Ketua MPR Ingatkan Polri Tak Lupa Janji Berpihak Kepada Rakyat Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memimpin rapat antara Pimpinan MPR RI bersama Badang Anggaran MPR RI, di Jakarta, Kamis. (ANTARA/-)

Merahputih.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo menekankan pentingnya personil Polri yang mengedepankan pendekatan kekuatan humanisme daripada pendekatan kekuatan senjata dalam mengayomi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pendekatan humanisme bukan berarti membuat Polri menjadi lemah, melainkan akan membuat Polri dan rakyat semakin dekat. Dengan demikian rakyat bukan hanya sekadar takut dengan aparat kepolisian, melainkan segan dan bangga.

Baca Juga:

HUT ke-74 Bhayangkara, Polri Masih Kental dengan Stigma Kriminalisasi Rakyat

Memasuki usia ke-74 tahun, Polri wajib terus berbenah untuk semakin menjadi Profesional, Modern, dan Terpercaya (Promoter). Hasil survei Lembaga Indikator pada 16-18 Mei 2020 memperlihatkan kepercapaan masyarakat terhadap Polri cukup tinggi, yakni 79,4 persen.

Begitupun dengan jajak pendapat Litbang Kompas pada 23-25 Juni 2020 yang memperlihatkan citra kepolisian di mata rakyat masih baik, yakni sekitar 62,1 persen.

" Ruang perbaikan masih terbuka lebar, selama Polri masih tetap mau terbuka dan mendengar masukan," ujar Bamsoet usai menghadiri upacara HUT Bhayangkara yang diselenggarakan secara virtual, dari Ruang Kerja Ketua MPR, Rabu (1/7).

Turut serta secara virtual antara lain Presiden Joko Widodo yang bertindak sebagai Inspektur Upacara, Wakil Presiden Maruf Amin, Kapolri Jenderal Idham Aziz, Menkopolhukam Mahfud MD, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Mantan Ketua DPR ini mengingatkan, senjata yang dititipkan negara tak boleh menjadikan aparat kepolisian arogan, melainkan harus dimaknai sebagai bentuk kepercayaan sekaligus tanggung jawab besar kepolisian untuk menjaga keamanan, ketertiban dan keselamatan hidup rakyat.

Bamsoet minta pemerintah tidak buru-buru lakukan relaksasi PSBB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) (Foto: antaranews)

Karenanya dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagaimana diatur dalam UU No.2/2002 tentang Kepolisian Negara RI, Polri harus berdiri di atas semua golongan. Tak boleh menjadi alat kekuasaan segelintir pihak.

Sangat penting bagi setiap personel kepolisian dari mulai tamtama sampai perwira tinggi untuk meneladani profesionalitas dan integritas Jenderal Hoegeng.

Tak hanya sebagai Kapolri, Jenderal Hoegeng sejak menjabat Kepala Reserse Kriminal di Sumatera Utara sudah menunjukan sikap bahwa dirinya tak bisa dibeli oleh uang maupun kekuasaan.

Ia menolak fasilitas dan pemberian barang-barang dari para cukong judi. Bahkan sampai mengeluarkan seluruh pemberian barang tersebut dari rumah dinasnya dan menaruhnya dipinggir jalan. "Membuat Kota Medan gempar, ada sosok polisi yang tak bisa dibeli," jelas Bamsoet.

Baca Juga:

Masuk Usia 74 Tahun, Polri Diingatkan Profesional dan Netral Saat Pemilu

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini meyakini, di masa kini juga sudah banyak Jenderal Hoegeng lainnya di institusi kepolisian. Bahkan dalam skala yang lebih luas, yang rela mengabdikan diri demi masyarakat, hingga diluar tugas dan kewajibannya sebagai aparat kepolisian.

"Adapula anggota Polri dimasa sukit pandemi covid-19 saat ini, berhasil menggagalkan dan menggulung mafia narkoba puluhan ton. Dan itu dilakukan tanpa kenal lelah," pungkas Bamsoet. (Knu)



Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH