Ketua MPR: Indonesia Konsisten Perjuangkan Kemerdekaan Palestina Aksi mendukung kemerdekaan Palestina di Kota Tangerang, Banten. (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

MerahPutih.com - Bangsa Indonesia secara konsisten mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk memperoleh kemerdekaan dan kedaulatannya secara penuh.

Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan, dukungan itu ditunjukkan melalui berbagai forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Konferensi Islam (OKI), dan Gerakan Non-Blok (GNB).

Indonesia pun secara konsisten berpegang teguh pada amanah konstitusi yang menentang berbagai bentuk penjajahan di muka Bumi.

Ditegaskan pula bahwa dukungan Indonesia kepada Palestina merupakan amanat konstitusi dan berada di jantung politik luar negeri Indonesia.

Baca Juga:

Instagram Angkat Bicara Soal Tudingan Sensor Konten Pro-Palestina

"Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina dan menempatkan isu ini sebagai salah satu isu prioritas kebijakan luar negeri Indonesia," kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (23/7).

Hal itu dikatakan Bamsoet saat menerima komunikasi telepon dari Ketua Parlemen Turki Mustafa Sentop pada hari Jumat.

Ia mengemukakan bahwa bangsa Indonesia melihat akar masalah konflik Israel dan Palestina adalah penjajahan yang belum berakhir dan konflik di Palestina merupakan perang asimetris antara penjajah dan pihak yang dijajah.

Menurut dia, eskalasi kekerasan di Palestina dan Israel di pertengahan Mei 2021 yang dipicu pengusiran paksa di wilayah Sheikh Jarrah oleh Israel merupakan contoh manifestasi penjajahan dan perampasan hak-hak rakyat Palestina oleh pihak Israel.

"Dalam peristiwa tersebut, lebih dari 270 warga Palestina menjadi korban jiwa, termasuk 70 di antaranya anak-anak," kata Bamsoet.

Ketua MPR Bambang Soesatyo saat menerima menerima komunikasi telepon dari Ketua Parlemen Turki Mustafa Sentop pada hari Jumat (23/7/2021). ANTARA/HO-MPR RI
Ketua MPR Bambang Soesatyo saat menerima menerima komunikasi telepon dari Ketua Parlemen Turki Mustafa Sentop pada hari Jumat (23/7/2021). ANTARA/HO-MPR RI

Menurut Bamsoet, masalah perbatasan dan pemukiman ilegal selama ini merupakan konflik Israel dan Palestina yang harus segera dipecahkan.

Selama ini, kata dia, Israel telah melakukan creeping annexation yang berjalan selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, Indonesia menolak permukiman Israel di Tepi Barat karena bertentangan dengan Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB.

"Khususnya, Resolusi 2334 dan kesepakatan internasional lainnya yang menyatakan pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat sebagai tindakan ilegal," katanya.

Baca Juga:

Ini Usul Indonesia Terkait Posisi Gerakan Non Blok Percepat Kemerdekaan Palestina

Dalam setiap kesempatan, kata Bamsoet, Indonesia selalu menyuarakan dukungan terhadap two-state solution berdasarkan sejumlah Resolusi PBB dan parameter internasional yang disepakati bersama.

Selain itu, lanjut dia, Indonesia juga senantiasa menekankan perlunya sikap berimbang dari masyarakat internasional dalam membantu Palestina dan mendorong proses perdamaian.

"Termasuk mencegah aneksasi dan pemukiman ilegal oleh Israel. Serta mendorong penyaluran bantuan kemanusiaan kepada Palestina, khususnya di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini," katanya. (*)

Baca Juga:

[Hoaks atau Fakta]: Berperang dengan Palestina,Warga Israel Bakar Bendera Negaranya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
HUT ke-75 TNI, Polresta Surakarta Beri Kejutan Empat Tumpeng ke Korem 074/WRT
Indonesia
HUT ke-75 TNI, Polresta Surakarta Beri Kejutan Empat Tumpeng ke Korem 074/WRT

Empat buah tumpeng melengkapi kejutan manis tersebut.

Presiden Jokowi Melayat ke Mendiang Artidjo Alkostar
Indonesia
Presiden Jokowi Melayat ke Mendiang Artidjo Alkostar

Mantan Hakim Agung dikenal sangat berintegritas, jujur, dan tak ragu dalam penegakan hukum.

PSI Minta Anies Buat Aturan Jelas Soal Jam Malam di RT Zona Merah
Indonesia
PSI Minta Anies Buat Aturan Jelas Soal Jam Malam di RT Zona Merah

Fraksi PSI DPRD DKI meminta Pemprov untuk segera membuat aturan detail pengawasan serta sanksi soal jam malam di RT zona merah, sehingga ada jeda waktu sosialisasi sebelum hari raya Idul Fitri.

Kembali Ditangkap karena Narkoba, Rio Reifan Terancam Bui 20 Tahun
Indonesia
Kembali Ditangkap karena Narkoba, Rio Reifan Terancam Bui 20 Tahun

"Ancamannya sudah jelas enam tahun penjara, paling tinggi 20 tahun," ucap Yusri.

[HOAKS atau FAKTA]: Ini Video Detik-detik Enam Anggota FPI Ditembak Mati Aparat
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ini Video Detik-detik Enam Anggota FPI Ditembak Mati Aparat

Akun FB Ahmad Tsauri mengunggah sebuah foto yang menyatakan bahwa itu potongan video penembakan anggota FPI oleh aparat kepolisian.

BPIP Minta Anies Siapkan Solusi Atasi Banjir di Jakarta
Indonesia
BPIP Minta Anies Siapkan Solusi Atasi Banjir di Jakarta

Menurut Benny, seharusnya Gubernur DKI, Anies Baswedan bisa memprediksi dan menyiapkan solusi untuk mengatasi masalah banjir ini.

Turki Hukum Seumur Hidup Para Pemimpin Kudeta 2016
Dunia
Turki Hukum Seumur Hidup Para Pemimpin Kudeta 2016

Kudeta tersebut dilakukan para pimpinan militer dari sebuah pangkalan udara dekat ibu kota Ankara.

Larangan Mobil di Atas 10 Tahun di DKI Terganjal Aturan Pemerintah Pusat
Indonesia
Larangan Mobil di Atas 10 Tahun di DKI Terganjal Aturan Pemerintah Pusat

Pemprov DKI Jakarta mengusulkan pemerintah pusat untuk mengubah Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan memasukkan batas usia kendaraan yang diizinkan beroperasi.

Penangkapan Nurdin Abdulah Dinilai Bukti Budaya Korup Sudah Menjalar dari Hulu ke Hilir
Indonesia
Penangkapan Nurdin Abdulah Dinilai Bukti Budaya Korup Sudah Menjalar dari Hulu ke Hilir

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Politisi PDIP itu sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Hari Pertama Ganjil Genap di Jakarta, Mayoritas Pengendara Diklaim Patuh Aturan
Indonesia
Hari Pertama Ganjil Genap di Jakarta, Mayoritas Pengendara Diklaim Patuh Aturan

Pengendalian mobilitas dengan sistem ganjil genap di delapan titik yang tersebar di wilayah DKI Jakarta mulai berlaku hari ini, Kamis (12/8).