Ketua MPR Sebut Kebijakan Menhub Bertentangan dengan Upaya Berantas Corona Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. ANTARA/dokumentasi pribadi

MerahPutih.com - Katua Majelis Permusyawarakatan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menilai, kebijakan pemerintah membuka kembali transportasi umum untuk keperluan tertentu di tengah masa darurat wabah COVID-19 dinilai membingungkan masyarakat.

Bamsoet mengatakan, Kementerian Perhubungan/Kemenhub harus meninjau ulang kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut dapat bertentangan dengan regulasi pencegahan dan penanganan COVID-19 yang masih diterapkan saat ini.

Baca Juga:

Dua Bandara Yogyakarta Kembali Dibuka, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Penumpang

"Sehingga berpotensi justru dapat memperpanjang masa pandemi corona," kata Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (8/5).

Bamsoet mendesak, Kemenhub agar dalam mengimplementasikan kebijakan berorientasi turut mengedepankan aspek kesehatan, tidak hanya untuk penyelamatan ekonomi saja.

"Mendorong Kemenhub untuk konsisten dalam memberlakukan sebuah kebijakan, terutama berfokus pada pengendalian pandemi COVID-19," jelas Bamsoet.

Posko pemeriksaan calon penumpang di Bandara Internasional Juanda Surabaya (Antarajatim/AP 1 Juanda/IS)
Posko pemeriksaan calon penumpang di Bandara Internasional Juanda Surabaya (Antarajatim/AP 1 Juanda/IS)

Politikus Golkar ini juga mendesak pemerintah pusat dan daerah berkomitmen untuk mengawasi agar pergerakan transportas tetap berada dalam pantauan.

"Tentu saja mestu sesuai dengan protokol COVID-19 dan mudik tetap tidak dilakukan, sebagaimana disampaikan ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19," terang Bamsoet.

Baca Juga:

Pemprov DKI: 83.193 Jalani Rapid Test, 3.176 Orang Positif Corona

Seperti diketahui, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam rapat kerja secara virtual dengan komisi 5 DPR mengatakan akan mengizinkan kembali semua moda transportasi untuk kembali beroperasi mulai Kamis (7/5).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa dimungkinkan semua angkutan udara, kereta api, laut, bus untuk kembali beroperasi dengan syarat ketat sesuai penanganan COVID-19.

Disampaikan juga bahwa operasi tersebut dengan syarat ketat, penumpang khusus misalnya hanya untuk pejabat negara, kebutuhan emergensi, kerja penanganan COVID-19 dan pemulangan TKI.

Semua itu harus menyertakan surat keterangan dari lurah, sehat dan negatif COVID-19 dari rumah sakit dan surat tugas. (Knu)Baca Juga:

Langkah Pemerintah Beri Kelonggaran Pembayaran THR Berbahaya Bagi Nasib Pekerja

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gara-gara Djoko Tjandra, MAKI Laporkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin ke MKD
Indonesia
Gara-gara Djoko Tjandra, MAKI Laporkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin ke MKD

Boyamin Saiman mengatakan Azis Syamsuddin diduga melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 1/2015.

Kapolri Janji Jaga Stabilitas Keamanan di Tengah Pandemi COVID-19
Indonesia
Kapolri Janji Jaga Stabilitas Keamanan di Tengah Pandemi COVID-19

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut stabilitas keamanan ketertiban masyarakat menjadi tolok ukur bagi pemulihan ekonomi nasional.

Stasiun Sudirman Padat saat Pulang Kantor, Polisi Minta Penumpang Jaga Jarak
Indonesia
Stasiun Sudirman Padat saat Pulang Kantor, Polisi Minta Penumpang Jaga Jarak

Antrian bahkan memanjang hingga 200 meter di luar sampai terowong Kendal.

Pandemi, Resesi dan UU Cipta Kerja di Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf
Indonesia
Pandemi, Resesi dan UU Cipta Kerja di Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf

"Sumber kegaduhan antara lain tak adanya naskah asli UU OBL yang telah ditandatangani DPR dan Pemerintah, aneka versi yang beredar semakin memperburuk suasana," ujar Waketum MUI Muhyiddin Junaidi.

Muhammadiyah Nilai Aksi Teror di Sigi Bukan Konflik Antar Umat Beragama
Indonesia
Muhammadiyah Nilai Aksi Teror di Sigi Bukan Konflik Antar Umat Beragama

"Aparatur keamanan harus segera bertindak dan menindak tegas pelaku sesuai hukum yang berlaku," kata Sekertaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti

Begini Jawaban Polisi Dicecar Tentang Penangkapan Aktivis Ravio Patra
Indonesia
Begini Jawaban Polisi Dicecar Tentang Penangkapan Aktivis Ravio Patra

Bahkan, muncul sebuah petisi di chance.org agar Ravio segera dibebaskan

Muhammadiyah Tegaskan Pembatalan Haji Tak Melanggar Syariah Maupun UU
Indonesia
Muhammadiyah Tegaskan Pembatalan Haji Tak Melanggar Syariah Maupun UU

Kebijakan ini diambil karena Pemerintah harus mengutamakan keselamatan jemaah

Solo Zoo Galang Donasi untuk Beli Pakan Hewan Terancam Kelaparan, 17 Ribu Tiket Terjual
Indonesia
Solo Zoo Galang Donasi untuk Beli Pakan Hewan Terancam Kelaparan, 17 Ribu Tiket Terjual

Pengelola mulai putar otak dengan melakulan donasi dan menjual tiket masuk Solo Zoo umtuk digunakan setelah pandemi COVID-19 berakhir.

OKI Minta Anggotanya Bantu Negara Muslim Perangi COVID-19
Indonesia
OKI Minta Anggotanya Bantu Negara Muslim Perangi COVID-19

Tidak ada negara yang dapat menangani kerusakan dan berbagai tantangan yang dihadirkan oleh virus corona

GeNose Mulai Digunakan di Rumah Sakit
Indonesia
GeNose Mulai Digunakan di Rumah Sakit

Dian berharap dukungan dari instansi berwenang serta masyarakat agar proses tersebut berjalan lancar. Karena, tes menggunakan GeNose itu sifatnya murah, tidak invasif, dan mudah.