Ketua PB PGRI Sebut Regulasi Kemendikbud Banyak yang Sifatnya Mengancam Diskusi MNC Trijaya yang bertajuk "Merdeka Belajar Merdeka UN!" di Ibis, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12). (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Ketua PB PGRI Masa Bakti XXI Didi Suprijadi mengatakan bahwa Kementerian Pendidikan (Kemendikbud) banyak membuat regulasi yang sifatnya mengancam kepada tenaga pendidik.

Contohnya guru wajib 24 jam tatap muka dengan murid. Bila tak dijalankan ancamannya tunjangan kinerja daerah (TKD) tak cair.

Baca Juga:

Ansor Minta Mendikbud Nadiem Tekan Radikalisme di Kampus-Kampus

Tapi aturan itu sudah diubah, kini diganti menjadi kewajiban 40 jam kerja dalam seminggu. Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Guru honorer melakukan aksi tersebut datang dari berbagai daerah di Tanah Air (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)
Guru honorer melakukan aksi tersebut datang dari berbagai daerah di Tanah Air (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

"Mohon maaf saya sering mengatakan begini Kemendikbud itu banyak aturan yang sifatnya mengancam kalau tidak 24 jam TKD gak keluar," kata Didi saat diskusi MNC Trijaya yang bertajuk "Merdeka Belajar Merdeka UN!" di Ibis, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12).

Tak hanya itu, kata dia, aturan lain yang mengancam yang dibuat Kemendikbud seperti kepala harus memiliki sertifikat pendidikan, jika tidak memilik itu dana bantuan operasional sekolah (BOS) tidak dikeluarkan.

Menurut dia, aturan ini tidak tepat lantaran kepala sekolah yang berurusan dengan Kemendikbud berimbas ke murid-murid sekolah yang menerima dana BOS itu.

Baca Juga:

Mendikbud Tegaskan Kelulusan Siswa Dikembalikan ke Sekolah

"Banyak ancaman-ancaman kalau kepala sekolah tidak punya sertifikat maka dana bos tidak akan dikeluarkan. Bayangkan dana BOS itu kan untuk anak-anak untuk masyarakat kenapa kepala sekolah yang salah dana BOS-nya yang diancam," papar dia.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menyatakan akan memangkas regulasi untuk memperbaiki tata kelola guru. (ANTARA/Indriani)
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menyatakan akan memangkas regulasi untuk memperbaiki tata kelola guru. (ANTARA/Indriani)

Menggapi ancaman tersebut, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud Ade Erlangga Masdiana mengatakan pihaknya berjanji tidak akan ada lagi regulasi yang sifatnya mengancam.

"Nanti tidak ada lagi aturan kaya gitu," balas pernyataan Didi. (Asp)

Baca Juga:

FSGI Nilai Pesan Mendikbud Nadiem Bias dan Paradoksal

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Syuting Film Sudah Diperbolehkan, Begini Protokol Kesehatannya yang Super Ketat
Indonesia
Syuting Film Sudah Diperbolehkan, Begini Protokol Kesehatannya yang Super Ketat

Ada protokol umum dan khusus bagi setiap pekerja film yang mesti diterapkan selama pandemi COVID-19.

[HOAKS atau FAKTA]: Helikopter Buang Jenazah Korban COVID-19 di Laut Meksiko
Indonesia
PSBB Palembang Mulai Berlaku 20 Mei, Efektif Setelah Lebaran
Indonesia
PSBB Palembang Mulai Berlaku 20 Mei, Efektif Setelah Lebaran

Jadi setelah 20 Mei ditand tangani secara otomotis PSBB Palembang sudah berjalan

Kantor Wali Kota Jakarta Pusat Ditutup Tiga Hari
Indonesia
Kantor Wali Kota Jakarta Pusat Ditutup Tiga Hari

Penyemprotan disinfektan akan melibatkan petugas dari Palang Merah Indonesia cabang Jakarta Pusat

 Kementerian Kesehatan Keluarkan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan PSBB
Indonesia
Kementerian Kesehatan Keluarkan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan PSBB

Kriteria wilayah yang menerapkan PSBB adalah memiliki peningkatan jumlah kasus dan kematian akibat penyakit COVID-19 secara signifikan dan cepat serta memiliki kaitan epidemiologis

Jakarta Pusat Siagakan Pompa Mobile untuk Sedot Air Seribu Liter Per Menit
Indonesia
Jakarta Pusat Siagakan Pompa Mobile untuk Sedot Air Seribu Liter Per Menit

Suku Dinas Penangulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Pusat menyiapkan pompa mobile untuk menghadapi banjir.

Digeruduk Massa, DPR Pastikan Tak Ada Pengesahan RUU HIP dan Omnibus Law
Indonesia
Digeruduk Massa, DPR Pastikan Tak Ada Pengesahan RUU HIP dan Omnibus Law

Masyarakat, tokoh masyarakat, dan alim ulama harus mengecek lebih dulu isu-isu yang beredar.

Partai Masyumi Dideklarasikan, Mahfud MD: Bukan Partai Terlarang
Indonesia
Partai Masyumi Dideklarasikan, Mahfud MD: Bukan Partai Terlarang

"Sebab dulu Masyumi bukan partai terlarang, melainkan partai yang diminta bubar oleh Bung Karno," kata Mahfud

KPK Kecewa MA Sunat Vonis Eks Bupati Talaud
Indonesia
KPK Kecewa MA Sunat Vonis Eks Bupati Talaud

KPK mempersoalkan putusan MA itu

Gubernur Lemhanas Sebut Polemik PKI Hanya Menguras Tenaga Anak Bangsa
Indonesia
Gubernur Lemhanas Sebut Polemik PKI Hanya Menguras Tenaga Anak Bangsa

Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menilai polemik tentang komunisme atau PKI yang menguat setiap tahun jelang 30 September hanya menguras serta mengorbankan tenaga dan pikiran generasi muda bangsa.