Ketua MUI DKI Komentari Tudingan Pembentukan Pasukan Siber Pakai Dana Hibah Ketua MUI DKI Jakarta KH Munahar Muhtar dalam video yang diterima di Jakarta, Senin (19/7). (ANTARA/ HO-Dokumentasi Pribadi)

MerahPutih.com - Rencana pembentukan pasukan siber oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI untuk membentengi ulama dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tengah menjadi kontroversi di masyarakat.

Bahkan, sejumlah pihak menuding pembentukan pasukan pembela ulama dan Anies berasal dari dana hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sebesar Rp 10,6 miliar.

Baca Juga

Pengamat: MUI DKI tak Usah Ikut Campur Urusan Anies Diserang Buzzer

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum MUI KH Munahar Muchtar dengan tegas membantah kabar itu. Menurut dia, pihak yang mengaitkan dana hibah dengan pembentukan tim siber ini tidak mengerti kerja MUI.

"Yang ngomong itu ada kaitan dengan dana hibah itu orang gak ngerti apa itu tugas MUI," tegas Munahar saat dikonfirmasi, Senin (22/11).

Jadi, kata dia, kalau ada pihak yang tidak paham tugas MUI dan mengaitkan pembentukan tim siber dengan dana hibah. Hal tersebut tak perlu dijawab dengan panjang dan serius.

Munahar bilang, tim siber itu tidak akan dibuat menggunakan dana hibah dari Pemprov DKI. Nantinya tim siber akan dibentuk oleh Bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom) MUI DKI Jakarta dan menggunakan dana yang sudah ada untuk bidang tersebut.

"Ya nggak (pakai dana hibah) lah. Orang-orang kita orang-orang pinter semua kok. Dan mereka orang-orang ikhlas kok, bekerja buat umat. Itu mah pinter-pinternya bidang infokom nanti gimana itu," ujar Munahar.

Menurutnya, pemberian dana hibah adalah hal yang biasa. MUI DKI sudah mendapatkan dana hibah dari gubernur-gubernur sebelum Gubernur Anies Baswedan.

"Itu bukan buat MUI Jakarta aja, kita punya MUI kota, kecamatan, kelurahan. Nah itu kan dana operasional sekaligus pelaksanaan program-program kerja MUI," tuturnya.

Baca Juga

Wapres Minta MUI Hati-hati dalam Pendataan Anggota

Sekali lagi ia tegaskan, tak ada kaitannya pembentukan tim siber dengan pemberian dana hibah puluhan miliar rupiah itu.

"Tak ada hubungannya dengan persiapan kita bikin mujahid cyber atau cyber army," tutupnya.

Diketahui, Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta melalui Bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom) menggelar Rapat Koordinasi Bidang Infokom se-DKI Jakarta.

Salah satu keputusan rakor adalah melakukan pembelaan besar-besaran terhadap Gubernur DKI Anies Baswedan saat diserang hoaks oleh buzzer.

Saat itu, Ketua Umum MUI DKI Jakarta, KH Munahar Muchtar juga meminta agar Infokom dan keluarga besar MUI DKI untuk bisa membela dan membantu Gubernur Anies Baswedan yang telah bekerja keras untuk masyarakat Jakarta.

Jika para buzzer mencari kesalahan Anies, maka Infokom diminta segera memainkan narasi keberhasilan Anies baik itu tingkat nasional maupun internasional.

“Beliau ini termasuk 21 orang pahlawan dunia. Berita- berita saya minta MUI DKI yang mengangkatnya karena kita mitra kerja dari Pemprov DKI Jakarta,” kata Munahar. (Asp)

Baca Juga

Anggota Kabinet Kompak Bantah Isu Mau Bubarkan MUI karena Disusupi Teroris

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polda Metro Hentikan Penyelidikan Kasus Terkait Arteria Dahlan
Indonesia
Polda Metro Hentikan Penyelidikan Kasus Terkait Arteria Dahlan

Arteria Dahlan dilaporkan ke Polda Jawa Barat oleh Majelis Adat Sunda

Giring Sebut PSI Dukung Gibran Maju di Pilgub DKI
Indonesia
Giring Sebut PSI Dukung Gibran Maju di Pilgub DKI

"Saya tahu betapa kerja keras beliau untuk rakyat Solo. PSI akan selalu mendukung Gibran, tetapi dengan tetap melihat hasil survey elektabilitas," katanya

Anggota DPR Desak Pemerintah Segera Hapus Dualisme Pasar Migor Curah
Indonesia
Anggota DPR Desak Pemerintah Segera Hapus Dualisme Pasar Migor Curah

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai dengan adanya dualitas pasar dan disparitas harga migor curah ini dinilai menimbulkan kompleksitas dan masalah baru di pasar.

Hal yang Disoroti dalam Rapat Pemindahan Ibu Kota Negara DPD-Kepala Bappenas
Indonesia
Hal yang Disoroti dalam Rapat Pemindahan Ibu Kota Negara DPD-Kepala Bappenas

Salah satu fokus pembahasan dalam rapat tersebut adalah terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) yang telah diselesaikan pemerintah.

Keadilan Restoratif Kejaksaan dan Polri Dinilai Rawan Disalahgunakan
Indonesia
Keadilan Restoratif Kejaksaan dan Polri Dinilai Rawan Disalahgunakan

Pendekatan keadilan restoratif ini rentan menjadi instrumen transaksional bila tanpa ada ketentuan yang jelas.

Otorita IKN Pastikan Penduduk Wilayah Ibu Kota Baru Bagian dari Pembangunan
Indonesia
Otorita IKN Pastikan Penduduk Wilayah Ibu Kota Baru Bagian dari Pembangunan

Istana Negara sebagai tempat Presiden tinggal dan berkantor, juga Istana Wakil Presiden, bersama sejumlah bangunan kantor lainnya menjadi yang pertama dibangun di kawasan ibu kota baru.

Pemda Wajib Sediakan Anggaran THR dan Gaji ke-13
Indonesia
Pemda Wajib Sediakan Anggaran THR dan Gaji ke-13

Bagi daerah yang tidak cukup tersedia alokasi anggaran APBD 2022, tetap harus segera menyediakan dengan mengoptimalkan alokasi anggaran pegawai.

Respons KIPP Indonesia dan JPPR Terkait Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu
Indonesia
Respons KIPP Indonesia dan JPPR Terkait Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu

Kepada Timsel, dia mendorong agar mempertimbangkan prinsip kompetensi

Akbar Tanjung Harap Airlangga Hartarto Menang Pilpres 2024
Indonesia
Akbar Tanjung Harap Airlangga Hartarto Menang Pilpres 2024

“Lebih dari harapan kita, capres kita tidak lain ketua umum partai insya Allah akan jadi pemenang dalam pemilu presiden 2024,” kata Akbar dalam webinar Sabtu (16/10).

Reaksi Satgas Soal Informasi 80 Persen Penduduk Indonesia Terinfeksi Varian Delta
Indonesia
Reaksi Satgas Soal Informasi 80 Persen Penduduk Indonesia Terinfeksi Varian Delta

Sekitar 80 persen penduduk Indonesia disebut sudah terinfeksi oleh varian Delta.