Ketua MPR: Indonesia Memang Bukan Negara Agama Bambang Soesatyo (Bamsoet) (Foto: antaranews)

Merahputih.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengapresiasi langkah cepat Presiden Joko Widodo yang mencabut Lampiran III Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Menurut dia, langkah tersebut menunjukkan bahwa Presiden Jokowi sangat peka terhadap masukan yang datang dari berbagai kalangan masyarakat, khususnya dari para tokoh agama seperti MUI, PBNU, Muhammadiyah, dan lain sebagainya.

"Indonesia memang bukan negara agama melainkan negara yang hidup bersumber dari nilai-nilai agama. Dalam salah satu ajaran agama, yakni Islam, dan juga mungkin ajaran agama lainnya, minuman keras jelas dilarang," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (3/3).

Baca Juga

Didesak Ulama dan Sejumlah Ormas Islam, Jokowi Cabut Lampiran Perpres Miras

Dia menilai respon cepat Presiden mencabut izin investasi minuman keras tersebut sangat tepat, sehingga tidak menimbulkan pro dan kontra lebih lanjut di berbagai kalangan masyarakat.

Bamsoet mengajak masyarakat tidak lagi terjerumus dalam perdebatan maupun hasutan pro dan kontra legalisasi investasi minuman keras.

"Jangan sampai karena hasutan beberapa pihak, justru membuat perpecahan kembali dalam tubuh bangsa Indonesia," ujarnya.

Bamsoet pede pemerintah bisa atasi masalah bangsa termasuk penyebaran virus corona
Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet (Foto: Antara/Dok. Bamsoet)

Menurut dia, Pemerintah secara konsisten juga terus mengendalikan perdagangan minuman keras, sehingga tidak sembarangan orang bisa membelinya.

Dia menjelaskan, dalam Poin 44 Lampiran III Perpres 10/2021 mengatur dengan tegas penjualan minuman keras hanya diperbolehkan di hotel dan tempat pariwisata.

"Minuman keras tetap dilarang diperjualbelikan di mal, 'supermarket', maupun 'minimarket' atau toko swalayan," katanya.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, selama ini kebutuhan minuman keras di Indonesia dipasok melalui impor, di tahun 2015, impor untuk minuman beralkohol dengan harmonized system (HS) 2203-2208 nilainya tercatat mencapai 10,4 juta dolar AS.

Menurut dia, jumlahnya meningkat menjadi 21,2 juta dolar AS di 2016, kemudian 33,4 juta dolar AS pada tahun 2017, dan melejit menjadi 93,5 juta dolar AS di tahun 2018, namun anjlok menjadi 28,4 juta dolar AS pada tahun 2019.

Baca Juga

Batalkan Perpres Miras, Jokowi Disebut Dengarkan Aspirasi Rakyat

"Terlepas dari tingginya impor maupun potensi ekonomi yang bisa dikembangkan, pelarangan investasi minuman keras yang dilakukan Presiden Joko Widodo sudah sangat tepat. Karena di atas kepentingan ekonomi, kita harus mendahulukan kepentingan sosial kebangsaan," ujarnya.

Dia menilai, jangan sampai karena kepentingan ekonomi justru merusak rajutan persatuan dan kesatuan bangsa. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
2 Orang Meninggal Akibat Banjir di Indramayu dan Subang
Indonesia
2 Orang Meninggal Akibat Banjir di Indramayu dan Subang

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat sebagian besar wilayah Indonesia atau 96 persen dari 342 Zona Musim saat ini telah memasuki musim hujan.

Jokowi Tegaskan Belum Longgarkan PSBB
Indonesia
Jokowi Tegaskan Belum Longgarkan PSBB

Bahwa yang dilakukan pelarangan adalah untuk kegiatan mudik Lebaran

Kejaksaan Agung Periksa Dirut Pelindo II
Indonesia
Kejaksaan Agung Periksa Dirut Pelindo II

"Ada dua saksi yang diperiksa, AS dan YI," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak

Jika Palsukan Dokumen, Bupati Terpilih Sabu Bisa Dipidana
Indonesia
Jika Palsukan Dokumen, Bupati Terpilih Sabu Bisa Dipidana

"Kalau menyangkut soal dokumen dan peristiwa nasional bisa saja Bareskrim yang menangani," ungkap Petrus.

Yasonna Turun Langsung Tangkap Maria Lumowa, Pengamat: Bagaimana Kasus Lain?
Indonesia
Anies Angkat Eks Bos Maskapai Merpati Jadi Dirut TransJakarta
Indonesia
Anies Angkat Eks Bos Maskapai Merpati Jadi Dirut TransJakarta

Ia pernah menjad bos maskapai penerbangan Merpati dan juga pernah bertugas di Angkasa Pura I.

Jokowi Jadi Orang Pertama Divaksin, MPR: Luar Biasa
Indonesia
Jokowi Jadi Orang Pertama Divaksin, MPR: Luar Biasa

MPR meminta agar proses uji klinis dan izin edar terhadap vaksin COVID-19 itu dipercepat sehingga masyarakat memiliki kepastian.

Penutupan Gedung DPRD DKI Diperpanjang
Indonesia
Penutupan Gedung DPRD DKI Diperpanjang

Penyemprotan desinfetan dilaksanakan guna mencegah adanya klaster baru penyebaran penyakit corona.

Target Pemerintah Jokowi Bagi-Bagi Bansos Genjot Daya Beli Warga Saat Pandemi
Indonesia
Target Pemerintah Jokowi Bagi-Bagi Bansos Genjot Daya Beli Warga Saat Pandemi

Pemerintah telah meluncurkan bantuan sosial tunai untuk sembilan juta keluarga

[HOAKS atau FAKTA]: Anies Dapat Penghargaan Bergengsi Tak Pernah Diekspose Media
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Dapat Penghargaan Bergengsi Tak Pernah Diekspose Media

Akun Facebook @DjunaidiNawawiArifin mengunggah tangkapan layar berisi klaim narasi bahwa tidak ada satu pun media yang memberitakan Pemprov DKI Jakarta meraih tiga penghargaan dari KPK.