah Sita Aset Obligor Setara Rp 20 Triliun

Mahfud menegaskan, akan terus fokus mengembalikan hak negara serta akan terus mengejar aset obligor atau debitur.

2 dari 3 Orang Indonesia Bakal Nonton Piala Dunia 2022 Qatar
Indonesia
2 dari 3 Orang Indonesia Bakal Nonton Piala Dunia 2022 Qatar

Dua dari tiga orang Indonesia atau sekitar 180 juta orang berencana untuk menonton dan mengikuti FIFA World Cup tahun ini atau Piala Dunia 2022 Qatar.

Kapolda Metro Ungkap Alasan Luncurkan Program Tes Urine untuk Mahasiswa
Indonesia
Kapolda Metro Ungkap Alasan Luncurkan Program Tes Urine untuk Mahasiswa

Program itu rencananya akan dilakukan sebulan sekali mulai November 2022.

Kapolri Copot Kapolres Malang dan Para Komandan Brimob di Jatim
Indonesia
Kapolri Copot Kapolres Malang dan Para Komandan Brimob di Jatim

"Malam ini, Kapolri mengambil satu keputusan, memutuskan untuk menonaktifkan sekaligus mengganti Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat," kata Dedi.

KAI Jamin tak Ada Kenaikan Harga Tiket Kereta saat Libur Nataru
Indonesia
KAI Jamin tak Ada Kenaikan Harga Tiket Kereta saat Libur Nataru

"Meskipun tiket dijual pada masa angkutan libur nataru, yang terhitung dari keberangkatan tanggal 22 Desember 2022 hingga 8 Januari 2023, harga tiket akan selalu berada di rentang tarif batas bawah (TBB) dan tarif batas atas (TBA) masing-masing tujuan yang telah ditetapkan," jelas Joni

Praktisi Hukum Nilai Mukernas Pemecatan Suharso Monoarfa dari Ketum PPP Tidak Sah
Indonesia
Praktisi Hukum Nilai Mukernas Pemecatan Suharso Monoarfa dari Ketum PPP Tidak Sah

Mukernas yang menghasilkan pemecatan terhadap Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum PPP tidak sah.

DPR Sebut Pemerintah Perlu Tambah Anggaran Pengangkatan Guru Honerer
Indonesia
DPR Sebut Pemerintah Perlu Tambah Anggaran Pengangkatan Guru Honerer

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti menilai anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk pengangkatan guru honorer menjadi PPPK masih kurang.