Frengky Aruan
MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan (Disdik) akan melaksanakan uji coba program sekolah swasta gratis pada tahun ajaran baru 2025/2025, yang dimulai Juli mendatang. Uji coba akan dilakukan di 40 sekolah.
Ketua Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pendidikan DPRD DKI Jakarta M. Subki mengatakan, uji coba kali ini sementara akan berlandaskan Peraturan atau Keputusan Gubernur (Pergub/Kepgub).
"Ya, sambil menunggu Perda yang on progress. Kalau yang uji coba, pergubnya sudah lagi disiapin. Kan nggak harus nunggu perda. Tapi untuk program gratis, gratis secara keseluruhan, tahapan-tahapan, itu butuh peraturan daerah," kata M. Subki di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (6/5).
Ia mengaku, untuk uji coba kali ini, DPRD telah menyiapkan anggaran. Anggaran tersebut sudah disiapkan sebelum Gubernur Pramono dan Wakil Gubernur Rano Karno dilantik.
Baca juga:
Pemprov DKI Bakal Uji Coba 40 Sekolah Swasta Gratis di Daerah yang Tak Ada Sekolah Negeri
"Dananya biasanya kan kalau kita ada pergantian gubernur, APBD itu selalu disiapkan untuk program unggulannya gubernur. Supaya bisa langsung jalan," bebernya.
"Setiap periode juga begitu. Siapapun gubernurnya akan begitu. Jadi yang ini, yang 40 sekolah ini nggak mesti pakai Perda," imbuh Politisi PKS itu.
Lebih lanjut, untuk anggaran uji coba, menurut Subki, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI akan menggunakan dana hibah, barulah setelah Perda ditetapkan kembali dianggarkan dalam APBD.
"Jadi itu bisa jadi nanti alokasinya dari Hibah. Karena kalau nggak dari Hibah kan nanti bermasalah. Maka skema yang sangat memungkinkan itu dari dana Hibah. Karena kalau dana Hibah kan sifatnya fleksibel," bebernya.
Terpisah, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian mengatakan 40 sekolah swasta gratis ini tersebar di seluruh 5 wilayah Kota Administrasi Jakarta. Kendati sudah ada beberapa sekolah yang bersedia, namun Justin belum mau untuk membocorkan nama-nama sekolah.
Baca juga:
Disdik DKI Tegaskan Wisuda Lulusan Sekolah Bukan Kegiatan Wajib, Tidak Boleh Ada Pungutan
"Sebarannya memang ditekankan di wilayah yang kurang sekolah negerinya, agar maksimal penyerapan siswanya," jelasnya.
Politisi PSI itu membeberkan wilayah Kelurahan yang kemungkinan akan diterapkan menjadi sekolah swasta gratis.
"Untuk Jakarta Selatan Petogogan ada di Kelurahan Pasar Manggis, untuk di Jakarta Utara ada di Kelurahan Koja," ucap Justin.
"Lalu ada di Jakarta Barat di antaranya di Kelurahan Keagungan dan Kedoya Selatan, untuk Jakarta Pusat ada di Kelurahan Gunung Sahari Utara dan Paseban. Terakhir di Jakarta Timur di antaranya Kelurahan Kayu Manis, Ciracas, Pondok Kopi, Rambutan," tutupnya. (Asp)
