Ketua MUI KH Cholil Nafis Kritik KPK, Desak Usut Gratifikasi Besar Bukan Hadiah Murid ke Guru

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Mei 2025
Ketua MUI KH Cholil Nafis Kritik KPK, Desak Usut Gratifikasi Besar Bukan Hadiah Murid ke Guru

Gedung KPK. (Foto: MP/Dicke Pasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut pemberian hadiah saat kenaikan kelas sebagai bentuk gratifikasi.

Ketua MUI KH Cholil Nafis mengkritik pernyataan tersebut. Mestinya lembaga anti rasuah itu membidik gratifikasi yang besar-besar bukan pemberian hadiah orang tua kepada guru.

"Lagi pula KPK baiknya membidik gratifikasi yg besaran dikitlaahh, seperti pilkada, birokrasi dll," tulis akun Instagram @cholilnafis, yang dikutip Rabu (7/5).

Pada prinsipnya, ia setuju untuk mencegah gratifikasi dalam bentuk apapun dan di mana pun, tapi KPK harus paham dan bisa membedakan antara gratifikasi dengan hubungan baik murid sama guru.

Baca juga:

Kewenangan KPK Dipersempit, Tak Bisa Usut Korupsi Bos BUMN

"Menurut budaya lokal dan anjuran agama untuk sadekah yang baik diberikan kepada orang alim dan orang sholeh," tuturnya.

Ia tegaskan, pemberian hadiah orang tua atau murid kepada guru karena bentuk kecintaan. Maka sah-sah saja ada orang tua memberikan hadiah ke guru.

Bahkan, kata dia, di daerah terpencil ada guru yang hidup hanya dari pemberi muridnya karena tak digaji oleh pemerintah.

"Perlu dipahami tentang budaya lokal kepada guru, apalagi guru agama yang senantiasa murid-murid-nya memberi hadiah karena cintanya," tuturnya.

Menurut dia, profesi guru itu sangat mulia yang secara sabar mengajar murid-murid di sekolah agar memiliki karakter dan pengetahuan yang luas. Ditambah Cholil Nafis, tokoh-tokoh publik di Indonesia bisa berada saat ini berkat didikan guru.

"Bahkan harus dipahami bahwa profesi guru itu adalah membimbingan, mengajari dan mendidik anak dididik untuk memiliki karakter dan pengetahuan yang baik," tutupnya. (Asp)

#KPK #Gratifikasi #MUI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Mengapa MUI Haramkan Vape? ini Risiko Kesehatan dan Sosial yang Jadi Sorotan
MUI menetapkan vape haram melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026. Ketentuan ini mencakup penggunaan, penyalahgunaan, hingga produksi dan perdagangan rokok elektrik.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Mengapa MUI Haramkan Vape? ini Risiko Kesehatan dan Sosial yang Jadi Sorotan
Indonesia
Isi Lengkap Fatwa Haram Rokok Elektrik MUI, Definisi Vape Hingga Ketentuan Hukum
Penasaran kenapa vape dilarang? Baca panduan dan isi lengkap fatwa haram rokok elektrik yang resmi diterbitkan oleh MUI untuk melindungi kesehatan masyarakat.
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Isi Lengkap Fatwa Haram Rokok Elektrik MUI, Definisi Vape Hingga Ketentuan Hukum
Indonesia
KPK Ungkap Penyitaan Rp 2 Miliar, Dirut KAI Bantah Pemberitaan
"Terkait ramainya pemberitaan hari ini di media tentang saya, saya sangat sedih dan menyatakan bahwa pemberitaan itu tidak benar," ujar Bobby dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 07 November 2026
KPK Ungkap Penyitaan Rp 2 Miliar, Dirut KAI Bantah Pemberitaan
Indonesia
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
KPK menyita uang Rp2 miliar dari Dirut KAI inisial BR terkait dugaan korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. BR bantah terlibat. Simak fakta lengkapnya di sini
Angga Yudha Pratama - Jumat, 06 November 2026
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
Indonesia
KPK Tegaskan Penyitaan Uang Bobby Rasyidin: Tak Terkait Jabatan Dirut KAI
KPK menjelaskan penyitaan uang Rp 2 miliar dari Bobby Rasyidin terkait kasus korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. Penyitaan dilakukan sejak Agustus 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
KPK Tegaskan Penyitaan Uang Bobby Rasyidin: Tak Terkait Jabatan Dirut KAI
Berita Foto
KPK Ungkap Sitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI dalam Kasus Digitalisasi SPBU
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo memberikan keterangan pers terkait penyitaan uang di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jum'at (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
KPK Ungkap Sitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI dalam Kasus Digitalisasi SPBU
Berita Foto
Momen Menteri ATR/BPN Nusron Wahid usai Jalani Pemeriksaan KPK sebagai Saksi
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid meninggalkan Gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 04 November 2026
Momen Menteri ATR/BPN Nusron Wahid usai Jalani Pemeriksaan KPK sebagai Saksi
Indonesia
Kelar Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap HGB Bogor, Nusron Wahid: Saya Pejabat!
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid penuhi panggilan KPK terkait kasus dugaan suap HGB Summarecon Bogor. Cek fakta pemeriksaan dan daftar tersangkanya di sini!
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 November 2026
Kelar Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap HGB Bogor, Nusron Wahid: Saya Pejabat!
Indonesia
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
KPK resmi menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka baru dalam pusaran kasus suap pejabat Bea Cukai Kemenkeu. Simak update selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
Indonesia
KPK Geledah Kantor DLH Klaten Selama 7 Jam, Sejumlah Dokumen Disita
KPK menggeledah kantor DLH Klaten pada Kamis (29/10). Penyidik KPK membawa dua koper berisi barang bukti.
Soffi Amira - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Geledah Kantor DLH Klaten Selama 7 Jam, Sejumlah Dokumen Disita
Bagikan