Ketua MPR Sebut Jakarta Belum Layak Diberlakukan New Normal Petugas cek poin menghentikan pengendara sedan yang melanggar aturan pembatasan sosial berskala besar di Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur, Kamis (28/5/2020). (ANTARA/Andi Firdaus)

Merahputih.com - Ketua Majelis Permusyawarakatan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menyoroti lima provinsi mengalami kenaikan jumlah kasus pasien positif COVID-19, yaitu Jawa Timur, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan.

Menurut Bamsoet, pemerintah mestinya menunda dulu keinginan memberlakukan new normal mengingat jumlah penderita yang terus meningkat.

"Mendorong pemerintah mempertimbangkan kembali rencana memberlakukan kebijakan new normal, mengingat bila dipaksakan ditengah kondisi/situasi pandemi COVID-19 yang belum mereda khususnya di daerah-daerah yang masih memiliki lonjakan kasus positif COVID-19," kata Bamsoet dalam keteranganya, Selasa (2/6).

Baca Juga

Efektivitas PSBB Hanya 40 Persen, Saatnya Masuk Taktik New Normal?

"Hal tersebut berpotensi menyebabkan adanya gelombang kedua dari pandemi COVID-19 dan akan sulit untuk dikendalikan," jelas Bamsoet.

Ia juga meminta Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19) bersama Pemda untuk melakukan evaluasi terkait perkembangan kasus COVID-19 di setiap daerah dengan didukung oleh data COVID-19 yang akurat dan riil.

"Sehingga upaya penanganan dan pencegahan dapat berjalan dengan lancar dan optimal,"jelas Bamsoet yang juga politikus Golkar ini.

Bamsoet menambahkan, pemerintah daerah perlu meningkatkan upaya penanganan dan pengendalian COVID-19 di setiap daerah. Yakni dengan tetap memberikan informasi kepada masyarakat untuk mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan dan physical distancing, terutama di lima provinsi tersebut guna menekan jumlah kasus pasien positif COVID-19.

Baca Juga:

Pemeriksaan SIKM Terakhir 7 Juni, Ini Klarifikasi Anak Buah Anies

Ia juga mendorong pemerintah meningkatkan kapasitas tes COVID-19, baik rapid test maupun Polymerase Chain Reaction (PCR), terutama di lima daerah tersebut secara masif.

"Dengan begitu jangkauan pemerintah dalam mendeteksi COVID-19 semakin luas dan dapat mempercepat penanganan COVID-19," tutup Bamsoet.

Pemeriksaan SIKM di Stasiun Gambir, Rabu (27/5/2020). (ANTARA/HO/Kominfotik Jakarta Pusat)
Pemeriksaan SIKM di Stasiun Gambir, Rabu (27/5/2020). (ANTARA/HO/Kominfotik Jakarta Pusat)

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mencatat setidaknya ada 5 provinsi dengan jumlah kenaikan pasien positif COVID-19 terbanyak pada Minggu (31/5).

Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah kenaikan pasien positif COVID-19 terbanyak. Dalam sehari terakhir, ada penambahan 244 kasus di wilayah yang dipimpin oleh Khofifah Indar Parawansa ini.

“Kemudian DKI Jakarta yang kemarin pertambahan kasusnya 101 naik jadi 118 kasus pada hari ini,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto, di Graha BNPB, Jakarta, Minggu (31/5).

Baca Juga:

SIKM Dianggap Tak Punya "Power" Tahan Laju Arus Balik saat Pandemi

Posisi ketiga diisi oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Wilayah ini mengalami kenaikan jumlah kasus positif sebanyak 42 kasus baru. “Jawa Tengah mengalami peningkatan 37 orang,” ujar Yuri. Terakhir adalah Provinsi Sulawesi Selatan dengan total kenaikan 31 kasus. Meski mengalami penurunan terkait pertumbuhan jumlah kasus positif, angka pertumbuhan pada hari ini masih tetap signifikan. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Komitmen Ma'ruf Amin Vaksin COVID-19 Bersertifikasi Halal Didukung MPR
Indonesia
Komitmen Ma'ruf Amin Vaksin COVID-19 Bersertifikasi Halal Didukung MPR

Kewajiban sertifikat halal merupakan upaya untuk memenuhi hak konsumen di Indonesia yang berpenduduk mayoritas beragama Islam

Polisi Ungkap Penyerang Wakapolres Karanganyar, Eks Napi Kasus Bom Thamrin
Indonesia
Polisi Ungkap Penyerang Wakapolres Karanganyar, Eks Napi Kasus Bom Thamrin

Pelaku diketahui bernama Karyono Widodo warga Madiun, Jawa Timur.

Pimpinan KPK Nurul Ghufron Bersyukur Ada yang Gugat Keppres Tentang Dirinya
Indonesia
Pimpinan KPK Nurul Ghufron Bersyukur Ada yang Gugat Keppres Tentang Dirinya

Gugatan itu merupakan pembelajaran hukum bagi masyarakat

Ahli Epidemiologi Minta Masyarakat Sulsel Waspadai Klaster Pilkada
Indonesia
Ahli Epidemiologi Minta Masyarakat Sulsel Waspadai Klaster Pilkada

Masyarakat harus diwaspai peningkatan kasus penularan COVID-19 usai pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang berlangsung di 12 daerah Sulawesi Selatan.

Tingkatkan Pengendalian Gratifikasi, KPK Minta Instansi Sampaikan Rencana Kerja
Indonesia
Tingkatkan Pengendalian Gratifikasi, KPK Minta Instansi Sampaikan Rencana Kerja

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta instansi untuk segera menyampaikan rencana kerja Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) tahun 2021.

DPR Sebut Kalung Anti-COVID-19 Kementan Mirip Balsem
Indonesia
DPR Sebut Kalung Anti-COVID-19 Kementan Mirip Balsem

Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, temuan kalung antivirus corona itu masih perlu didalami lagi.

Pabrik Masker Ilegal Raup Untung hingga Rp250 Juta Per Hari
Indonesia
Pabrik Masker Ilegal Raup Untung hingga Rp250 Juta Per Hari

Produsen masker ini berusaha mencari keuntungan di tengah tingginya permintaan masker akibat kekhawatiran soal isu virus corona (COVID-19).

MAKI Minta Kajari Jaksel Dievaluasi
Indonesia
MAKI Minta Kajari Jaksel Dievaluasi

Permintaan itu terkait jamuan 2 tersangka kasus dugaan suap terkait penghapusan nama Djoko Tjandra dalam daftar red notice Polri.

Polisi Didesak Segera Lanjutkan Kasus Dugaan Chat Mesum Rizieq Shihab
Indonesia
Polisi Didesak Segera Lanjutkan Kasus Dugaan Chat Mesum Rizieq Shihab

Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya

Politikus PDIP Desak Komnas HAM Berani Ungkap Dalang Kudatuli
Indonesia
Politikus PDIP Desak Komnas HAM Berani Ungkap Dalang Kudatuli

"Komnas HAM diharapkan punya keberanian untuk mengungkap persoalan ini. Tak cukup tabur bunga tiap tahun. Yang tak efektif untuk menyelesaikan kasus ini," kata Dwi